Tangani Karantina, DPR Minta Pemerintah Perbanyak Satgas Covid-19

Senin, 20 Desember 2021 - 15:33 WIB
loading...
Tangani Karantina, DPR...
Petugas Satgas Covid-19 yang menangani proses karantina dari WNI yang baru kembali dari luar negeri diminta diperbanyak. Foto/SINDOnews
A A A
JAKARTA - Petugas Satgas Covid-19 yang menangani proses karantina dari WNI yang baru kembali dari luar negeri diminta diperbanyak. Hal ini dikatakan Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDIP Rahmad Handoyo.

Baca juga: Begini Keluhan TKI yang Antre 15 Jam di Bandara Soetta untuk Karantina

Menurutnya, persoalan tersebut terkait viralnya video video seorang ibu-ibu yang baru saja selesai berwisata dari luar negeri, mengeluhkan proses pendaftaran karantina di Wisma Atlet Jakarta, karena lama menunggu di Bandara Soekarno Hatta.

Baca juga: Viral TKI Antre 15 Jam untuk Karantina di Wisma Atlet

"Ini kasusnya tidak sekali dua kali. Jadi karena tidak hari kita kedatangan ribuan saudara kita WNI dari luar negeri termasuk WNA. Banyak migran habis kontaknya harus pulang ke Indonesia. Keluhan ini harus segera ditindaklanjuti," ujar Rahmad Handoyo, Senin (20/12/2021).

Ia menjelaskan, pemerintah harus segera mengambil tindakan terkait keluhan dari warga masyarakat tersebut. Salah satunya dengan memperbaiki sistem yang ada dan juga menambah SDM yang ada sekarang.

"Perbanyak SDM, silakan dibuat bank data, hotel-hotel wisma yang sudah bekerja sama dengan Satgas Covid-19. Sehingga masyarakat yang sudah selesai administrasi nya di bandara, maka bisa langsung koordinasi dengan satgas di lapangan, entah itu dipermudah online reservasinya," ucap Rahmad Handoyo.

Ia mengungkapkan khususnya TKI baru pulang dari luar negeri untuk biaya mandiri dengan harga hotel cukup memberatkan. Perlu dibuatkan wisma atlet yang cukup terjangkau. Pemerintah harus mencarikan solusi.

"Lain soal yang menengah atas kaya. Itu tidak menjadi masalah. Yang TKI untuk usaha penghasilannya malah untuk karantina itu tidak tepat. Harus disiapkan tempat karantina yang terjangkau," lanjut Rahmad Handoyo.

Aparat penegak hukum juga diminta untuk melakukan tindakan terhadap calo yang berupaya mengambil keuntungan dari WNI yang diiming-imingi proses cepat dengan membayar.

"Agar terhindar dari antrian panjang. Melelahkan bagi saudara kita ungkap pulang ke Indonesia. Perlu ada langkah taktis dan cepat. Screening secara ketat di Bandara secara ketat dan pasca-Bandara," jelasnya.

Penambahan SDM juga dipertimbangkan untuk diperbanyak. Jika yang bekerja sedikit dan 24 jam, sehingga butuh evaluasi terkait penumpukan," tambah Rahmad Handoyo.

Terkait keterbatasan jumlah karantina yang terjangkau. Dia menyarankan, agar Satgas Covid-19 menjalin komunikasi intensif dengan para pelaku usaha perhotelan.

"Agar situasi terkendali perlu diperbanyak kerja sama Satgas dengan hotel-hotel dari bintang 1 sampai 4 untuk para WNI isoman. Sehingga begitu sudah terbebas dari administrasi bandara, maka tinggal berkoordinasi dengan petugas di luar bandara. Mereka yang baru kembali dari luar negeri pasti capek, tapi harus tetap sabar," tutupnya.
(maf)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Dukung Blokir Konten...
Dukung Blokir Konten LGBT di Medsos, DPR: Jika Dibiarkan Menormalisasi Perilaku Menyimpang
MUI Desak Pemerintah-DPR...
MUI Desak Pemerintah-DPR Rumuskan Regulasi Soal LGBT: Harus Lebih Berat dari Perzinaan!
Komisi VI DPR: Kenaikan...
Komisi VI DPR: Kenaikan Harga BBM Dilakukan Tiba-tiba, Kami Belum dapat Informasi
DPR Awasi Tata Kelola...
DPR Awasi Tata Kelola BGN Buntut Dadan Cs Terjerat Kasus Dugaan Korupsi
Buntut Listrik Blackout...
Buntut Listrik Blackout di Pulau Sumatera, PLN Didesak Beri Kompensasi
Anggota DPR Cindy Monica:...
Anggota DPR Cindy Monica: Putusan MK Perkuat Hak Politik Perempuan
Harga BBM Nonsubsidi...
Harga BBM Nonsubsidi Mendadak Naik di Tengah Malam, DPR Bakal Panggil ESDM dan Pertamina
DPR Solid Tolak Aturan...
DPR Solid Tolak Aturan Kemasan Polos Produk Tembakau dari Kemenkes
DPR Sahkan Revisi UU...
DPR Sahkan Revisi UU PPSK Hari Ini, Berikut Poin-poin Lengkapnya
Rekomendasi
KAI Jadi Benchmark Layanan...
KAI Jadi Benchmark Layanan Publik Indonesia, Dinilai Mampu Bersaing secara Global
Pangkas 79 Ton Emisi...
Pangkas 79 Ton Emisi per Tahun, Pertamina Perluas Penggunaan Energi Bersih di Kapal Tanker
Trump Puji Unggahan...
Trump Puji Unggahan Menlu Iran tentang Kemungkinan Kesepakatan AS-Iran Sangat Positif
Berita Terkini
KPK Sita Dokumen Pengadaan...
KPK Sita Dokumen Pengadaan saat Geledah Kantor dan Rumah Dinas Bupati Muara Enim
Pengamat: Kenaikan Harga...
Pengamat: Kenaikan Harga Pertamax Minim Timbulkan Risiko Gejolak Sosial
Kejagung Ungkap Siasat...
Kejagung Ungkap Siasat Curang Pengadaan Motor Listrik BGN
Dukung Blokir Konten...
Dukung Blokir Konten LGBT di Medsos, DPR: Jika Dibiarkan Menormalisasi Perilaku Menyimpang
Islam: Agama yang Paling...
Islam: Agama yang Paling Disalahpahami
Kejagung Geledah 6 Lokasi...
Kejagung Geledah 6 Lokasi terkait Dugaan Korupsi MBG, Sasar Kantor dan Rumah Tersangka
Infografis
Pemerintah dan DPR Setujui...
Pemerintah dan DPR Setujui Bahas Revisi Undang-undang Desa
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved