Pakar Hukum Nilai Pemilik Akun Medsos Radikal Bisa Ditindak Polri
Jum'at, 09 April 2021 - 13:30 WIB
loading...
Pakar Hukum Pidana UI, Indriyanto Seno Adji mengatakan pemilik akun medsos yang terindikasi menyebarkan paham radikal dinilai bisa ditindak secara hukum oleh Polri. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Pemilik akun media sosial (Medsos) yang terindikasi menyebarkan paham radikal dinilai bisa ditindak secara hukum oleh Polri . Diketahui, selama ini yang sudah dilakukan oleh pemerintah hanya memblokirnya.
Pakar Hukum Pidana Universitas Indonesia (UI), Indriyanto Seno Adji mengatakan bahwa pemblokiran merupakan salah tindakan precautionary (pencegahan) yang memang dimiliki oleh negara sesuai Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Baca juga: Batas Nilai Kelulusan Sekolah Kedinasan Berubah, BKN Sebut Ada Soal Tentang Radikalisme
"Dan kalau tetap tidak dipenuhi, maka Polri dapat melakukan tindakan secara hukum terhadap pemilik akun medsos yang terindikasi menyebarkan paham radikalisme sepanjang memang ada opzet dan mens rea dari pemilik akun tentang konten substantif yang terindikasi paham radikalisme," ujar Indriyanto dalam keterangannya, Jumat (9/4/2021).
Menurut dia, Polri bisa menindak secara hukum pemilik akun medsos terindikasi menyebarkan paham radikal itu dengan berdasarkan aduan dari masyarakat maupun berdasarkan pantauan cyber police atau polisi siber. "Keduanya bisa dilakukan oleh Polri," tutur eks pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini. Baca juga: Pemerintah Perlu Perkuat Resistensi Masyarakat terhadap Radikalisme
Indriyanto menambahkan kebijakan penegakan hukum yang represi itu sebagai langkah akhir. "Karenanya pendekatan pencegahan memiliki dampak dan manfaat yang besar bagi penegakan hukum terhadap pelanggaran UU ITE," pungkasnya.
Pakar Hukum Pidana Universitas Indonesia (UI), Indriyanto Seno Adji mengatakan bahwa pemblokiran merupakan salah tindakan precautionary (pencegahan) yang memang dimiliki oleh negara sesuai Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Baca juga: Batas Nilai Kelulusan Sekolah Kedinasan Berubah, BKN Sebut Ada Soal Tentang Radikalisme
"Dan kalau tetap tidak dipenuhi, maka Polri dapat melakukan tindakan secara hukum terhadap pemilik akun medsos yang terindikasi menyebarkan paham radikalisme sepanjang memang ada opzet dan mens rea dari pemilik akun tentang konten substantif yang terindikasi paham radikalisme," ujar Indriyanto dalam keterangannya, Jumat (9/4/2021).
Menurut dia, Polri bisa menindak secara hukum pemilik akun medsos terindikasi menyebarkan paham radikal itu dengan berdasarkan aduan dari masyarakat maupun berdasarkan pantauan cyber police atau polisi siber. "Keduanya bisa dilakukan oleh Polri," tutur eks pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini. Baca juga: Pemerintah Perlu Perkuat Resistensi Masyarakat terhadap Radikalisme
Indriyanto menambahkan kebijakan penegakan hukum yang represi itu sebagai langkah akhir. "Karenanya pendekatan pencegahan memiliki dampak dan manfaat yang besar bagi penegakan hukum terhadap pelanggaran UU ITE," pungkasnya.
(kri)
Lihat Juga :
