Covid-19 Belum Terkendali, Jokowi: Pembukaan Tempat Ibadah Dilakukan Bertahap

JAKARTA - Pemerintah mengaku belum sepenuhnya mampu mengendalikan penyebaran wabah corona (Covid-19) . Maka, pembukaan aktivitas ekonomi, sekolah, hingga tempat ibadah akan dilakukan dengan tahapan ketat.

Hal itu disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di sela-sela kunjungannya untuk memantau perkembangan renovasi Masjid Istiqlal, Jakarta, kemarin. Jokowi didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar. “Kita tahu bahwa penyebaran Covid-19 sampai saat ini di Tanah Air belum semua provinsi wilayah bisa kita dikendalikan. Karena itu, pembukaan tempat ibadah, pembukaan untuk aktivitas ekonomi, pembukaan untuk sekolah, semuanya melalui tahapan-tahapan yang ketat,” ujarnya. (Baca: New Normal Jadi Kehidupan Baru, Kepala Bappenas: Tidak Terlalu Rumit)

Jokowi menjelaskan, salah satu pertimbangan utama dalam membuka aktivitas masyarakat adalah angka daya tular Covid-19 (RO) di suatu wilayah. Jika RO Covid-19 di suatu wilayah di bawah angka 1, pembukaan aktivitas masyarakat bisa saja dilakukan. Selain angka penularan, pembukaan aktivitas masyarakat di berbagai sektor didasarkan pada pertimbangan saintifik. “Semua tahapan pembukaan wilayah didasarkan pada data-data keilmuan yang ketat,” jaminnya.

Jokowi mengatakan tidak ingin terburu-buru membuka aktivitas masyarakat. Pembukaan aktivitas publik bisa dilakukan per wilayah maupun per bidang secara bertahap. “Sehingga kita harapkan akan berjalan dari tahapan ke tahapan, dari sektor ke sektor, dari provinsi ke provinsi, sesuai dengan angka-angka yang tadi saya sampaikan,” ujarnya.

Terkait progres renovasi Masjid Istiqlal, Jokowi mengatakan ada sedikit keterlambatan karena Covid-19. Saat ini proses renovasi besar masjid kebanggaan Indonesia itu hampir rampung. “Sampai hari ini, tadi sudah disampaikan, telah selesai kurang lebih 90%,” katanya.

Renovasi ini telah dimulai sejak 2019 dengan alokasi anggaran Rp465 miliar. Menurut Jokowi, penyelesaian renovasi ini agak molor dari waktu yang ditargetkan. “Renovasi besar ini akan diselesaikan insyaallah nanti di awal bulan Juli. Memang agak mundur karena pandemi Covid-19,” ungkapnya.

Mengenai pembukaan, Jokowi menyebut belum ada hal yang diputuskan. Namun, dia mengatakan informasi yang diperolehnya dari Imam Besar Nasaruddin Umar bahwa kemungkinan dibuka Juli. “Bahwa direncanakan Masjid Istiqlal akan dibuka nanti, pada bulan Juli. Tetapi, keputusannya ada nanti di Bapak Imam Besar Masjid Istiqlal,” tuturnya. (Baca juga: Erick Ungkap Biaya Pengobatan Pasien Covid-19 Capai Ratusan Juta)

Pada kesempatan itu dia meminta agar protokol kesehatan disiapkan sebelum pembukaan. “Tentu juga mulai saat ini tadi saya titip untuk disiapkan protokol-protokol kesehatan sehingga nanti pada saat kita melaksanakan salat di Masjid Istiqlal ini semuanya aman dari Covid-19,” katanya.

Kepala Bagian Protokol Masjid Istiqlal, Abu Hurairah, menyatakan bahwa pengelola masih membahas rencana pembukaan masjid. Lantaran status Masjid Istiqlal sebagai Masjid Nasional Negara Republik Indonesia, pembahasan pembukaan tempat ibadah itu pun harus benar-benar matang. "Kami terus terang tidak ingin tergesa-gesa membuka masjid karena harus penuh dengan perhitungan. Tidak mau ada masalah baru yang muncul," tuturnya.

Dia memperkirakan dalam seminggu ke depan sudah ada protokol kesehatan yang akan diterapkan saat Masjid Istiqlal kembali dibuka untuk umum. Nantinya pemberlakuan protokol kesehatan harus tetap dijaga dan dipatuhi seluruh pengunjung pada saat masjid dibuka untuk umum. "Jika nanti buka, pasti lakukan penyemprotan disinfektan, pengecekan suhu tubuh. Wajib itu," kata Abu.

DPR Nilai Pembukaan Sekolah Belum Aman

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad berpandangan bahwa dalam penerapan new normal, khususnya sektor pendidikan, masih harus dirinci karena menyangkut berbagai aspek, salah satunya keamanan anak-anak. Dengan kondisi pandemi Covid-19 yang belum mereda, dia mengusulkan kegiatan belajar mengajar (KBM) tetap dilakukan daring, dari rumah masing-masing. “Tentu agak sulit bagi sekolah untuk bisa menggaransi anak-anak terbebas dari penularan virus di sekolah, yang ada akan menjadi masalah baru ketika ada salah satu murid yang terinfeksi. Sekolah akhirnya diliburkan lagi dan sekolah akan mendapat tuntutan hukum dari orang tua,” katanya kemarin. (Baca juga: Zona Hijau Bertambah, Wal kot Jakbar Siapkan New Normal)

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini melihat, saat ini wabah Covid-19 masih berlangsung, obat maupun vaksinnya belum ditemukan sampai saat ini. Untuk itu, dia mengusulkan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) perlu bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) guna membuat jaringan khusus pendidikan. “Interaksi sekolah tetap berlangsung seperti biasa, tapi jarak jauh,” ujarnya.

Dasco mengusulkan agar kedua kementerian ini bisa membuat aplikasi khusus sekolah dan membuat jalur koneksi internet tersendiri yang lebih stabil. Setiap murid pun harus diberi ID khusus untuk bisa mengakses ke aplikasi tersebut. ID itu bisa masuk pada jalur internet khusus sehingga bisa digunakan secara gratis dan tidak membebani orang tua murid. Alasannya, tidak semua orang tua murid mampu membeli kuota. “Belajar seperti biasa, ada jadwal mata pelajarannya, guru mata pelajaran bergantian mengajar sehingga anak tidak kehilangan sentuhan pendidikan. Sekarang memang sudah dilakukan, tapi sangat terbatas waktunya karena mengingat tidak semua orang tua murid mampu membeli kuota yang mahal. Kekuatan jaringannya pun berbeda-beda,” paparnya. (Lihat Videonya: Jelang New Normal, Penumpang KRL Dilarang Mengobrol)

Karena itu, legislator Dapil Banten I itu menegaskan bahwa di tengah pandemi ini hendaknya kita tidak mengubah pola belajar, tapi hanya memindahkan lokasi belajar. Karena itu, sangat diperlukan kerja sama antarkementerian untuk bisa menyajikan proses belajar mengajar seperti biasa. Jangan biarkan pendidikan anak bangsa terbengkalai, tapi jangan juga membiarkan anak-anak ada dalam ancaman virus yang berbahaya ini. “Saya harap dalam waktu dekat hal ini bisa terlaksana, atau bisa ada solusi lain yang lebih baik. Ini keresahan masyarakat akan pendidikan anak-anak mereka ketika memasuki new normal dan ini jangan dibiarkan berlarut-larut,” harapnya. (Dita angga/Kiswondari)