Kemnaker: Pemerintah Terus Tingkatkan Cakupan Peserta Jamsostek

Jum'at, 03 September 2021 - 19:28 WIB
loading...
Kemnaker: Pemerintah...
Kemnaker sosialisasikan program Jamsostek bagi pelaku hubungan industrial di perusahaan dalam situasi bencana non-alam pandemi Covid-19 di Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat (3/9/2021).
A A A
SEMARANG - Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan menggelar sosialisasi program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) bagi pelaku hubungan industrial di perusahaan dalam situasi bencana non-alam pandemi Covid-19 di Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat (3/9/2021).

Menaker Ida menyatakan untuk menyikapi dan menjaga keberlangsungan kepesertaan pekerja penerima upah dalam program Jamsostek, maka Pemerintah sebagai regulator dan BPJS Ketenagakerjaan sebagai operator terus meningkatkan cakupan kepesertaan baik, bagi pekerja Penerima Upah maupun Pekerja Bukan Penerima Upah.

"Peningkatan cakupan kepesertaan tersebut di antaranya dilakukan melalui kegiatan sosialisasi program Jamsostek bagi pelaku hubungan industrial di perusahaan," katanya saat memberi sambutan sosialisasi.

Ida Fauziyah mengungkapkan guna mendorong efektifitas pelaksananaan Jamsostek bagi pekerja penerima upah maka dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021, pihaknya menargetkan capaian cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Pekerja penerima upah mencapai 29,44 persen dari total penduduk yang bekerja.

"Sementara target cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan pada 2024 sebanyak 37,24 persen dari total penduduk yang bekerja," ujarnya.

Mencermati data BPJS Ketenegakerjaan Juli 2021, Ida Fauziyah menambahkan bahwa secara nasional jumlah peserta Jamsostek penerima upah sebanyak 40,1 juta orang. "Sedangkan di Jawa Tengah jumlah peserta Jamsostek penerima upah, sebanyak 1,96 juta orang yang berasal dari 77,3 ribu perusahaan," tuturnya.

Ida Fauziyah menegaskan pemberlakuan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan peraturan pelaksanaannya merupakan bukti kehadiran negara dalam memberikan perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
DPR Sepakati 10 Anggota...
DPR Sepakati 10 Anggota Dewas BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, Salah Satunya Lula Kamal
DPR Bersama Serikat...
DPR Bersama Serikat Pekerja IMPPI Bahas Penguatan Perlindungan PMI
Sarbumusi Usulkan BPJS...
Sarbumusi Usulkan BPJS Ketenagakerjaan Gratis untuk 20 Persen Penduduk Bekerja
Aktivis 98 Tekankan...
Aktivis 98 Tekankan Pentingnya Perlindungan Pekerja Informal Lebih Maksimal
Kemendagri dan BPJS...
Kemendagri dan BPJS Percepat Universal Coverage Jamsosnaker
Pengumpul Sampah Perlu...
Pengumpul Sampah Perlu Perlindungan Sosial yang Layak
Jasa Raharja-BPJS Ketenagakerjaan...
Jasa Raharja-BPJS Ketenagakerjaan Integrasikan Aplikasi untuk Percepat Penjaminan Korban Kecelakaan
Dapot Hutagalung Dorong...
Dapot Hutagalung Dorong Persyaratan Klaim BPJS Ketenagakerjaan Tidak Dipersulit
BPJS Ketenagakerjaan...
BPJS Ketenagakerjaan Kembali Buka Rekrutmen Karyawan, Cek Posisi Apa Saja
Rekomendasi
Gencatan Senjata Gagal!...
Gencatan Senjata Gagal! Harga Minyak Dunia Terbang Tinggi Hampir 1% saat AS Kembali Gempur Iran
China Luncurkan Alat...
China Luncurkan Alat Pelacak Kapal Selam Nuklir, Bakal Ubah Perang Masa Depan
Muharram dan Lahirnya...
Muharram dan Lahirnya Kalender Hijriyah: Kisah di Balik Penanggalan Umat Islam
Berita Terkini
Banding, Ariyanto Bakri...
Banding, Ariyanto Bakri Tetap Dihukum 16 Tahun di Kasus Suap CPO dan Bayar Uang Pengganti Rp21 Miliar
Sari Yuliati Minta Kasus...
Sari Yuliati Minta Kasus Pembakaran Santri di Lombok Diusut Tuntas
Prabowo Bertolak ke...
Prabowo Bertolak ke Lampung, Resmikan RSUD dan Buka Munas HIPMI
Masa Penahanan Gus Yaqut...
Masa Penahanan Gus Yaqut Diperpanjang selama 30 Hari
Prabowo Minta Menkes...
Prabowo Minta Menkes Perluas CKG-Perkuat Penanggulangan TBC
Konflik PPP Banten Dinilai...
Konflik PPP Banten Dinilai Lebih dari Sekadar Pergantian Ketua
Infografis
Pemerintah Tetapkan...
Pemerintah Tetapkan 25 Hari Libur dan Cuti Bersama di Tahun 2026
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved