Tekan Kemiskinan, Ketua DPD Usul Pemberdayaan Desa Dipercepat
loading...
Ketua DPD saat mendatangi pameran produk UMKM di perhelatan launching Program Desa Emas, di Pantai Mutun Kabupaten Pesawaran, Lampung, 4 September 2021. Foto/Ist
A
A
A
JAKARTA - Ketua DPD AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menilai, pemberdayaan ekonomi desa merupakan kunci untuk menekan angka kemiskinan. Menurut Ketua DPD LaNyalla, upaya pengentasan kemiskinan terhadap masyarakat perkotaan dan pedesaan belum terlihat signifikan.
Baca juga: LaNyalla Sebut Pemerintah Harus Bantu UMKM Berinovasi
"Sejumlah program pemerintah seperti PKH, bantuan sosial serta JKN belum mampu membuat masyarakat miskin mandiri dan keluar dari kemiskinannya," kata LaNyalla, Minggu (13/3/2022).
Senator asal Jawa Timur itu mengatakan, terdapat persepsi yang keliru terkait dengan bantuan pemerintah yang bersifat jejaring pengaman sosial. Pola pikir masyarakat penerima manfaat umumnya belum berubah.
"Misalnya keluarga penerima PKH. Ketika anaknya tidak ada lagi yang bersekolah dan dialihkan kepada keluarga lain, ia merasa tetap kesulitan secara ekonomi karena sudah tidak menerima bantuan sosial lagi," tuturnya.
LaNyalla menilai, pemerintah perlu memikirkan langkah dan program yang lebih fokus pada pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi pedesaan.
Sehingga nantinya, secara perlahan bantuan sosial langsung dikurangi dan dihentikan jika mereka sudah mampu mandiri dengan usaha keluarganya.
"Program dapat difokuskan melalui dana desa. Apalagi sekarang sudah ada BUMDes. Jadi perlu dioptimalkan, sehingga angka kemiskinan dapat terus ditekan setiap tahunnya," paparnya.
Alumnus Universitas Brawijaya Malang itu juga meminta BUMDes diberikan pendampingan agar dapat mengarahkan program pengentasan kemiskinan dengan tepat sasaran berbasis potensi yang dimiliki oleh masyarakat desa tersebut.
"Potensi yang dimiliki dapat dikembangkan dan diberdayakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat," tutupnya.
Baca juga: LaNyalla Sebut Pemerintah Harus Bantu UMKM Berinovasi
"Sejumlah program pemerintah seperti PKH, bantuan sosial serta JKN belum mampu membuat masyarakat miskin mandiri dan keluar dari kemiskinannya," kata LaNyalla, Minggu (13/3/2022).
Senator asal Jawa Timur itu mengatakan, terdapat persepsi yang keliru terkait dengan bantuan pemerintah yang bersifat jejaring pengaman sosial. Pola pikir masyarakat penerima manfaat umumnya belum berubah.
"Misalnya keluarga penerima PKH. Ketika anaknya tidak ada lagi yang bersekolah dan dialihkan kepada keluarga lain, ia merasa tetap kesulitan secara ekonomi karena sudah tidak menerima bantuan sosial lagi," tuturnya.
LaNyalla menilai, pemerintah perlu memikirkan langkah dan program yang lebih fokus pada pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi pedesaan.
Sehingga nantinya, secara perlahan bantuan sosial langsung dikurangi dan dihentikan jika mereka sudah mampu mandiri dengan usaha keluarganya.
"Program dapat difokuskan melalui dana desa. Apalagi sekarang sudah ada BUMDes. Jadi perlu dioptimalkan, sehingga angka kemiskinan dapat terus ditekan setiap tahunnya," paparnya.
Alumnus Universitas Brawijaya Malang itu juga meminta BUMDes diberikan pendampingan agar dapat mengarahkan program pengentasan kemiskinan dengan tepat sasaran berbasis potensi yang dimiliki oleh masyarakat desa tersebut.
"Potensi yang dimiliki dapat dikembangkan dan diberdayakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat," tutupnya.
(maf)
Explore More