Luruskan Gus Yaqut, Sekjen PBNU: Kemenag Hadiah Negara untuk Semua Agama
Minggu, 24 Oktober 2021 - 19:10 WIB
loading...
Sekjen PBNU Helmy Faishal Zaini menegaskan bahwa Kementerian Agama (Kemenag) merupakan hadiah negara untuk semua agama. FOTO/DOK.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Sekjen PBNU ) Helmy Faishal Zaini menegaskan bahwa Kementerian Agama ( Kemenag ) merupakan hadiah negara untuk semua agama.Bukan seperti pernyataan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menyebut Kemenag hadiah untuk NU.
Dalam keterangan tertulis kepada media, Helmy Faishal mengakui NU memiliki andil besar dalam menghapus 7 kata dalam Piagam Jakarta. Namun hal itu bukan berarti NU bisa semena-mena berkuasa atas Kementerian Agama atau pun merasa memiliki hak khusus.
"Kemenag hadiah negara untuk semua agama, bukan hanya untuk NU atau hanya untuk umat Islam," kata Helmy Faishalnya, Minggu (24/10/2021).
Baca juga: Sekjen PBNU Luruskan Ucapan Menag yang Sebut Kemenag Hadiah untuk NU
Helmy melihat bahwa pernyataan Gus Yaqut adalah hak pribadi, meski dirinya menyatakan bahwa komentar tersebut tidak pas dan kurang bijaksana dalam perspektif membangun spirit kenegarawanan.
"Pada dasarnya semua elemen sejarah bangsa ini punya peran strategis dalam pendirian NKRI, melahirkan Pancasila, UUD 1945 dalam keanekaragaman suku, ras, agama & golongan. Bhinneka Tunggal Ika," katanya.
Helmy Faishal menjelaskan, jauh sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, NU telah telah meletakkan pesantren sebagai pilar pembentuk karakter mental bangsa yang bertumpu kepada akhlaqul karimah.
"Dr Soetomo mengatakan bahwa jauh sebelum pemerintahan Hindia Belanda mendirikan sekolah-sekolah, justru pondok pesantrenlah yang menjadi sumber pengetahuan dan mata air ilmu bagi masyarakat Nusantara," kata Helmy Faishal.
Baca juga: Awal Mula Gus Yaqut Sebut Kemenag Hadiah untuk NU yang Jadi Kontroversi
Diakuinya, bahwa NU saat ini menjadi stakeholder terbesar di Kemenag. Sebab, Kemenag adalah organ pemerintahan yang mengatur tentang zakat, haji, madrasah, pesantren, dan pendidikan keagamaan. Meski demikian, NU tidak memiliki motivasi untuk menguasai atau pun memiliki privilege dalam pengelolaan kekusaan dan pemerintahan. Sebab, NU adalah jam'iyyah diniyah ijtimaiyyah (organisasi keagamaan dan kemasyarakatan).
"Karena prinsip bagi NU adalah siapa saja boleh memimpin dan berkuasa dengan landasan tashorroful imam 'alarroiyyah manutun bil maslahah, kepemimpinan harus melahirkan kesejahteraan dan kemaslahatan," katanya.
Dalam keterangan tertulis kepada media, Helmy Faishal mengakui NU memiliki andil besar dalam menghapus 7 kata dalam Piagam Jakarta. Namun hal itu bukan berarti NU bisa semena-mena berkuasa atas Kementerian Agama atau pun merasa memiliki hak khusus.
"Kemenag hadiah negara untuk semua agama, bukan hanya untuk NU atau hanya untuk umat Islam," kata Helmy Faishalnya, Minggu (24/10/2021).
Baca juga: Sekjen PBNU Luruskan Ucapan Menag yang Sebut Kemenag Hadiah untuk NU
Helmy melihat bahwa pernyataan Gus Yaqut adalah hak pribadi, meski dirinya menyatakan bahwa komentar tersebut tidak pas dan kurang bijaksana dalam perspektif membangun spirit kenegarawanan.
"Pada dasarnya semua elemen sejarah bangsa ini punya peran strategis dalam pendirian NKRI, melahirkan Pancasila, UUD 1945 dalam keanekaragaman suku, ras, agama & golongan. Bhinneka Tunggal Ika," katanya.
Helmy Faishal menjelaskan, jauh sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, NU telah telah meletakkan pesantren sebagai pilar pembentuk karakter mental bangsa yang bertumpu kepada akhlaqul karimah.
"Dr Soetomo mengatakan bahwa jauh sebelum pemerintahan Hindia Belanda mendirikan sekolah-sekolah, justru pondok pesantrenlah yang menjadi sumber pengetahuan dan mata air ilmu bagi masyarakat Nusantara," kata Helmy Faishal.
Baca juga: Awal Mula Gus Yaqut Sebut Kemenag Hadiah untuk NU yang Jadi Kontroversi
Diakuinya, bahwa NU saat ini menjadi stakeholder terbesar di Kemenag. Sebab, Kemenag adalah organ pemerintahan yang mengatur tentang zakat, haji, madrasah, pesantren, dan pendidikan keagamaan. Meski demikian, NU tidak memiliki motivasi untuk menguasai atau pun memiliki privilege dalam pengelolaan kekusaan dan pemerintahan. Sebab, NU adalah jam'iyyah diniyah ijtimaiyyah (organisasi keagamaan dan kemasyarakatan).
"Karena prinsip bagi NU adalah siapa saja boleh memimpin dan berkuasa dengan landasan tashorroful imam 'alarroiyyah manutun bil maslahah, kepemimpinan harus melahirkan kesejahteraan dan kemaslahatan," katanya.
(abd)
Lihat Juga :
