NU Didorong Ciptakan Kemandirian di Bidang Ekonomi
Kamis, 25 November 2021 - 20:23 WIB
loading...
Ketua Umum Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU), Ali Masykur Musa mendorong NU mampu menciptakan kemandirian di bidang ekonomi. FOTO/IST
A
A
A
JAKARTA - Sebagai ormas Islam, Nahladlatul Ulama (NU) harus mampu menciptakan kemandirian ekonomi. Dengan jumlah anggota lebih dari 100 juta orang plus ekonomi kuat, maka NU akan menjadi organisasi yang bisa menentukan arah Indonesia ke depan.
Ketua Umum Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Ali Masykur Musa mengatakan, beberapa program yang perlu dijalankan untuk melahirkan kemandirian ekonomi NU adalah memiliki badan hukum ekonomi dengan sistem tersentralisasi di pusat, tapi operasionalnya sampai ke tingkat Wilayah, Cabang, MWC, dan Ranting.
"Badan hukum ekonomi dimaksud adalah dalam bentuk NU Incorporation atau Badan Usaha Milik Nahdlatul Ulama (BUMNU) yang meliputi produksi, trading ekspor-impor, ritel di bidang kebutuhan pokok, manufaktur, dan pengelolaan sumber daya alam," kata Ali Masykur Musa dalam webinar pramuktamar NU dengan Tema Proyeksi Kemandiran NU Menuju Abad ke-2, Kamis (25/11/2021). Selain Ali Masykur, pembicara dalam webinar tersebut adalah Prof Muhammad Nuh, Gus Nadirsyah Hosen, dan Safira Rosa Machrusah.
Baca juga: Ali Masykur Musa: NU Harus Berperan Ciptakan Perdamaian Dunia
Menurut Ali Masykur, mayoritas warga NU adalah petani dan nelayan di desa. Karena itu, NU harus mempunyai program untuk mempersiapkan para petani dan nelayan, sehingga mempunyai nilai tukar yang tinggi, untuk mendapat proteksi sejak dari hulu sampai hilir yang meliputi permodalan, produksi, distribusi dan harga, serta mendapatkan jaminan asuransi.
"Petani dan nelayan harus menjadi subjek ekonomi yang berhak menikmati relasi pembangunan ekonomi di negeri ini," katanya.
Ketua Umum Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Ali Masykur Musa mengatakan, beberapa program yang perlu dijalankan untuk melahirkan kemandirian ekonomi NU adalah memiliki badan hukum ekonomi dengan sistem tersentralisasi di pusat, tapi operasionalnya sampai ke tingkat Wilayah, Cabang, MWC, dan Ranting.
"Badan hukum ekonomi dimaksud adalah dalam bentuk NU Incorporation atau Badan Usaha Milik Nahdlatul Ulama (BUMNU) yang meliputi produksi, trading ekspor-impor, ritel di bidang kebutuhan pokok, manufaktur, dan pengelolaan sumber daya alam," kata Ali Masykur Musa dalam webinar pramuktamar NU dengan Tema Proyeksi Kemandiran NU Menuju Abad ke-2, Kamis (25/11/2021). Selain Ali Masykur, pembicara dalam webinar tersebut adalah Prof Muhammad Nuh, Gus Nadirsyah Hosen, dan Safira Rosa Machrusah.
Baca juga: Ali Masykur Musa: NU Harus Berperan Ciptakan Perdamaian Dunia
Menurut Ali Masykur, mayoritas warga NU adalah petani dan nelayan di desa. Karena itu, NU harus mempunyai program untuk mempersiapkan para petani dan nelayan, sehingga mempunyai nilai tukar yang tinggi, untuk mendapat proteksi sejak dari hulu sampai hilir yang meliputi permodalan, produksi, distribusi dan harga, serta mendapatkan jaminan asuransi.
"Petani dan nelayan harus menjadi subjek ekonomi yang berhak menikmati relasi pembangunan ekonomi di negeri ini," katanya.
Lihat Juga :
