Pemerintah Tak Pernah Bahas Penundaan Pemilu, Ketua DPD Minta Parpol Tak Bikin Gaduh

JAKARTA - Ketua DPD AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta partai politik tidak membuat gaduh dengan membahas penundaan Pemilu 2024. Menurut LaNyalla, pemerintah tidak pernah membahas masalah penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Bantahan mengenai hal itu sudah disampaikan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD. "Saya rasa sikap pemerintah dan Presiden Joko Widodo sudah jelas terhadap isu penundaan Pemilu 2024 serta perpanjangan masa jabatan presiden. Hal yang tidak pernah dibahas di pemerintahan," kata LaNyalla saat reses di Jawa Timur, Selasa (8/3/2022).

Oleh karena itu, LaNyalla mengimbau partai-partai politik yang membahas hal tersebut bisa menahan diri.
"Jangan sampai membuat gaduh di masyarakat dengan kabar-kabar yang terus digoreng. Dalam situasi masyarakat yang masih menghadapi masalah ekonomi, partai politik seharusnya bisa menahan diri," katanya.



Tidak itu saja, LaNyalla dengan tegas meminta media memberikan edukasi ke masyarakat. "Jangan sampai media justru memanfaatkan situasi dan membuat panas suasana dengan pemberitaan yang tidak akurat. Hal tersebut bisa menyesatkan," katanya.

LaNyalla menegaskan, sampai saat ini Presiden Joko Widodo tetap menginginkan Pemilu diadakan 2024. "Hal itu sudah sering disampaikan beliau. Tapi yang kemudian terjadi, seolah-olah pemerintah mendorong pemilu ditunda. Ini yang tidak benar. Apalagi isu itu meluas kemana-mana dan menyeret sejumlah nama," tegasnya.

Sebelumnya Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menegaskan pemerintah tidak pernah membahas dan mendorong kedua wacana tersebut.

Baca juga: Tak Ada Perubahan UU Pemilu, KPU: PT Tetap Berlaku di Pemilu 2024

"Di tubuh pemerintah sendiri tidak pernah ada pembahasan tentang penundaan pemilu maupun penambahan masa jabatan presiden dan wapres baik untuk menjadi tiga periode maupun untuk memperpanjang satu atau dua tahun. Sama sekali tidak pernah ada pembicaraan masalah penundaan pemilu dan penambahan masa jabatan tersebut," kata Mahfud.

Menurut dia, Presiden Jokowi sampai dua kali memimpin rapat kabinet yaitu pada 14 dan 27 September 2021 yang isinya meminta dirinya dan kementerian di bawahnya untuk melakukan sejumlah langkah. Pertama memastikan Pemilu 2024 berjalan aman, lancar, tidak memboroskan anggaran, tidak terlalu lama masa kampanyenya dan juga tidak terlalu lama jarak antara pemungutan suara dan hari pelantikan pejabat-pejabat hasil pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

"Ini maksudnya agar naiknya suhu politik menjelang pembentukan kabinet baru tahun 2024 tidak terlalu lama. Sikap ini disampaikan oleh presiden pada rapat 14 September 2021. Saya, Menteri Dalam Negeri (Tito Karnavian) dan Kepala Badan Intelijen Negara (Budi Gunawan) juga diminta Pesiden Jokowi berkomunikasi dengan KPU, Bawaslu, DKPP dan DPR guna menentukan jadwal pemilu," katanya.

Mahfud menjelaskan rapat lintas kementerian/lembaga yang dilaksanakan di bawah koordinasinya pada 17 dan 23 September 202 mengusulkan pemungutan suara dilakukan 8 atau 15 Mei 2024. Usulan ini disetujui oleh rapat kabinet yang dipimpin oleh Presiden Jokowi pada 27 September 2021 agar disampaikan kepada KPU dan DPR.

"Namun ketika alternatif tersebut disampaikan dalam rapat 6 Oktober 2021 antara DPR, KPU, dan pemerintah ternyata DPR dan KPU tidak setuju dan mengajukan alternatif lain. Oleh sebab itu presiden berkomunikasi langsung dengan KPU di istana merdeka pada 11 November 2021 dan Presiden Jokowi menyatakan setuju pemungutan suara dilaksanakan 14 Februari 2024," katanya.