Pemerintah Minta Masyarakat Tetap Gencarkan 3T dan Perketat Prokes

Senin, 04 Juli 2022 - 21:30 WIB
loading...
Pemerintah Minta Masyarakat Tetap Gencarkan 3T dan Perketat Prokes
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pun menekankan penggunaan aplikasi PeduliLindungi dalam setiap kegiatan di tempat umum. Foto/ist
A A A
JAKARTA - Pemerintah mewajibkan vaksinasi booster untuk setiap syarat perjalanan dan izin keramaian. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pun menekankan penggunaan aplikasi PeduliLindungi dalam setiap kegiatan di tempat umum.

“Dosis ketiga akan dipersyaratkan untuk berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat banyak dan perjalanan. Arahan Presiden di airport disiapkan vaksin dosis ke-3,” kata ketua umum Partai Golkar ini, Senin (4/7/2022).

Dia juga meminta pengelola pusat perbelanjaan maupun fasilitas publik untuk menggiatkan tracing lewat aplikasi PeduliLindungi. Kata Airlangga, penerapan protokol kesehatan (prokes) di mal tidak seketat sebelumnya.





Saat ini banyak pengunjung mal yang masuk tanpa melakukan pindai aplikasi PeduliLindungi. "Kita lihat di beberapa mal tidak seketat sebelumnya, jadi saya memonitor di beberapa mal dan beberapa kegiatan itu aplikasinya (PeduliLindungi) ada, barcode-nya ada tapi banyak pengunjung yang masuk tanpa scan," imbuhnya.

Diketahui, saat ini 81% varian kasus covid-19 di Indonesia adalah dengan jenis Omicron BA.4 dan BA.5, dan 100% kasus di Jakarta merupakan varian baru tersebut. Menteri Kesehatan Budi Sadikin menjelaskan, kondisi penyebaran Covid-19 di Tanah Air sudah melewati puncak dan cenderung melandai.

Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia Masdalina Pane menilai pemerintah perlu memperketat proses 3T selain prokes. “Bagaimana menghentikan transmisi di komunitas, ya 3T, tracing, testing, dan treatment, serta melakukan isolasi karantina,” tutur Masdalina.

Berdasarkan sero survei yang dilakukan pemerintah di Maret, disebutkan 99,6% masyarakat Jawa Bali memiliki antibodi covid-19. Pemerintah juga akan melakukan sero survei ketiga pada bulan Juli ini.

Menanggapi hal itu, Masdalina minta pemerintah menggunakan sistem sero survei yang benar dan diumumkan secara realtime. “Terkait sero survei, tentang sampel dan jumlah dan cara pengembaliannya, komitmen waktu dan tentu test ini mahal. Kalau ada survei verso survei murah itu bukan,” tuturnya.
Halaman :
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.1927 seconds (0.1#10.140)