Seknas Jokowi Nilai Sah-saja Saja Pati TNI-Polri Jadi Komisaris BUMN

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir melakukan perombakan komisaris di sejumlah BUMN. Erick bahkan menempatkan empat perwira petinggi (Pati) TNI dan Polri dalam jajaran komisaris emiten pelat merah.

Mereka adalah Marsekal Madya Andi Pahril Pawi sebagai Komisaris Independen PT Bukit Asam (Persero) Tbk (PTBA). Dia adalah jenderal bintang dua di TNI AU yang sebelumnya menjabat sebagai Pejabat Tinggi Mabes TNI AU dan Staf Ahli Bidang Hankam BIN (Badan Intelijen Negara).

Ada nama Irjen Pol Carlo Brix Tewu, seorang perwira tinggi Polri yang juga sebagai Komisaris PTBA. Carlo adalah petinggi polisi aktif yang sebelumnya bertugas di Deputi V Bidkor Kamtibmas Kemenko Polhukam. Sebelum diangkat sebagai komisaris, dia juga menjabat sebagai Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan Kementerian BUMN.

Nama petinggi Polri lainnya adalah Komjen Pol Bambang Sunarwibowo yang kini menjabat sebagai komisaris di emiten tambang PT Aneka Tambang Tbk (ANTM). Bambang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara (BIN).

Di bursa emiten BUMN Karya, Erick menunjuk Purnawirawan TNI Dody Usodo Hargo sebagai Komisaris Utama PT Adhi Karya Tbk. (ADHI). Dody adalah perwira tinggi TNI-AD yang mengemban amanat sebagai staf khusus KSAD.

Kebijakan Erick Thohir mengangkat petinggi TNI-Polri tersebut menimbulkan prokontra. ( )

Ketua Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi se-Jabodetabek Monisyah menilai kebijakan itu bukan masalah alias sah-sah saja seorang jenderal menduduki posisi komisaris di tubuh BUMN.

"Hanya Presiden Jokowi yang berhak menilai baik tidaknya sebuah kebijakan menterinya. Lagipula sah-sah saja jenderal yang minggu depan pensiun menjadi komisaris agar dapat membantu mengawasi sebuah perusahaan di tubuh BUMN kita," ujar Monisyah dalam keterangan tertulis, Sabtu (20/6/2020).

Sebagai relawan pendukung Jokowi, Seknas Jokowi juga memberikan kesempatan bagi Erick Thohir untuk menjadikan perusahaan-perusahaan di tubuh BUMN tumbuh sehat dan berkembang.

"Tentu saja harus ada yang membantu menteri melalui para komisaris. Apabila kami selalu mendukung Pak Jokowi, secara otomatis kami pun mendukung para menterinya," kata Monisyah yang juga adalah Sekretaris Eksekutif Lembaga Pengkajian Informasi Pembangunan Bangsa (LPIPB) ini.

Sementara itu, Ketua Dewan Kehormatan Persatuan Advokat Indomesia (Peradi) DKI Jakarta Jack Sidabutar meminta agar sebagai sesama anak bangsa tidak saling menjatuhkan pengabdian seseorang.

Dia mengimbau untuk menghormati kinerja dan panggilan tugas kepada bangsa dan negara.

Menurut dia, Irjen Pol Carlo Brix Tewu, misalnya, sebagai putera daerah kebanggaan masyarakat Sulawesi Utara, dia adalah seorang polisi yang telah terbukti sepak terjang dan kinerjanya baik sebagai Bareskrim Polri, dan juga sebagai Deputi Kamtibmas Kemenko Polhukam.

"Bila sekarang ini dipercayakan sebagai Deputi Bidang Hukum Meneg BUMN dan kalau tidak salah dua bulan ke depan akan memasuki purnawirawan pati Polri, jadi tidak salah kalau Pak Menteri mengangkatnya, selama orang tersebut memenuhi kriteria dan persyaratan," tuturnya.

Menurut dia, semua elemen bangsa mempunyai hak dan tanggung jawab moril untuk berpartispasi membangun bangsa demi kesejahteraan rakyat.

Sebelumnya, Erick Tohir menjelaskan alasannya mengangkat sejumlah petinggi Polri dan TNI untuk mengisi posisi sejumlah komisaris BUMN. Erick mengatakan, pengangkatan mereka karena ada kebutuhan organisasi.

"Ini balance saja, sama juga di Kementerian BUMN, background saya entrepreneur dan dua wamen saya perbankan. Tapi deputi saya ada yang background-nya hukum, ada juga yang background keuangan dari sektor swasta. Ini balance yang baik," kata Erick, Jumat 12 Juni 2020.