PPKM Mikro Terasa Lebih Longgar, Mardani Ali Sera Soroti Sanksi dan Peta Zonasi
Rabu, 10 Februari 2021 - 11:05 WIB
loading...
Warga melintas di wilayah karantina saat PPKM Mikro hari pertama di kawasan Paseban, Jakarta Pusat, Selasa 9 Februari 2021. Foto/Arif Julianto
A
A
A
JAKARTA - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berskala Mikro atau PPKM Mikro di Jawa-Bali dilaksanakan 9 hingga 22 Februari 2021. Kebijakan ini dikeluarkan untuk membatasi gerak masyarakat dalam lingkup kecil, yakni desa/kelurahan hingga rukun tetangga (RT) yang masuk zona merah.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mempertanyakan ketiadaan sanksi bagi pelanggar PPKM Mikro ini. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan, PPKM Mikro menyisakan masalah dasar tentang peta zonasi yang menjadi acuan pembatasan daerah.
"Dengan testing Indonesia yang tergolong kecil, maka peta zonasi layaknya peta buta dan tidak mewakili penyebaran. Berbeda bila pembatasan dilakukan paralel terhadap semua wilayah berbasis komunitas," ujarnya melalui akun twitter @MardaniAliSera, Rabu (10/2/2021).
Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu mengungkapkan wajar jika publik mempertanyakan keefektifan kebijakan ini. Apalagi, sanksi diserahkan kepada masing-masing kepala desa atau kelurahan.
Baca juga: Soal PPKM Skala Mikro, Berlaku di Kota Bandung Sesuai Aturan Pusat
Dia menyebut PPKM Mikro terasa lebih longgar jika dilihat dari operasional toko dan komposisi work from home (WFH). Dia menuturkan, tanpa sanksi tegas kebijakan ini tidak akan efektif. Bisa dilihat dari pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan PPKM jilid I. "Masih banyak ditemukan masyarakat melanggar protokol kesehatan. Sekarang tanpa ikatan punishment, proses penegakan berpotensi akan relatif lebih sulit," ucapnya.
Dia mengingatkan pemerintah program pembatasan yang tidak menurunkan penyebaran virus Sars Cov-II akan berdampak ke perekonomian. "Tidak salah jika timbul pertanyaan apa jaminan PPKM Mikro bisa menurunkan kasus harian ketika peta zonasi yang digunakan tidak akurat dan pelonggaran diperluas?" katanya.
Baca juga: PPKM Mikro Hari Pertama Blitar, Puluhan Kendaraan Luar Kota Terjaring, 1 Positif
Saat ini, yang diperlukan kolaborasi lintas ahli dan sektor untuk mengatasi pandemi Covid-19. Opsi menarik rem darurat layak dipertimbangkan.
"Surveilans berbasis masyarakat harus diperkuat. Dengan cara apa? Melatih warga untuk melakukan surveilans serta promosi kesehatan di lingkungan sekitar. Kemudian, maksimalkan puskesmas sebagai sarana alur pelaporan agar respons cepat bisa terwujud,” jelasnya.
Dalam dua minggu akan menjadi pembuktian kebijakan PPKM Mikro . Lulusan Universitas Indonesia (UI) itu meminta masyarakat mengambil peran karena kebijakan pemerintah dalam menangani Covid-19, khususnya 3T akan berjalan berjalan percuma jika tidak diikuti kedisiplinan bersama.
"PSBB/PPKM hanya strategi tambahan. Jika strategi utama 3T tidak dilaksanakan secara optimal, hasilnya tidak akan efektif. Kebijakan yang tepat tanpa diiringi dengan perilaku mikro yang benar, maka hasilnya tidak terlihat," pungkasnya.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mempertanyakan ketiadaan sanksi bagi pelanggar PPKM Mikro ini. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan, PPKM Mikro menyisakan masalah dasar tentang peta zonasi yang menjadi acuan pembatasan daerah.
"Dengan testing Indonesia yang tergolong kecil, maka peta zonasi layaknya peta buta dan tidak mewakili penyebaran. Berbeda bila pembatasan dilakukan paralel terhadap semua wilayah berbasis komunitas," ujarnya melalui akun twitter @MardaniAliSera, Rabu (10/2/2021).
Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu mengungkapkan wajar jika publik mempertanyakan keefektifan kebijakan ini. Apalagi, sanksi diserahkan kepada masing-masing kepala desa atau kelurahan.
Baca juga: Soal PPKM Skala Mikro, Berlaku di Kota Bandung Sesuai Aturan Pusat
Dia menyebut PPKM Mikro terasa lebih longgar jika dilihat dari operasional toko dan komposisi work from home (WFH). Dia menuturkan, tanpa sanksi tegas kebijakan ini tidak akan efektif. Bisa dilihat dari pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan PPKM jilid I. "Masih banyak ditemukan masyarakat melanggar protokol kesehatan. Sekarang tanpa ikatan punishment, proses penegakan berpotensi akan relatif lebih sulit," ucapnya.
Dia mengingatkan pemerintah program pembatasan yang tidak menurunkan penyebaran virus Sars Cov-II akan berdampak ke perekonomian. "Tidak salah jika timbul pertanyaan apa jaminan PPKM Mikro bisa menurunkan kasus harian ketika peta zonasi yang digunakan tidak akurat dan pelonggaran diperluas?" katanya.
Baca juga: PPKM Mikro Hari Pertama Blitar, Puluhan Kendaraan Luar Kota Terjaring, 1 Positif
Saat ini, yang diperlukan kolaborasi lintas ahli dan sektor untuk mengatasi pandemi Covid-19. Opsi menarik rem darurat layak dipertimbangkan.
"Surveilans berbasis masyarakat harus diperkuat. Dengan cara apa? Melatih warga untuk melakukan surveilans serta promosi kesehatan di lingkungan sekitar. Kemudian, maksimalkan puskesmas sebagai sarana alur pelaporan agar respons cepat bisa terwujud,” jelasnya.
Dalam dua minggu akan menjadi pembuktian kebijakan PPKM Mikro . Lulusan Universitas Indonesia (UI) itu meminta masyarakat mengambil peran karena kebijakan pemerintah dalam menangani Covid-19, khususnya 3T akan berjalan berjalan percuma jika tidak diikuti kedisiplinan bersama.
"PSBB/PPKM hanya strategi tambahan. Jika strategi utama 3T tidak dilaksanakan secara optimal, hasilnya tidak akan efektif. Kebijakan yang tepat tanpa diiringi dengan perilaku mikro yang benar, maka hasilnya tidak terlihat," pungkasnya.
(zik)
Lihat Juga :
