Brigadir J Tewas di Rumah Kadiv Propam, DPR Minta Kapolri Beri Atensi Khusus

JAKARTA - Komisi III DPR bersyukur karena Polri telah memberikan keterangan resmi terkait baku tembak antara Brigadir Nopryansah Yosua Hutabarat (Brigadir J) dan Bharada E. Peristiwa pada Jumat (8/7/2022) di kediaman Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo itu diketahui menewaskan Brigadir J.

"Paling tidak publik mendapatkan asupan informasi awal, sehingga tidak menimbulkan spekulasi yang berlebihan," kata Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat Didik Mukrianto saat dihubungi, Selasa (12/7/2022).

Apa pun kejadiannya, Didik menyampaikan keprihatinannya. Jika benar kasus ini dilatarbelakangi oleh dugaan adanya pelecehan seksual, korban berhak untuk mendapat perlindungan, pendampingan juga pemulihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Baca juga: CCTV saat Baku Tembak di Rumah Kadiv Propam Akan Diselidiki

Didik pun meminta agar kasus ini ditangani secara transparan dan profesional sehingga dapat diungkap secara tuntas dan terang benderang.

"Selanjutnya, saya berharap agar kasus ini diproses secara transparan, profesional dan akuntabel agar standing case-nya bisa diungkap seterang dan setuntas mungkin," ujarnya.

Ketua Departemen Hukum dan HAM DPP Partai Demokrat ini juga berharap, setiap tahapan penanganan kasus ini dilakukan setransparan mungkin dan memberikan akses publik untuk mendapatkan informasi yang utuh dan benar. Karena bagaimanapun, kasus yang melibatkan sesama anggota Polri ini menjadi perhatian publik.

"Wajar jika masyarakat berkepentingan terhadap pengungkapan kasus ini karena salah satu tugas yang diemban Polri adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta menjadi pengayom masyarakat. Secara common sense wajar juga masyarakat khawatir tentang hal itu, mengingat seolah-olah begitu mudahnya para aparat kita dengan fasilitas senjata yang mereka punya dipergunakan untuk saling baku tembak diantara mereka," terang Didik.

Oleh karena itu, Didik menegaskan, sejak awal Polri harus menyadari bahwa rasa keingintahuan publik, logika-logika dan tanda tanya publik harus bisa dijawab dengan penanganan dan pengusutan kasus itu seterang dan setuntas mungkin. Selain publik harus mendukung Polri untuk mengungkap kasus ini secara utuh, Kapolri juga perlu memberikan atensi khusus yang melibatkan anggotanya.

"Kasus ini juga harus menjadi atensi Kapolri. Apapun yang terjadi dalam kasus ini, membuka mata publik bahwa ada persoalan yang tidak baik yang melibatkan anggota Polri," harap Didik.



Karena, Didik menambahkan, pembinaan SDM adalah salah satu sub sistem dari pembinaan kekuatan Polri, yang menjadi salah satu bagian paling menentukan dalam keseluruhan pembinaan Polri. Karena faktor manusia adalah unsur yang paling penting dalam setiap organisasi, termasuk Polri dalam kaitannya dengan tugas pokok dan peranan Polri.

Dengan demikian, kata dia, pengawasan, penegakkan disiplin dan juga penegakkan hukum dari setiap anggota Polri menjadi hal yang penting.

"Kehadiran prajurit karir ditengah–tengah masyarakat tidak dapat digantikan dengan peralatan secanggih apapun karena wujud akhir dari pembinaan sumber daya manusia berupa perpaduan keadaan anggota Polri secara kuantitatif dan kualitatif sangat menentukan keberhasilan Polri dalam melaksanakan tugas pokoknya," paparnya.

"Selain itu pengawasan, penegakan disiplin, penegakan hukum dan pembinaan anggota juga harus menjadi bagian penting. Memastikan Integritas, dedikasi dan loyalitas anggotanya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab juga hal yang utama," tandas legislator Dapil Jawa Timur IX ini.