Partai Demokrat: Moeldoko Harusnya Kena Kartu Merah
Senin, 08 Februari 2021 - 10:51 WIB
loading...
Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng. Foto/SINDOnews/R Suratman
A
A
A
JAKARTA - Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng mengungkapkan upaya pengambilalihan Partai Demokrat dapat berdampak pada arah dan sikap politik Partai Demokrat.
Jika diambil alih, Demokrat pasti menjadi pendukung pemerintah. Menurut Andi, hal tersebut mencederai demokrasi di era pemerintahan saat ini.
Andi juga menyayangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) enggan membalas surat Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang meminta klarifikasi terkait dugaan keterlibatan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko dalam kudeta kepemimpinan di Demokrat.
"Itu surat untuk kepentingan Pak Jokowi sendiri sebagai Presiden supaya rakyat jelas tentang hal ini," kata Andi dalam webinar bertajuk Prahara Hostile Take Over Partai Politik dalam Arena Demokrasi, Minggu 7 Februari 2021 malam.Baca juga: Ditanya Surat Demokrat ke Jokowi, Moeldoko: Masa Ngopi-ngopi Harus Lapor Presiden
Namun, Andi menduga bahwa mungkin itu gaya Jokowi yang ingin memberikan pesan silakan Partai Demokrat menyelesaikan urusan internalnya, dan Jokowi yang menyelesaikan urusan internal Istana, hingga kemudian Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko ditegur oleh Jokowi.
Menurut Andi, semestinya Moeldoko mendapatkan kartu merah dari Jokowi. "Tapi kalau saya, Pak Moeldoko kalau sepak bola mestinya kartu kerah bukan kartu kuning, kartu merah out," kata Andi sembari tertawa.Baca juga: Eks Politikus Demokrat: Tak Mudah Rebut Trah Cikeas
Adapun terkait peran buzzer Istana, Andi menilai tidak mungkin Partai Demokrat bisa kalah dengan buzzer, karena banyaknya simpati dan empati publik terhadap Demokrat dan AHY.
Bahkan Andi mengakui banyak mendapatkan dukungan dari orang-orang yang sudah lama tidak bertemu. "Karena itu saya rasa teman-teman di Demokrat ini setelah ini kita perlu membuka pendaftaran atau penjelasan bagaimana mendapat KTA (kartu tanda anggota) Partai Demokrat, bukan main luar biasa sentimen positif," ujarnya.Baca juga: Gibran Bisa Jadi Penantang Anies Baswedan
Jika diambil alih, Demokrat pasti menjadi pendukung pemerintah. Menurut Andi, hal tersebut mencederai demokrasi di era pemerintahan saat ini.
Andi juga menyayangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) enggan membalas surat Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang meminta klarifikasi terkait dugaan keterlibatan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko dalam kudeta kepemimpinan di Demokrat.
"Itu surat untuk kepentingan Pak Jokowi sendiri sebagai Presiden supaya rakyat jelas tentang hal ini," kata Andi dalam webinar bertajuk Prahara Hostile Take Over Partai Politik dalam Arena Demokrasi, Minggu 7 Februari 2021 malam.Baca juga: Ditanya Surat Demokrat ke Jokowi, Moeldoko: Masa Ngopi-ngopi Harus Lapor Presiden
Namun, Andi menduga bahwa mungkin itu gaya Jokowi yang ingin memberikan pesan silakan Partai Demokrat menyelesaikan urusan internalnya, dan Jokowi yang menyelesaikan urusan internal Istana, hingga kemudian Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko ditegur oleh Jokowi.
Menurut Andi, semestinya Moeldoko mendapatkan kartu merah dari Jokowi. "Tapi kalau saya, Pak Moeldoko kalau sepak bola mestinya kartu kerah bukan kartu kuning, kartu merah out," kata Andi sembari tertawa.Baca juga: Eks Politikus Demokrat: Tak Mudah Rebut Trah Cikeas
Adapun terkait peran buzzer Istana, Andi menilai tidak mungkin Partai Demokrat bisa kalah dengan buzzer, karena banyaknya simpati dan empati publik terhadap Demokrat dan AHY.
Bahkan Andi mengakui banyak mendapatkan dukungan dari orang-orang yang sudah lama tidak bertemu. "Karena itu saya rasa teman-teman di Demokrat ini setelah ini kita perlu membuka pendaftaran atau penjelasan bagaimana mendapat KTA (kartu tanda anggota) Partai Demokrat, bukan main luar biasa sentimen positif," ujarnya.Baca juga: Gibran Bisa Jadi Penantang Anies Baswedan
(dam)
Lihat Juga :
