Moeldoko Tegaskan Sejak Awal Presiden Jokowi Panglima Tertinggi Penanganan Covid-19

JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menegaskan sejak awal panglima tertinggi penanganan Covid-19 adalah Presiden Joko Widodo ( Jokowi ). Menurutnya, Jokowi telah memberi contoh mengendalikan laju penularan virus corona kepada jajarannya.

"Sebenarnya dari awal panglima tertinggi dalam penanganan Covid ini adalah Presiden. Maka dari awal Presiden tidak pernah kendor, baik dalam komando pengendalian, dalam pengawasan, itu selalu dilakukan oleh Presiden," ujar Moeldoko dikutip dari video resminya, Sabtu (10/7/2021).

Mantan Panglima TNI itu mengatakan, Jokowi selalu menggelar rapat terbatas (ratas) Covid-19 dengan jajarannya sebanyak tiga kali dalam sepekan. Kepala Negara detail mengupdate data bawahannya.

"Contoh, rapat terbatas yang membicarakan khusus tentang Covid itu dalam satu minggu bisa tiga kali. Maknanya di situ Presiden mengawal, mengecek betul satu demi satu perkembangan Covid seperti apa dan apa-apa yang sudah dilakukan oleh bawahannya. Itu seorang panglima," ujarnya.



Moeldoko membantah anggapan yang menyebutkan Presiden Jokowi tidak terlibat dalam pengendalian Covid. Menurut dia, Kepala Negara selalu bekerja. Isu Jokowi tidak ikut terlibat menangani pandemi kemungkinan diembuskan oleh pihak yang tidak memahami kerja pemerintah.

"Jadi sangat salah bahwa seolah-olah Presiden itu tidak mengendalikan Covid ini, tapi ya bisa dimaklumi mungkin karena mereka-mereka berada di luar yang tidak memahami mekanisme bekerja kami yang berada di kabinet ini di mana setiap saat Presiden bisa mengumpulkan para bawahannya," terangnya.

Lebih lanjut, Moeldoko mengatakan Presiden Jokowi telah menunjuk bawahannya untuk mengendalikan Covid-19. Pekerjaan itu didelegasikan kepada bawahannya terkait teknis-operasional di lapangan. Misalnya saja Menko Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan yang mengomandoi PPKM Darurat di Jawa-Bali.

Menuju kepada efektivitas organisasi dan pengendalian Covid-19, Presiden menggunakan para bawahannya untuk bisa diberikan posisi-posisi pengendali pada sektornya masing-masing, khususnya di Jawa dan Bali. "Warnanya menjadi merah dan hitam, maka kondisi yang demikian ditunjuklah Pak Luhut sebagai pengendali sementara di kawasan itu, di zona itu," ucapnya.



"Tetapi jangan salah kemarin dalam rapat kabinet juga disampaikan ada 43 kabupaten/kota dan tujuh provinsi di luar Jawa yang perlu untuk segera dipikirkan untuk PPKM Darurat itu dan itu masih dalam kendali dari Pak Airlangga Hartarto. Jadi ini perlu dipahami oleh masyarakat agar semuanya aware bahwa peran komando pengendali pusatnya masih tetap Presiden," tambahnya.

Moeldoko juga menegaskan hingga kini Presiden Jokowi dan jajarannya masih tegak lurus dan kompak dalam penanganan pandemi virus corona. Semua kemampuan negara untuk mengatasi wabah ini telah dikerahkan dengan tujuan menyelamatkan nyawa rakyat.

"Ada sebuah pandangan seolah-olah jajaran pemerintah tidak kompak, saya ingin luruskan bahwa panglima tertinggi atau Presiden masih sangat firm mengendalikan kementerian dan lembaga dalam satu tim yang solid, juga demikian para kepala daerah. Semua resources yang dimiliki oleh pemerintah telah dikerahkan untuk kepentingan menyelamatkan rakyat dari Covid ini dalam satu kendali Presiden."