Demokrat Sayangkan Masa Kampanye Pemilu 2024 Dipotong 30 Hari

JAKARTA - Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat , Herzaky Mahendra Putra menyayangkan langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan pemerintah yang menyepakati masa kampanye Pemilu 2024 dikurangi 30 hari menjadi 90 hari dari sebelumnya 120 hari.

Herzaky mengungkapkan dengan waktu masa kampanye yang dikurangi satu bulan tersebut maka kesempatan bagi masyarakat untuk mendalami program calon pemimpin baru mereka akan terbatas. "Pemilu 2024 ini kan milik rakyat. Pesta demokrasi. Ajang perwujudan kedaulatan rakyat, momentum bagi rakyat untuk menyalurkan harapan dan aspirasinya, dengan memilih pemimpin nasional yang baru," ujar Herzaky, Senin (30/5/2022).

Menurutnya, Pemilu 2024 akan menjadi pertaruhan bagi demokrasi Indonesia, apakah akan melangkah maju, atau malah semakin merangkak mundur seperti beberapa tahun terakhir. "Pemilu ini momentum yang sangat penting untuk bangsa dan negara ini. Apalagi, pascapandemi, harapan rakyat, kondisi negeri ini bisa segera membaik. Bukan malah stagnan. Ada perubahan dan perbaikan yang diharapkan oleh rakyat," kata Herzaky.



Tahapan pemilu, kata Herzaky, menjadi krusial karena terkait memberikan ruang kepada rakyat agar benar-benar dapat mengenal dan mengetahui, seperti apa sosok calon pemimpin nasional ke depannya. "Apa visi misi, gagasan besar para calon pemimpin nasional, dan apa yang akan mereka lakukan untuk memperjuangkan perubahan demi masa depan yang lebih baik di negeri ini," tuturnya.



Sehingga, ruang untuk berkampanye, menyampaikan visi misi, gagasan-gagasan besar, program kerja dari tiap pasangan calon presiden dan wakil presiden menurut Herzaky seharusnya benar-benar dibuka lebar, bukannya malah semakin dibatasi. "Karena itu, bukan perdebatan 120 atau 90 hari yang seharusnya di kedepankan. Melainkan, apakah waktunya cukup bagi rakyat untuk mengenal dan mendalami, tawaran-tawaran perubahan untuk perbaikan nasib rakyat dan negeri ini, yang disampaikan oleh para calon pemimpin nasional ketika berkampanye," kata Herzaky.

Pemerintah dan penyelenggara pemilu juga perlu memikirkan bagaimana agar masa kampanye dapat menjadi ajang adu gagasan, adu program, adu solusi untuk pemulihan ekonomi dan perbaikan nasib rakyat.. "Bukan malah menjadi ajang memecah belah. Bukan ajang melontarkan fitnah, hoaks, yang mempertajam polarisasi, dan mengekalkan keterbelahan antar anak bangsa," lanjutnya.

Herzaky berharap penentuan setiap aspek teknis pemilu 2024 oleh KPU lebih mempertimbangkan substansi dan mengedepankan tujuan pelaksanaan pemilu, tak semata unsur kepraktisan atau upaya pengurangan anggaran belaka. "Apalagi sekadar mengikuti maunya pemerintah. Karena independensi, kemandirian KPU untuk pemilu berjalan dengan jujur dan adil, dilindungi oleh oleh Undang-undang," katanya.