Soal Kenaikan Iuran, Rieke Usul Audit Investigasi BPJS Kesehatan
Sabtu, 23 Mei 2020 - 06:20 WIB
loading...
A
A
A
Menurut Rieke, seharusnya ketika ada kenaikan iuran maka harus jelas bahwa pelayanannya akan lebih baik. Kenyataan yang terjadi, tunggakan BPJS Kesehatan ke rumah sakit juga cukup tinggi.
"Itu juga harus diaudit kesalahannya ada di mana? Apakah kesalahannya di rumah sakit atau di BPJS sendiri karena banyak juga rumah sakit sekarang yang keteteran karena BPJS menunggak bayaran," paparnya. (Baca juga: Komunitas Pasien Cuci Darah Kembali Gugat Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan )
Di luar itu, menurut Rike, hal yang tidak kalah penting adalah perlunya dilakukan pembenahan data kependudukan. Apalagi dalam kondisi pandemi Covid-19 seperti sekarang, data kependudukan yang valid menjadi sangat mendesak.
"Tadinya sensus penduduk akan dilakukan pada bulan Juni, tapi rasanya akan mundur. Nah tidak mungkin sistem jaminan sosial akan baik kalau basis datanya itu compang-camping, tidak akurat, menggunakan data katakanlah 2013 dan sebagainya, sehingga mana mereka yang mampu dan tidak mampu menjadi jelas. Mana yang bisa mendapatkan bantuan iuran dan mana yang harus mandiri, mana yang mereka perserta dalam ikatan kerja, itu datanya tidak komprehensif. Menurut saya datanya tidak ada yang akurat," katanya.
Menurut Rieke, sensus penduduk pada 2020 ini harus dijadikan momentum untuk memperbaiki data penduduk. Sebab, menurutnya, percuma dana besar disuntikkan terus, tidak hanya di BPJS Kesehatan, tapi juga anggaran pembangunan lainnya, terus menerus dikeluarkan, tapi data penduduk tidak akurat.
"Itu juga harus diaudit kesalahannya ada di mana? Apakah kesalahannya di rumah sakit atau di BPJS sendiri karena banyak juga rumah sakit sekarang yang keteteran karena BPJS menunggak bayaran," paparnya. (Baca juga: Komunitas Pasien Cuci Darah Kembali Gugat Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan )
Di luar itu, menurut Rike, hal yang tidak kalah penting adalah perlunya dilakukan pembenahan data kependudukan. Apalagi dalam kondisi pandemi Covid-19 seperti sekarang, data kependudukan yang valid menjadi sangat mendesak.
"Tadinya sensus penduduk akan dilakukan pada bulan Juni, tapi rasanya akan mundur. Nah tidak mungkin sistem jaminan sosial akan baik kalau basis datanya itu compang-camping, tidak akurat, menggunakan data katakanlah 2013 dan sebagainya, sehingga mana mereka yang mampu dan tidak mampu menjadi jelas. Mana yang bisa mendapatkan bantuan iuran dan mana yang harus mandiri, mana yang mereka perserta dalam ikatan kerja, itu datanya tidak komprehensif. Menurut saya datanya tidak ada yang akurat," katanya.
Menurut Rieke, sensus penduduk pada 2020 ini harus dijadikan momentum untuk memperbaiki data penduduk. Sebab, menurutnya, percuma dana besar disuntikkan terus, tidak hanya di BPJS Kesehatan, tapi juga anggaran pembangunan lainnya, terus menerus dikeluarkan, tapi data penduduk tidak akurat.
Lihat Juga :
