Upaya KSP dalam Tabayun Terkait Masalah di Wadas Diapresiasi

JAKARTA - Permasalahan yang terjadi di masyarakat, seperti di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah, kini menjadi perhatian nasional. Hal ini yang kemudian membuat tim Kantor Staf Presiden (KSP) turun langsung ke lapangan untuk menemukan informasi langsung terkait permasalahan di Wadas ini.

Baca juga: KSP Terjunkan Tim ke Wadas: Operasi Aparat di Lapangan Perlu Dievaluasi

Tim yang dikomandani Tenaga Ahli Utama KSP Joanes Joko ini, menemui warga desa Wadas kecamatan Bener, Purworejo, Jawa Tengah, Minggu (13/2/2022). Upaya ini disambut positif oleh Jaringan Mubalig Muslim Indonesia (JAMMI).



Koordinator Nasional JAMMI, Irfaan Sanoesi menilai, langkah KSP merupakan bentuk tabayun, mencari informasi yang lengkap, dapat menampung semua aspirasi warga Desa Wadas. Kemudian disampaikan ke Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mencari solusi terbaik.

"Kami menyambut baik upaya tim KSP menemui satu per satu warga Desa Wadas untuk mendengar langsung bagaimana pendapat mereka soal pembangunan bendungan Bener," kata Irfaan dalam keterangannya, Senin (14/2/2022).

"Ini penting sebagai langkah tabayun pemerintah dan warga, sehingga bisa dicarikan solusi terbaik bagi setiap warga desa Wadas," tambahnya.

JAMMI berharap, temuan tim KSP di lapangan dapat meredakan tensi di Desa Wadas. Dia menengarai, tensi tinggi itu dapat dihindari pendekatan yang komunikatif . Kurangnya dialog para pihak terkait, membuat Desa Wadas nampak mencekam.

"Mudah-mudahan tim KSP yang dikomandani Pak Joko ini bisa jadi penghubung warga dan pemerintah. Meski nampak aktivitas warga seperti biasa, dan tak terlihat penjagaan dari aparat keamanan, kami harap pendekatannya selanjutnya lebih dialogis dan humanis. Mencari win-win solution," jelasnya.

Irfaan menegaskan, upaya Tim KSP merupakan bentuk kehadiran negara bagi warganya yang sedang mengalami permasalahan. JAMMI mendorong agar setiap pembangunan infrastruktur berasaskan win-win solution.

Satu sisi, pembangunan seperti bendungan Bener itu akan terasa manfaatnya bagi warga sekitar. Namun di sisi lain, pembangunan tidak boleh merugikan warga apalagi jika dapat menimbulkan kerusakan alam.

"Selama periode Presiden Jokowi kita melihat akselerasi pembangunan insfrastruktur di Pulau Jawa maupun di luar Pulau Jawa. Ini sangat postitif dan kita bangga akan hal itu," ujarnya.

"Namun, warga pemilik lahan di sekitar itu, mesti punya ganti untung yang memadai, seperti yang kita saksikan di beberapa lokasi pembangunan. Analisis dampak alam dan lingkungan (amdal) pun harus menjadi prioritas," tegasnya.