Beri Kepastian kepada Lulusan, Pelatihan di Balai Latihan Kerja Dilengkapi Sertifikasi dan Penempatan Kerja
loading...
A
A
A
MAKASSAR - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menginginkan pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja (BLK) juga mengombinasikan sertifikasi dan penempatan. Sehingga, selain mendapatkan keterampilan dan sertifikasi, lulusan BLK juga mendapatkan kepastian penempatan.
"Proses yang berjalan itu harus dalam satu tarikan nafas. Pelatihan kompetensinya, kemudian sertifikasi, dan kemudian berorientasi pada penempatan," katanya usai membuka Pelatihan Berbasis Kompetensi Angkatan I Tahun 2021 di BLK Makassar, Jumat (19/3/2021).
Untuk mewujudkan hal tersebut, Menaker Ida mengatakan bahwa saat ini pihaknya menerapkan kebijakan 6R yaitu reformasi kelembagaan, redesain substansi pelatihan, revolusi SDM, revitalisasi fasilitas dan sarana prasarana, rebranding BLK, dan relationship.
Pelaksanaan pelatihan di BLK juga diperkuat dengan berbagai jalinan kerja sama BLK dengan dunia industri setempat guna memastikan pelaksanaan pelatihan telah sesuai dengan kebutuhan industri.
Selain itu, BLK dilengkapi dengan Kios 3in1 yang mempertemukan stakehokders ketenagakerjaan dalam hal pelatihan, sertifikasi, dan penempatan. "Jadi kita tidak ingin BLK ini justru melahirkan pengangguran baru. Inilah mengapa dibutuhkan link and match," katanya.
Dirjen Binalattas Kemnaker Budi Hartawan mengatakan, selain pembukaan pelatihan, dalam kesempatan yang sama diresmikan gedung Aula Syech Yusuf, gedung Asrama Ainun Habibi, dan Kios 3in1 di BLK Makassar.
"Serta melakukan penandatanganan MoU dengan PT. Hadji Kalla sebagai wujud sinergitas antara pemerintah dengan dunia usaha dan dunia industri," katanya.
Sekda Provinsi Sulawesi Selatan Abdul Hayat Gani mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sangat bersyukur karena di tengah keterbatasan dalam membina dan mengembangkan tenaga kerja, Provinsi Sulawesi Selatan mendapat solusi dengan keberadaan tiga Balai Latihan Kerja (BLK) milik Kementerian Ketenagakerjaan yakni di Kota Makassar, di Kabupaten Pangkep, dan di Kabupaten Bantaeng.
“Kami berharap kepada Ibu Menteri agar BLK dapat lebih dikembangkan lagi pada kabupaten/kota lainnya, mengingat jumlah angkatan kerja pada September 2020 sebesar 4.276.437, dari jumlah penduduk sebesar 8.888.763 orang, dan tentunya akan terus bertambah seiring dengan pertambahan jumlah penduduk,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut Wakil Wali Kota Makassar Fatmawati Rusdi mengatakan harapannya bahwa pelatihan BLK dapat menjadi sarana peningkatan keterampilan masyarakat, sehingga pada akhirnya akan mengurangi angka pengangguran.
"Sangat banyak manfaatnya, karena dengan mengikuti pelatihan di BLK, maka kita bisa mendapatkan soft skil yang mumpuni, dan mereka bisa memiliki keterampilan khusus sebelum terjun ke dunia kerja," tuturnya.
"Proses yang berjalan itu harus dalam satu tarikan nafas. Pelatihan kompetensinya, kemudian sertifikasi, dan kemudian berorientasi pada penempatan," katanya usai membuka Pelatihan Berbasis Kompetensi Angkatan I Tahun 2021 di BLK Makassar, Jumat (19/3/2021).
Untuk mewujudkan hal tersebut, Menaker Ida mengatakan bahwa saat ini pihaknya menerapkan kebijakan 6R yaitu reformasi kelembagaan, redesain substansi pelatihan, revolusi SDM, revitalisasi fasilitas dan sarana prasarana, rebranding BLK, dan relationship.
Pelaksanaan pelatihan di BLK juga diperkuat dengan berbagai jalinan kerja sama BLK dengan dunia industri setempat guna memastikan pelaksanaan pelatihan telah sesuai dengan kebutuhan industri.
Selain itu, BLK dilengkapi dengan Kios 3in1 yang mempertemukan stakehokders ketenagakerjaan dalam hal pelatihan, sertifikasi, dan penempatan. "Jadi kita tidak ingin BLK ini justru melahirkan pengangguran baru. Inilah mengapa dibutuhkan link and match," katanya.
Dirjen Binalattas Kemnaker Budi Hartawan mengatakan, selain pembukaan pelatihan, dalam kesempatan yang sama diresmikan gedung Aula Syech Yusuf, gedung Asrama Ainun Habibi, dan Kios 3in1 di BLK Makassar.
"Serta melakukan penandatanganan MoU dengan PT. Hadji Kalla sebagai wujud sinergitas antara pemerintah dengan dunia usaha dan dunia industri," katanya.
Sekda Provinsi Sulawesi Selatan Abdul Hayat Gani mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sangat bersyukur karena di tengah keterbatasan dalam membina dan mengembangkan tenaga kerja, Provinsi Sulawesi Selatan mendapat solusi dengan keberadaan tiga Balai Latihan Kerja (BLK) milik Kementerian Ketenagakerjaan yakni di Kota Makassar, di Kabupaten Pangkep, dan di Kabupaten Bantaeng.
“Kami berharap kepada Ibu Menteri agar BLK dapat lebih dikembangkan lagi pada kabupaten/kota lainnya, mengingat jumlah angkatan kerja pada September 2020 sebesar 4.276.437, dari jumlah penduduk sebesar 8.888.763 orang, dan tentunya akan terus bertambah seiring dengan pertambahan jumlah penduduk,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut Wakil Wali Kota Makassar Fatmawati Rusdi mengatakan harapannya bahwa pelatihan BLK dapat menjadi sarana peningkatan keterampilan masyarakat, sehingga pada akhirnya akan mengurangi angka pengangguran.
"Sangat banyak manfaatnya, karena dengan mengikuti pelatihan di BLK, maka kita bisa mendapatkan soft skil yang mumpuni, dan mereka bisa memiliki keterampilan khusus sebelum terjun ke dunia kerja," tuturnya.
(ars)