LaNyalla: Pertumbuhan Tanpa Pemerataan, Bukan Ekonomi Pancasila

JAKARTA - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengingatkan bahwa azas perekonomian negara ini disusun atas usaha bersama untuk kemakmuran rakyat, dengan memastikan kekayaan alam yang meliputi bumi, air, dan udara dikuasai oleh negara. Sehingga, kita tidak wajib mengikuti dan membebek kepada konsepsi ekonomi kapitalis global yang menjadikan pertumbuhan ekonomi sebagai satu-satunya ukuran pembenar, hanya karena kita mengejar tingkat tax rasio, dan melupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

“Sudah seharusnya kita fokus kepada pemerataan ekonomi, dengan memaksimalkan keunggulan komparatif yang diberikan oleh Allah SWT melalui kekayaan alam yang kita punya, yang mutlak dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat,” katanya saat memberi orasi dalam silaturahmi dan diskusi Aliansi Profesional Indonesia Bangkit di Bandung, Jawa Barat yang diikuti sejumlah tokoh setempat dan tokoh nasional, Kamis (28/4/2022).

Dalam kesempatan itu, LaNyalla mengajak semua pihak untuk memulai langkah konkret membangun kekuatan ekonomi Indonesia dengan melawan oligarki ekonomi yang merugikan bangsa. “Sudah saatnya bangsa ini memiliki pemimpin dengan kualitas leadership yang berani mengakhiri praktik-praktik sesat ekonomi yang memiskinkan ratusan juta rakyat kita,” ungkapnya.

Baca juga: LaNyalla: Pasal 222 UU Pemilu Langgar Konstitusi dan Berpeluang Lumpuhkan Negara



LaNyalla melanjutkan, bangsa ini mutlak harus mengakhiri praktek over eksploitasi oleh kapitalisme global yang telah menjadi satu tubuh dengan oligarki ekonomi di negeri ini melalui saham-saham mereka di lantai bursa yang telah menembus lintas batas negara. “Karena kemiskinan di suatu negara, bukan karena negara itu masih dalam tahap negara berkembang, tetapi karena negara tersebut terlalu dieksploitasi oleh oligarki rakus yang bersinergi dengan kapitalisme global,” ujar senator asal Jawa Timur itu.

Maka, dia mengajak mulai hari ini menanamkan dalam pikiran bangsa ini bahwa kita harus berani bangkit. Selain itu, harus berani mengubah arah perjalanan bangsa ini, juga harus kembali kepada kesadaran utuh kita sebagai sebuah bangsa yang dilahirkan dan dicita-citakan sebagai negara yang menyejahterakan.

Bukan sebaliknya, dengan bangga kita menyiapkan karpet merah kepada oligarki ekonomi serta investor asing dan aseng untuk menjadi VOC dengan wajah baru, yang menguras kekayaan alam bangsa ini. “Sebagai negarawan, saya harus adil sejak dalam pikiran. Saya harus melihat dengan jernih dinamika kebangsaan kita. Karena itu saya khusnudzon, bahwa Presiden Joko Widodo berusaha berbuat baik untuk negeri ini. Tetapi rupanya keinginan Presiden itu tidak mudah. Karena kuatnya arus kebalikan dari oligarki ekonomi yang semakin menguat,” imbuhnya.

Sebab, lanjutnya, oligarki ekonomi secara kodrati pasti didominasi dengan prinsip self-interest untuk penumpukan keuntungan. Karena memang begitulah sektor privat dalam iklim kapitalistik liberal. Dan hal itu menjadi sangat berbahaya ketika mereka berada di lingkar kekuasaan.

Karena, kata dia, oligarki ekonomi bisa membiayai pilpres dan mendukung seseorang menjadi presiden. Tetapi setelah itu, semua kebijakan negara harus menguntungkan dan berpihak kepada mereka. Dan semakin berbahaya lagi apabila oligarki ekonomi ini telah menjadi satu tubuh dengan oligarki politik dengan menguasai eksekutif dan legislatif untuk kemudian melenggang menjadi pemimpin negeri ini.