Legislator PKB Desak Percepat Produksi Vaksin dalam Negeri
Senin, 29 Maret 2021 - 23:03 WIB
loading...
Anggota Komisi IX DPR Nur Nadlifah menyesalkan langkah BPOM yang belum mengeluarkan izin persetujuan penelitian uji klinis (PPUK) fase 2 vaksin Nusantara. Foto/Ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Nur Nadlifah menyesalkan langkah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang hingga kini belum mengeluarkan izin persetujuan penelitian uji klinis (PPUK) fase 2 untuk vaksin Nusantara. Dia mempertanyakan sikap kegetolan BPOM tak mengeluarkan izin uji klinis fase 2 tersebut.
Baca juga: Sekjen PBB Kritik Negara Kaya karena Terus 'Timbun' Vaksin Covid-19
"Saya heran, kenapa BPOM enggan mengeluarkan izin uji klinis buat vaksin Nusantara. Padahal masalah perbedaan pandangan antara BPOM dan tim vaksin Nusantara sudah kami mediasi beberapa minggu lalu. Tapi kenapa ini belum kelar-kelar juga," ujarnya, Senin (29/3/2021).
Menurut anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, bila ini berlarut-larut sangat merugikan negara. Sebab, negara tidak akan mandiri karena selalu bergantung terhadap negara lain dalam pengadaan vaksin.
Baca juga: Maduro Nyatakan Siap 'Tukar' Vaksin Covid-19 dengan Minyak
"Ini bertolak belakang dengan semangat kemandirian bangsa kita dalam pengadaan vaksin. Seharusnya BPOM sadar dengan semangat itu dan harus memberi dukungan yang besar terhadap vaksin Nusantara bukan malah menghambatnya," katanya.
Karena itu, dia mendesak agar BPOM tak mempersulit izin uji klinis fase 2 vaksin Nusantara. Sehingga kebutuhan vaksin dalam negeri dapat terpenuhi dengan kehadiran stok vaksin Nusantara ini.
"Kehadiran vaksin Nusantara ini kita harapkan dapat memenuhi kekurangan stok selama ini. Agar agenda vaksinasi di seluruh pelosok negeri berjalan lancar," pungkasnya.
Baca juga: Sekjen PBB Kritik Negara Kaya karena Terus 'Timbun' Vaksin Covid-19
"Saya heran, kenapa BPOM enggan mengeluarkan izin uji klinis buat vaksin Nusantara. Padahal masalah perbedaan pandangan antara BPOM dan tim vaksin Nusantara sudah kami mediasi beberapa minggu lalu. Tapi kenapa ini belum kelar-kelar juga," ujarnya, Senin (29/3/2021).
Menurut anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, bila ini berlarut-larut sangat merugikan negara. Sebab, negara tidak akan mandiri karena selalu bergantung terhadap negara lain dalam pengadaan vaksin.
Baca juga: Maduro Nyatakan Siap 'Tukar' Vaksin Covid-19 dengan Minyak
"Ini bertolak belakang dengan semangat kemandirian bangsa kita dalam pengadaan vaksin. Seharusnya BPOM sadar dengan semangat itu dan harus memberi dukungan yang besar terhadap vaksin Nusantara bukan malah menghambatnya," katanya.
Karena itu, dia mendesak agar BPOM tak mempersulit izin uji klinis fase 2 vaksin Nusantara. Sehingga kebutuhan vaksin dalam negeri dapat terpenuhi dengan kehadiran stok vaksin Nusantara ini.
"Kehadiran vaksin Nusantara ini kita harapkan dapat memenuhi kekurangan stok selama ini. Agar agenda vaksinasi di seluruh pelosok negeri berjalan lancar," pungkasnya.
(maf)
Lihat Juga :
