Hadiri Penandatanganan MoU BPIP dan DPR RI, SBN: Pancasila Adalah Cara Pandang Kita Bersama
Senin, 21 Juni 2021 - 20:18 WIB
loading...
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menggelar acara penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan DPR RI, Senin (21/6/2021).
A
A
A
JAKARTA - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menggelar acara penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan DPR RI, Senin (21/6/2021). Acara tersebut digelar di Ruang Pustakaloka, Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Hadir sebagai salah satu undangan, Wakil Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin. Ia mengungkapkan bahwa semua pihak mesti mendukung seluruh aktifitas BPIP yang memiliki maksud dalam menegakkan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila bagi seluruh penyelenggara negara, komponen bangsa, dan warga negara Indonesia.
"Sebagai warga negara Indonesia, kita wajib mendukung arah program dan kegiatan dari BPIP. Agar cara pandang kehidupan berbangsa kita semua sama bersumber dari ideologi Pancasila. Apalagi di tengah momentum pemerintah dalam memerangi gerakan radikalisme dan terorisme yang disinyalir bersumber dari ideologi radikal yang berada di tengah kehidupan kita saat ini", ujar Sultan.
Sultan juga berharap kedepannya BPIP bersama DPR RI dapat lebih menjaga implementasi nilai-nilai Pancasila secara sosio kultural dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian agar tersistem dengan baik melalui perumusan setiap norma regulasi baik Undang-undang maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang dihasilkan oleh legislatif.
"Ruh dari kebijakan dan regulasi yang ada harus bersumber dari semangat serta nilai dari ideologi Pancasila. Tidak bisa bersumber dari hal-hal yang bertentangan terhadap Ideologi yang diakui oleh negara", ucap Sultan.
Senator muda asal Bengkulu tersebut juga mengingatkan bahwa ruh Pancasila tetaplah mesti menjadi warna dan arah dalam seluruh kehidupan pemerintah. Sehingga semua kepentingan negara hanya bermuara pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di samping itu pembinaan ideologi Pancasila juga mesti dimulai oleh penyelenggara negara itu sendiri.
"Tentu sistem "Pancasilaisasi" saat ini yang secara konseptual sudah terstruktur sedemikian rapi diletakkan dalam sendi kehidupan bernegara. Tinggal diperlukan yaitu langkah aktualisasi lebih riil setiap kebijakan aparatur di seluruh sektor pemerintahan sehingga tetap menghasilkan regulasi serta memberikan pelayanan kepada publik secara luas yang didalamnya selalu mencerminkan nilai-nilai Pancasila", tuturnya.
Pada kesempatan ini, Sultan juga mengapresiasi penyampaian oleh Kepala BPIP, Yudian Wahyudi yang sangat menekankan pentingnya membumikan dan menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila kepada seluruh masyarakat Indonesia.
Selain itu juga Sultan berharap bahwa program BPIP dalam menyelesaikan 15 materi dan bahan ajar Pancasila sebagai pedoman belajar bagi siswa-siswi yang menempuh pendidikan mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi dapat dirampungkan serta diaplikasikan secepatnya.
"Kita sangat mengapresiasi langkah BPIP yang saat ini sedang membuat peta jalan (road map) kinerja yang terukur melalui mempersiapkan beberapa rumusan kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, yaitu penyusunan garis-garis besar haluan ideologi Pancasila dan peta jalan pembinaan ideologi Pancasila hingga penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan Pancasila dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan. Dan ini langkah maju bagi kita semua", tutur Sultan.
Adapun Ketua DPR RI Puan Maharani menyambut baik nota kesepahaman tersebut.
Menurut Puan, terdapat tantangan bagi pembentuk peraturan perundang-undangan yakni bagaimana menempatkan Pancasila bisa teraktualisasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.
"Di samping tidak bertentangan dengan Pancasila norma-norma yang dibuat harus menjiwai dan mencerminkan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila," kata Puan.
Puan menilai perlu dilakukan preview nilai-nilai Pancasila dalam setiap rancangan undang-undang yang diusulkan oleh DPR maupun pemerintah. Hal itu untuk menjamin tidak ada norma yang bertentangan dengan Pancasila.
