Anggaran Ketahanan Pangan Rp92,3 Triliun, Jokowi: Hasilnya Apa Setiap Tahun?

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempertanyakan anggaran ketahanan pangan yang cukup besar yang digelontorkan sekitar Rp92,3 triliun tahun ini. Jokowi mempertanyakan anggaran tersebut kepada para menterinya.

Hal tersebut disampaikanya pada saat membuka Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, pada hari ini Senin (20/6/2022). Baca juga:
Jokowi Bakal Bertemu Putin di Moskow 30 Juni Mendatang, Bahas Apa?

"Karena kalau kita lihat anggaran pemerintah untuk ketahanan pangan ini gede banget. 2018 ini totalnya Rp86 triliun, tahun 2022 ini Rp92,3 triliun," ujar Jokowi, Senin (20/6/2022).

"Gede banget loh ini, hasilnya apa setiap tahun? Konkret apa? Harus jelas. Kalau nggak Rp92 triliun kita pakai aja belikan beras untuk stok aja. Ya kan?" sambungnya.

Awalnya, Jokowi meminta para menterinya untuk fokus pada peningkatan produsksi besar-besaran baik itu dari petani, korporasi, hingga BUMN. Dirinya juga meminta untuk menanam komoditi sesuai dengan karakteristik daerah.

"Kemarin saya lihat, sorgum di NTT misalnya, ditanam jagung hidup. Begitu ditanam sorgum hijau, sangat hijau dan sangat kelihatan subur sekali. Ini kan ternyata di NTT yang banyak adalah sorgum," jelasnya.

Jika sudah bisa produksi besar-besaran, kata Jokowi, selanjutnya tinggal memilih penjamin komoditas atau off taker. "Jadi petani produksi terus dan yang membeli juga ada. Jangan sampai petani produksi banyak, Bulog nggak ambil, RNI nggak ambil. Ini mekanisme harus segera diputuskan. Dan kemarin kita sampaikan dengan Menteri BUMN, segera siapa, produknya apa, biayanya seperti apa," tandasnya.

Usai hasil produksi dari pertanian diambil, Jokowi memerintahkan agar segera dilakukan penjualan dan tidak menumpuknya di tempat penyimpanan. "Kalau sudah ngambil jangan sampai kaya Bulog, ngambil dari petani banyak, stok, nggak bisa jual. Sehingga kualitasnya jadi turun dan ada yang busuk yang dulu, rusak, jangan."

"Artinya semua harus ada pada grand plan, rencana besarnya seperti apa sudah kita sampaikan, pelaksanaanya juga harus ada. Ini memang membutuhkan sebuah orkestrasi yang baik antara Kementerian/Lembaga BUMN, swasta, dengan daerah semuanya," imbuhnya.