Jokowi Larang Bicara Penundaan Pemilu, Relawan: Tugas Menteri Itu Bantu Presiden
Kamis, 07 April 2022 - 06:47 WIB
loading...
Ketua Umum DPP ABJ Michael Umbas mengapresiasi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta bawahannya berhenti menggaungkan penundaan Pemilu 2024. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajaran Kabinet Indonesia Maju berhenti menggaungkan penundaan Pemilu 2024 , termasuk Presiden tiga periode. Terkait hal ini, Ketua Umum DPP Arus Bawah Jokowi (ABJ) Michael Umbas mengapresiasi pernyataan Jokowi tersebut.
Menurutnya, Jokowi sangat memahami keresahan masyarakat terkait melonjaknya harga kebutuhan pokok. Umbas menyatakan para menteri sepatutnya juga turut memiliki sikap empati atas kondisi sosial, apalagi pandemi Covid-19 masih belum berakhir. Baca juga: Jokowi Larang Menteri Bicara Perpanjangan Masa Jabatan Presiden
"Teguran Pak Jokowi terhadap menteri agar berhenti bicara penundaan Pemilu yang disampaikan dalam forum Ratas sekaligus menegaskan bahwa tugas menteri itu membantu Presiden untuk kebijakan pro rakyat bukan berpolitik dan berpolemik,” ujar Umbas kepada wartawan, Kamis (7/4/2022).
Umbas menilai wacana penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden telah menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Energi bangsa ini seakan-akan hanya habis menyangkut isu-isu politik yang tidak menguntungkan rakyat.
”Kondisi ekonomi global berimbas ke dalam negeri, sepantasnya menteri bekerja keras untuk mencari solusi dan membantu rakyat bukan bekerja untuk kepentingan kekuasaan,” jelasnya.
Dia melanjutkan UUD 1945 Pasal 22E ayat (1) secara terang benderang mengatur bahwa Pemilu digelar setiap lima tahun sekali. Kemudian, masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana UUD 1945 Pasal 7, diatur hanya lima tahun selama dua periode.
"Pak Jokowi selalu taat konstitusi. Beliau juga paham betul sejarah demokrasi dan politik nasional. Upaya untuk mendorong adanya penundaan Pemilu apa pun alasannya dimaknai sebagai niatan dan skenario Presiden. Nah hal itu yang tidak boleh terjadi karena berimbas pada legacy dan capaian gemilang Pak Jokowi selama ini," tegasnya.
Umbas menambahkan ABJ berkomitmen menjaga dan mengawal Pemerintahan Jokowi. ABJ pun terus melaksanakan kerja-kerja kerakyatan dengan membantu masyarakat akar rumput. Kondisi pandemi yang mulai terkendali, kata Umbas, perlu terus dipertahankan. Baca juga: Jubir Luhut Sebut Bosnya Siap Patuhi Perintah Jokowi Tidak Bikin Polemik
"Pemulihan ekonomi harus benar-benar dirasakan rakyat. Karenanya, stop bicara penundaan Pemilu. Setelah ini kalau masih ada pihak yang bicara penundaan Pemilu dan Presiden tiga periode pasti akan berhadapan dengan relawan, karena menjadi musuh Pak Jokowi," pungkas Umbas.
Menurutnya, Jokowi sangat memahami keresahan masyarakat terkait melonjaknya harga kebutuhan pokok. Umbas menyatakan para menteri sepatutnya juga turut memiliki sikap empati atas kondisi sosial, apalagi pandemi Covid-19 masih belum berakhir. Baca juga: Jokowi Larang Menteri Bicara Perpanjangan Masa Jabatan Presiden
"Teguran Pak Jokowi terhadap menteri agar berhenti bicara penundaan Pemilu yang disampaikan dalam forum Ratas sekaligus menegaskan bahwa tugas menteri itu membantu Presiden untuk kebijakan pro rakyat bukan berpolitik dan berpolemik,” ujar Umbas kepada wartawan, Kamis (7/4/2022).
Umbas menilai wacana penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden telah menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Energi bangsa ini seakan-akan hanya habis menyangkut isu-isu politik yang tidak menguntungkan rakyat.
”Kondisi ekonomi global berimbas ke dalam negeri, sepantasnya menteri bekerja keras untuk mencari solusi dan membantu rakyat bukan bekerja untuk kepentingan kekuasaan,” jelasnya.
Dia melanjutkan UUD 1945 Pasal 22E ayat (1) secara terang benderang mengatur bahwa Pemilu digelar setiap lima tahun sekali. Kemudian, masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana UUD 1945 Pasal 7, diatur hanya lima tahun selama dua periode.
"Pak Jokowi selalu taat konstitusi. Beliau juga paham betul sejarah demokrasi dan politik nasional. Upaya untuk mendorong adanya penundaan Pemilu apa pun alasannya dimaknai sebagai niatan dan skenario Presiden. Nah hal itu yang tidak boleh terjadi karena berimbas pada legacy dan capaian gemilang Pak Jokowi selama ini," tegasnya.
Umbas menambahkan ABJ berkomitmen menjaga dan mengawal Pemerintahan Jokowi. ABJ pun terus melaksanakan kerja-kerja kerakyatan dengan membantu masyarakat akar rumput. Kondisi pandemi yang mulai terkendali, kata Umbas, perlu terus dipertahankan. Baca juga: Jubir Luhut Sebut Bosnya Siap Patuhi Perintah Jokowi Tidak Bikin Polemik
"Pemulihan ekonomi harus benar-benar dirasakan rakyat. Karenanya, stop bicara penundaan Pemilu. Setelah ini kalau masih ada pihak yang bicara penundaan Pemilu dan Presiden tiga periode pasti akan berhadapan dengan relawan, karena menjadi musuh Pak Jokowi," pungkas Umbas.
(kri)
Lihat Juga :