"Bahwa semangat dari nota kesepahaman ini adalah untuk memastikan ada napas Pancasila dalam setiap peraturan perundang-undangan yang akan lahir dari Gedung Senayan ini," katanya. CM
Hadir sebagai salah satu undangan, Wakil Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin. Ia mengungkapkan bahwa semua pihak mesti mendukung seluruh aktifitas BPIP yang memiliki maksud dalam menegakkan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila bagi seluruh penyelenggara negara, komponen bangsa, dan warga negara Indonesia.
"Sebagai warga negara Indonesia, kita wajib mendukung arah program dan kegiatan dari BPIP. Agar cara pandang kehidupan berbangsa kita semua sama bersumber dari ideologi Pancasila. Apalagi di tengah momentum pemerintah dalam memerangi gerakan radikalisme dan terorisme yang disinyalir bersumber dari ideologi radikal yang berada di tengah kehidupan kita saat ini", ujar Sultan.
Sultan juga berharap kedepannya BPIP bersama DPR RI dapat lebih menjaga implementasi nilai-nilai Pancasila secara sosio kultural dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian agar tersistem dengan baik melalui perumusan setiap norma regulasi baik Undang-undang maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang dihasilkan oleh legislatif.
"Ruh dari kebijakan dan regulasi yang ada harus bersumber dari semangat serta nilai dari ideologi Pancasila. Tidak bisa bersumber dari hal-hal yang bertentangan terhadap Ideologi yang diakui oleh negara", ucap Sultan.
Senator muda asal Bengkulu tersebut juga mengingatkan bahwa ruh Pancasila tetaplah mesti menjadi warna dan arah dalam seluruh kehidupan pemerintah. Sehingga semua kepentingan negara hanya bermuara pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di samping itu pembinaan ideologi Pancasila juga mesti dimulai oleh penyelenggara negara itu sendiri.
"Tentu sistem "Pancasilaisasi" saat ini yang secara konseptual sudah terstruktur sedemikian rapi diletakkan dalam sendi kehidupan bernegara. Tinggal diperlukan yaitu langkah aktualisasi lebih riil setiap kebijakan aparatur di seluruh sektor pemerintahan sehingga tetap menghasilkan regulasi serta memberikan pelayanan kepada publik secara luas yang didalamnya selalu mencerminkan nilai-nilai Pancasila", tuturnya.
Pada kesempatan ini, Sultan juga mengapresiasi penyampaian oleh Kepala BPIP, Yudian Wahyudi yang sangat menekankan pentingnya membumikan dan menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila kepada seluruh masyarakat Indonesia.
Selain itu juga Sultan berharap bahwa program BPIP dalam menyelesaikan 15 materi dan bahan ajar Pancasila sebagai pedoman belajar bagi siswa-siswi yang menempuh pendidikan mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi dapat dirampungkan serta diaplikasikan secepatnya.
"Kita sangat mengapresiasi langkah BPIP yang saat ini sedang membuat peta jalan (road map) kinerja yang terukur melalui mempersiapkan beberapa rumusan kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, yaitu penyusunan garis-garis besar haluan ideologi Pancasila dan peta jalan pembinaan ideologi Pancasila hingga penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan Pancasila dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan. Dan ini langkah maju bagi kita semua", tutur Sultan.
Adapun Ketua DPR RI Puan Maharani menyambut baik nota kesepahaman tersebut.
Menurut Puan, terdapat tantangan bagi pembentuk peraturan perundang-undangan yakni bagaimana menempatkan Pancasila bisa teraktualisasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.
"Di samping tidak bertentangan dengan Pancasila norma-norma yang dibuat harus menjiwai dan mencerminkan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila," kata Puan.
Puan menilai perlu dilakukan preview nilai-nilai Pancasila dalam setiap rancangan undang-undang yang diusulkan oleh DPR maupun pemerintah. Hal itu untuk menjamin tidak ada norma yang bertentangan dengan Pancasila.
"Bahwa semangat dari nota kesepahaman ini adalah untuk memastikan ada napas Pancasila dalam setiap peraturan perundang-undangan yang akan lahir dari Gedung Senayan ini," katanya. CM
(srf)
Lihat Juga :
