Tugas Berat Cuci Piring Kotor Menanti Sakti Wahyu Trenggono di KKP

Kamis, 24 Desember 2020 - 06:36 WIB
loading...
Tugas Berat Cuci Piring...
Sakti Wahyu Trenggono yang sebelumnya menjabat Wamenhan resmi menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan menggantikan Edhy Prabowo yang ditahan KPK terkait izin ekspor benih lobster. Foto/SINDOnews
A A A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melantik enam menteri baru. Salah satunya adalah Sakti Wahyu Trenggono yang sebelumnya menjabat Wakil Menteri Pertahanan menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan pengganti Edhy Prabowo yang ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait izin ekspor benih lobster.

Terkait hal tersebut, Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia, Mohamad Abdi Suhufan mengucapkan selamat kepada Trenggono atas terpilihnya sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Abdi pun berharap Trenggono bisa cepat belajar dan adaptasi dengan sistem di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). (Baca juga: Resmi Jadi Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono Bakal Evaluasi Kebijakan Edhy Prabowo)

"Tugasnya berat karena harus 'cuci piring kotor'. Perlu cepat mengenali program prioritas dan membentuk tim kerja eselon 1 ke bawah yang tangguh agar dapat melaksanakan program kerjanya sebagai menteri," ujar Abdi kepada SINDOnews, Rabu (23/12/2020).

Selain itu, dia menilai Trenggono atau akrab disapa Mas Treng itu perlu cepat mengenali program prioritas dan mengeksekusinya dengan baik. "Terutama program pemberdayaan nelayan dan pembudidaya yang terdampak COVID-19 serta penciptaan lapangan kerja di bidang kelautan dan perikanan," jelasnya. (Baca juga: Edhy Prabowo Dikurung KPK, Sakti Wahyu Trenggono Masuk KKP Tanpa Sertijab)

Kemudian, dia menilai Trenggono harus segera mengisi tiga jabatan eselon I yang kosong, yakni Sekjen, Dirjen Pengelolaan Ruang Laut dan Dirjen Perikanan Tangkap agar ditempati oleh pejabat yang kredibel dan kompeten. "Dalam 100 hari pertama adalah waktu yang penting tunjukkan kerja cepat untuk benahi KKP sehingga beliau perlu ambil momentum tersebut," pungkasnya.
(kri)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Mensesneg Tegaskan Belum...
Mensesneg Tegaskan Belum Ada Rencana Reshuffle Kabinet
Prediksi Ada Reshuffle,...
Prediksi Ada Reshuffle, Pengamat: Prabowo Butuh Menteri Eksekutor dan Komunikator Ulung
KKP Tangkap Kapal Asing...
KKP Tangkap Kapal Asing Pengangkut 1,2 Ton Ikan Napoleon Ilegal
Prabowo Berkelakar Soal...
Prabowo Berkelakar Soal Reshuffle Zulhas usai Salah Sebut Nama Desa di Kebumen
Jabat Kepala Bakom,...
Jabat Kepala Bakom, Qodari: Harus Agresif, Kalau Diserang Tidak Diam
Dari Aktivis ke Menteri,...
Dari Aktivis ke Menteri, Jumhur Hidayat Disebut Punya Daya Juang Tinggi
Yayasan Bangun Ekosistem...
Yayasan Bangun Ekosistem Bahari Resmi Tercatat di Kementerian Hukum
3 Unit Insinerator KKP...
3 Unit Insinerator KKP di Gili Trawangan Masih Menunggu Izin Operasi
K-SIGN KKP di Rote Ndao...
K-SIGN KKP di Rote Ndao NTT, RI Bersiap Swasembada Garam Industri
Rekomendasi
Perselingkuhan Membuka...
Perselingkuhan Membuka Rahasia Kelam Seorang Polisi di Microdrama V+Short The Next Door Detective
Antisipasi Lonjakan...
Antisipasi Lonjakan 5,46 Juta Penumpang Libur Sekolah, InJourney Airports Hadirkan Fasilitas Ramah Keluarga
Harga BBM Naik 37%,...
Harga BBM Naik 37%, Saatnya Percepat Adopsi Kendaraan Listrik
Berita Terkini
PKB Minta PDIP Tegas...
PKB Minta PDIP Tegas soal Posisi terhadap Pemerintah: Jangan Abu-abu
Menang Lagi di PN Jakpus,...
Menang Lagi di PN Jakpus, Putusan Hakim Tegaskan Keabsahan Tanda Tangan Ketum PPP dan Wasekjen pada SK Plt Maluku
Di Seskoau, Sjafrie:...
Di Seskoau, Sjafrie: Kepemimpinan Adaptif Penting Hadapi Tantangan Pertahanan Masa Depan
Indonesia Emas 2045...
Indonesia Emas 2045 Taruhannya: Ketika Pundak Gen Z Rapuh Tanpa Jangkar Moral
Threshold DPRD Dinilai...
Threshold DPRD Dinilai Reduksi Demokrasi Lokal, Gardian Muhammad Minta Reformasi Politik Substantif
Pengamat: Dugaan Manipulasi...
Pengamat: Dugaan Manipulasi Ekspor Minyak Sawit Harus Diusut demi Kepastian Hukum
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved