Hasto Sindir Politik Bansos Era SBY, Demokrat Balik Serang Kasus Juliari Batubara

JAKARTA - Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra angkat bicara ihwal pernyataan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto soal penggunaan politik bantuan sosial (Bansos) pada Pemilu 2009 silam. Herzaky mengatakan jika tidak setuju dengan bansos digelontorkan di era SBY, Hasto justru terlihat seperti anti membantu rakyat miskin.

"Apa Hasto setujunya maling bansos seperti teman satu partainya, Juliari Batubara. Jadi Mensos malah garong bansos untuk rakyat kecil di tengah pandemi?" ujar Herzaky kepada wartawan, Selasa (2/11/2021). Baca juga: Hasto Singgung Politik Bansos di Era Kepemimpinan Presiden SBY

Jika terus menuduh SBY menggunakan bansos untuk Pemilu 2009, Herzaky meminta Hasto harus siap mempertanggungjawabkan fitnahnya. Menurutnya, kondisi ini justru terjadi pada partainya yang sudah terang-benderang salah seorang kadernya yang curang dan berupaya memanipulasi di Pemilu 2019 dengan menyogok Komisioner KPU.

Di samping itu, ia menanggap lebih baik menggelontorkan bansos sebesar Rp22 triliun untuk membantu rakyat kecil daripada menggelontorkan Rp27 triliun untuk kereta cepat yang hanya akan dipakai segelintir elite.

"Fokusnya Bapak SBY pun dulu jelas. Pro Poor. Membantu rakyat susah, sampai 8 juta keluar dari garis kemiskinan, beda jauh dibandingkan era sekarang yang hanya mampu mengurangi 2 jutaan penduduk miskin di lima tahun pertama. Dulu era Bapak SBY, membantu mengurangi pengangguran sampai 3 juta penduduk. Beda dengan sekarang yang mentok di 100 ribuan saja selama lima tahun pertama," tuturnya.

Tak hanya itu, kata dia, saat ini rakyat banyak yang susah, negara kondisi keuangannya pun susah. Di mana, utang negar membengkak terus, bahkan berkali-kali lipat dibandingkan era SBY.

"Jadi, jangan mengalihkan perhatian. Dulu jaman Bapak SBY, rakyat senang dan bahagia, kondisi ekonomi negara sangat baik. APBN kita naik empat kali lipat lebih dibandingkan era sebelumnya," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyinggung soal kepemimpinan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Kali ini, dia mengungkit penggunaan politik bantuan sosial (Bansos) pada Pemilu 2009 silam.

"Coba CSIS hitung berapa biaya Pemilu kita dari pusat hingga ke daerah dan itu adalah beban bagi APBN, beban bagi keuangan negara. Belum dampak dari politik populism, akibat bansos yang kemudian menjadi model setelah itu diterapkan pada tahun 2009 dalam politik bansos," kata Hasto dalam paparannya di diskusi CSIS Indonesia bertajuk Menimbang Sistem Pemilu 2024 secara daring, Senin (1/11/2021).