Kabinet Indonesia Maju Dinilai Bisa Dilanjutkan Melalui Prabowo-Jokowi
Minggu, 17 April 2022 - 10:02 WIB
loading...
A
A
A
Dia menilai wacana penundaan Pemilu 2024 atau perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi menjadi tiga periode merupakan hal yang bertentangan dengan konstitusi. Sekadar diketahui, beberapa waktu lalu Presiden Jokowi menegaskan tiga hal melalui pernyataannya yang disiarkan oleh akun YouTube Sekretariat Presiden. Ketiga hal tersebut yaitu Jokowi meminta tidak ada spekulasi terkait penundaan pemilu, perpanjangan jabatan, serta jabatan tiga periode.
Adapun hal tersebut disampaikannya saat memimpin rapat soal pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Rapat itu dihadiri oleh Menko Polhukam Mahfud MD, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan, Mendagri Tito Karnavian, Menkumham Yasonna Laoly, Menpan RB Tjahjo Kumolo, Mensesneg Pratikno, dan Seskab Pramono Anung, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.
Ketegasan sikap Jokowi tersebut ditunjukkan dengan melantik dan mengambil sumpah jabatan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) masa jabatan 2022-2027 di Istana Negara pada Selasa 12 April 2022. Sehari setelah demo mahasiswa di depan gedung DPR.
Sebelumnya, Sekber Prabowo-Jokowi menggelar deklarasi dukungan terkait Pilpres 2024 pada 15 Januari 2022. Dukungan tersebut diberikan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Presiden Jokowi untuk mencalonkan diri menjadi pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024.
Sekretariat tersebut bermaksud menggalang dukungan masyarakat, seperti tokoh-tokoh agama setempat, ketua adat daerah setempat, himpunan mahasiswa, asosiasi pengusaha, organisasi masyarakat, dan komponen bangsa lainnya. Sekretariat dibuat di beberapa wilayah untuk mengumpulkan orang-orang yang setuju dan ingin agar pembangunan kabinet Indonesia Maju dapat berkelanjutan dengan tanpa melanggar konstitusi.
Adapun hal tersebut disampaikannya saat memimpin rapat soal pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Rapat itu dihadiri oleh Menko Polhukam Mahfud MD, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan, Mendagri Tito Karnavian, Menkumham Yasonna Laoly, Menpan RB Tjahjo Kumolo, Mensesneg Pratikno, dan Seskab Pramono Anung, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.
Ketegasan sikap Jokowi tersebut ditunjukkan dengan melantik dan mengambil sumpah jabatan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) masa jabatan 2022-2027 di Istana Negara pada Selasa 12 April 2022. Sehari setelah demo mahasiswa di depan gedung DPR.
Sebelumnya, Sekber Prabowo-Jokowi menggelar deklarasi dukungan terkait Pilpres 2024 pada 15 Januari 2022. Dukungan tersebut diberikan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Presiden Jokowi untuk mencalonkan diri menjadi pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024.
Sekretariat tersebut bermaksud menggalang dukungan masyarakat, seperti tokoh-tokoh agama setempat, ketua adat daerah setempat, himpunan mahasiswa, asosiasi pengusaha, organisasi masyarakat, dan komponen bangsa lainnya. Sekretariat dibuat di beberapa wilayah untuk mengumpulkan orang-orang yang setuju dan ingin agar pembangunan kabinet Indonesia Maju dapat berkelanjutan dengan tanpa melanggar konstitusi.
(rca)
Lihat Juga :
