Polemik Anggaran Alutsista, Pengamat Nilai Kritik Connie Bisa Bias
loading...
Kritik yang dilontarkan pengamat pertahanan Connie Rahakundini Bakrie mengenai pengadaan alutsista senilai Rp1.760 triliun bisa bias. Foto/Ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Kritik yang dilontarkan pengamat pertahanan Connie Rahakundini Bakrie mengenai pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) senilai Rp1.760 triliun dinilai bisa bias. Sebab kritik tersebut disampaikan Connie Rahakundini yang juga sebagai anggota Dewan Pakar Partai NasDem.
Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno pun Adi memaklumi jika pernyataan Connie tentang pengadaan Alutsista senilai Rp1.760 triliun juga mengundang pertanyaan selain apresiasi.
"Kalau atas nama partai, sangat efektif jika kritik disampaikan secara terbuka di Komisi I secara resmi. Jika atas nama pakar pertahanan bisa bias karena posisi beliau melekat ke partai tertentu," kata Adi, Jumat (4/6/2021).
Meski demikian, menurut Adi, kritik tersebut lumrah terjadi dalam sistem demokrasi. "Apalagi isunya seksi," ujar Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia ini.
Adi menjelaskan, perbedaan pendapat antarpartai dalam sebuah koalisi pun lazim. Adi pun memberikan contoh ketika pembahasan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) dan RUU Pemilihan Umum (Pemilu).
Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno pun Adi memaklumi jika pernyataan Connie tentang pengadaan Alutsista senilai Rp1.760 triliun juga mengundang pertanyaan selain apresiasi.
"Kalau atas nama partai, sangat efektif jika kritik disampaikan secara terbuka di Komisi I secara resmi. Jika atas nama pakar pertahanan bisa bias karena posisi beliau melekat ke partai tertentu," kata Adi, Jumat (4/6/2021).
Meski demikian, menurut Adi, kritik tersebut lumrah terjadi dalam sistem demokrasi. "Apalagi isunya seksi," ujar Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia ini.
Adi menjelaskan, perbedaan pendapat antarpartai dalam sebuah koalisi pun lazim. Adi pun memberikan contoh ketika pembahasan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) dan RUU Pemilihan Umum (Pemilu).
Lihat Juga :
