PAN Tolak Rencana Revisi UU Pemilu, Zulhas Ungkap Dua Alasannya
Senin, 25 Januari 2021 - 16:02 WIB
loading...
Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan menjelaskan dua alasan kenapa partainya menolak perubahan UU Pemilu. Foto/dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Partai Amanat Nasional (PAN) menghargai usulan sebagian fraksi-fraksi di DPR yang berkeinginan melakukan perubahan atas Undang-Undang (UU) Pemilu sebagai upaya untuk memperbaiki kualitas pemilu. Namun PAN berpendapat bahwa UU tersebut belum saatnya untuk direvisi.
Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan mengatakan, ada beberapa argumen mengapa UU Pemilu tidak perlu direvisi. Pertama, UU yang ada saat ini relatif masih sangat baru, dan baru diterapkan secara formal dalam kurun waktu 4-5 tahun terakhir.
Baca juga : Diklaim Mudah Habisi Jet F-35 AS Jika Duel, Ini 5 Fitur Canggih Su-57 Rusia
"Sejauh ini penyelenggaraan pemilu yang dilakukan dengan payung hukum UU ini berjalan cukup baik. Meskipun tentu ada hal-hal yang perlu disempurnakan di dalam aturan turunannya," kata Zulkifli, Senin (25/1/2021).
(Baca: Draft Revisi UU Pemilu Mengatur Pilkada Serentak 2022, Anies dan Risma Dibahas Warganet)
Kedua, kata Zulkifli, membuat UU bukan perkara mudah. Ada banyak kepentingan yang harus diakomodir dalam sebuah UU, termasuk kepentingan partai politik, pemerintah pusat dan daerah, penyelenggara pemilu, masyarakat dan civil society. Padahal dengan mengubah UU yang ada, tidak ada jaminan akan lebih baik dari yang ada saat ini.
Baca juga :Ini 8 Fakta Transaksi Offline dan Online di ShopeePay Selama 2020
Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan mengatakan, ada beberapa argumen mengapa UU Pemilu tidak perlu direvisi. Pertama, UU yang ada saat ini relatif masih sangat baru, dan baru diterapkan secara formal dalam kurun waktu 4-5 tahun terakhir.
Baca juga : Diklaim Mudah Habisi Jet F-35 AS Jika Duel, Ini 5 Fitur Canggih Su-57 Rusia
"Sejauh ini penyelenggaraan pemilu yang dilakukan dengan payung hukum UU ini berjalan cukup baik. Meskipun tentu ada hal-hal yang perlu disempurnakan di dalam aturan turunannya," kata Zulkifli, Senin (25/1/2021).
(Baca: Draft Revisi UU Pemilu Mengatur Pilkada Serentak 2022, Anies dan Risma Dibahas Warganet)
Kedua, kata Zulkifli, membuat UU bukan perkara mudah. Ada banyak kepentingan yang harus diakomodir dalam sebuah UU, termasuk kepentingan partai politik, pemerintah pusat dan daerah, penyelenggara pemilu, masyarakat dan civil society. Padahal dengan mengubah UU yang ada, tidak ada jaminan akan lebih baik dari yang ada saat ini.
Baca juga :Ini 8 Fakta Transaksi Offline dan Online di ShopeePay Selama 2020
Lihat Juga :
