PKS Dorong Riset Vaksin Nusantara Lewat Proses Akuntabel
loading...
Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto mendorong ide riset Vaksin Nusantara dan minta prosesnya akuntabel. Foto/dpr.go.id
A
A
A
JAKARTA - Vaksin Nusantara yang diprakarsai mantan Menteri Kesehatan (Menkes), Terawan Agus Putranto dinilai harus diperlakukan sama sesuai kaidah penelitian ilmiah yang berlaku. Maka itu, Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS , Mulyanto mendorong ide riset Vaksin Nusantara dan minta prosesnya akuntabel.
"Karena terkait klaim keamanan dan kemanjuran vaksin kita sudah punya standarnya, yakni melalui uji klinis fase I, II dan III. Mulai dari uji lab kepada hewan, sampai uji masif kepada manusia. Hasil uji ini harus terbuka kepada masyarakat ilmiah. Kalau hasilnya bagus, baru dievaluasi oleh BPOM untuk mendapat izin. Termasuk pemeriksaan oleh MUI terkait aspek kehalalannya," ujar Mulyanto dalam keterangannya, Minggu (28/2/2021). Baca juga: Pemerintah Perlu Beri Kesempatan Pengembangan Vaksin Nusantara
Dia pun berharap pengembangan Vaksin Nusantara ini dapat dilanjutkan hingga tuntas sehingga bisa jadi salah satu alternatif upaya penanggulangan COVID-19. Dia berpendapat program pengembangan vaksin dapat dilakukan oleh siapapun yang memang kompeten dan ditunjang dengan sarana yang memadai.
"Ini kan scientific competition yang di-drive oleh permintaan publik," katanya.
Yang penting, kata dia, semua berjalan dalam koridor ilmiah yang baku."Saya rasa jalannya masih panjang untuk vaksin ini. Masih bersifat wacana. Belum jelas lembaga riset mana yang akan menelitinya, termasuk lembaga yang akan melakukan uji klinis serta badan usaha yg mensponsori. Karena itu segala hal yang positif kita dorong saja sesuai standar ilmiah yang ada," pungkas Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI bidang Industri dan Pembangunan ini.
"Karena terkait klaim keamanan dan kemanjuran vaksin kita sudah punya standarnya, yakni melalui uji klinis fase I, II dan III. Mulai dari uji lab kepada hewan, sampai uji masif kepada manusia. Hasil uji ini harus terbuka kepada masyarakat ilmiah. Kalau hasilnya bagus, baru dievaluasi oleh BPOM untuk mendapat izin. Termasuk pemeriksaan oleh MUI terkait aspek kehalalannya," ujar Mulyanto dalam keterangannya, Minggu (28/2/2021). Baca juga: Pemerintah Perlu Beri Kesempatan Pengembangan Vaksin Nusantara
Dia pun berharap pengembangan Vaksin Nusantara ini dapat dilanjutkan hingga tuntas sehingga bisa jadi salah satu alternatif upaya penanggulangan COVID-19. Dia berpendapat program pengembangan vaksin dapat dilakukan oleh siapapun yang memang kompeten dan ditunjang dengan sarana yang memadai.
"Ini kan scientific competition yang di-drive oleh permintaan publik," katanya.
Yang penting, kata dia, semua berjalan dalam koridor ilmiah yang baku."Saya rasa jalannya masih panjang untuk vaksin ini. Masih bersifat wacana. Belum jelas lembaga riset mana yang akan menelitinya, termasuk lembaga yang akan melakukan uji klinis serta badan usaha yg mensponsori. Karena itu segala hal yang positif kita dorong saja sesuai standar ilmiah yang ada," pungkas Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI bidang Industri dan Pembangunan ini.
Lihat Juga :
