Ketua KPK: Parpol Harus Bangun Sistem Pendidikan Kader Antikorupsi
Selasa, 16 November 2021 - 18:15 WIB
loading...
A
A
A
Hasto menyatakan pihaknya telah membuat sejumlah upaya membangun budaya pencegahan korupsi. Yang pertama dengan memastikan psikotest dan Sekolah Partai bersifat wajib bagi setiap kader partai. “Karena psikotest ini juga mengukur aspek integritas. Sekolah Partai membangun kesadaran agar kekuasaan dapat digunakan dengan sebaik-baiknya tanpa korupsi,” kata Hasto.
Baca juga: Hari Pahlawan, Firli Bahuri: Musuh Kita Bukan Kolonialisme tapi Korupsi
Selanjutnya adalah terus membangun sistem kepartaian. Peraturan partai mengatur sanksi yang tegas bagi seluruh pimpinan atau unsur struktural partai yang menyalahgunakan kekuasaan. Menurut Hasto, PDIP memiliki kejelasan peraturan Partai tentang bagaimana menjadi anggota legislatif, kepala daerah, wakil kepala daerah, ataupun pimpinan legislatif dan juga pimpinan Partai. “Maka berbagai bentuk korupsi di internal partai dapat diperangi. Sebagai contoh dengan menghilangkan mekanisme one man, one vote dan one value dalam pemilihan pimpinan partai dan diganti dengan merit system, termasuk musyawarah, maka biaya dapat ditekan,” ujar Hasto.
Yang ketiga, pimpinan pusat partai terus mengingatkan kader agar tidak menyalahgunakan kekuasaan. ”Strategi pemenangan gotong royong juga dibangun dalam konteks sebagai upaya mencegah korupsi, dengan cara mengurangi biaya pemilu pada beban orang per orang,” jelas Hasto.
Hasto mengatakan DPP PDIP secara rutin mengingatkan kepada kader partai untuk tidak menyalahgunakan kekuasaan. Namun, tak bisa dipungkiri masih ada kader yang tersangkut kasus korupsi. "Meski sudah diingatkan berulang kali, masih saja terjadi persoalan tersebut. Disiplin dan kesadaran untuk tidak korupsi inilah yang terus dibangun partai," urai Hasto.
Baca juga: Hari Pahlawan, Firli Bahuri: Musuh Kita Bukan Kolonialisme tapi Korupsi
Selanjutnya adalah terus membangun sistem kepartaian. Peraturan partai mengatur sanksi yang tegas bagi seluruh pimpinan atau unsur struktural partai yang menyalahgunakan kekuasaan. Menurut Hasto, PDIP memiliki kejelasan peraturan Partai tentang bagaimana menjadi anggota legislatif, kepala daerah, wakil kepala daerah, ataupun pimpinan legislatif dan juga pimpinan Partai. “Maka berbagai bentuk korupsi di internal partai dapat diperangi. Sebagai contoh dengan menghilangkan mekanisme one man, one vote dan one value dalam pemilihan pimpinan partai dan diganti dengan merit system, termasuk musyawarah, maka biaya dapat ditekan,” ujar Hasto.
Yang ketiga, pimpinan pusat partai terus mengingatkan kader agar tidak menyalahgunakan kekuasaan. ”Strategi pemenangan gotong royong juga dibangun dalam konteks sebagai upaya mencegah korupsi, dengan cara mengurangi biaya pemilu pada beban orang per orang,” jelas Hasto.
Hasto mengatakan DPP PDIP secara rutin mengingatkan kepada kader partai untuk tidak menyalahgunakan kekuasaan. Namun, tak bisa dipungkiri masih ada kader yang tersangkut kasus korupsi. "Meski sudah diingatkan berulang kali, masih saja terjadi persoalan tersebut. Disiplin dan kesadaran untuk tidak korupsi inilah yang terus dibangun partai," urai Hasto.
(cip)
Lihat Juga :
