Vaksin Covid-19 Gratis, Politikus PDIP Minta Pemerintah Persiapkan Hal-hal Ini
Kamis, 17 Desember 2020 - 10:43 WIB
loading...
Komisi IX DPR meminta pemerintah mempersiapkan sosialisasi yang matang telebih dulu bila sewaktu-waktu izin edar dan penggunan vaksin Covid-19 terbit. Foto/dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo mengapresiasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang membuat kebijakan untuk menggratiskan vaksin Covid-19 bagi seluruh masyarakat Indonesia.
"Itu melegakan, itu kita sambut baik dan saya kira presiden sangat mendengarkan nasehat, masukan terhadap untuk menggratiskan vaksin ini," kata politikus PDIP ini kepada wartawan, Kamis (17/12/2020).
(Baca: 100% Vaksin Gratis, Spekulan Meringis)
Namun, Rahmad melanjutkan, setelah menggratiskan vaksin ini, pihaknya berharap bahwa sebelum dilakukan vaksinasi kepada masyarakat luas, faktor keamanan dan keselamatannya perlu terjamin lewat serangkaian mekanisme uji klinis yang dilakukan lembaga terkait.
"Nah kaitannya setelah menggratiskan, sekarang kita berharap vaksinisasi yang dari China maupun lainnya, kita menunggu data keamanan, keselamatan dan data efektivitas sesuai harapan kita. Sehingga segera bisa mengvaksinasi masyarakat," tegasnya.
Menurut Rahmad ini, proses udah vaksinasi ini tidak semudah membalikkan telapak tangan, karena ada lebih dari 100 juta orang yang harus divaksin. Sehingga, butuh organisasi, butuh manajemen dan butuh persiapan dan perencanaan yang matang. Dan vaksinasinya pun dilakukan secara bertahap.
(Klik ini untuk ikuti survei SINDOnews tentang Calon Presiden 2024)
Legislator asal Dapil Jawa Tengah V ini mengingatkan sejumlah hal yang perlu dilakukan. Pertama, sosialisasi untuk menginformasikan kepada masyarakat mengenai skala prioritas, siapa saja yang divaksin tahap pertama, kedua dan seterusnya. Sehingga, jika faktor keamanan dan izin edar sudah diberikan, masyarakat tidak bertanya-tanya dan meminta didahulukan.
"Kalau edukasi informasi sosialisasisi, siapa prioritas satu, prioritas dua dan seterusnya, sehingga rakyat yang tergolong prioritas empar, ya tidak mungkin untuk terburu-buru untuk minta didahulukan," terang Rahmad.
(Baca: Emiten Alkes Optimis Kebanjiran Order dari Proyek Vaksin Gratis)
Selain itu, dia juga mendukung dengan kesabaran, memberikan kepercayaan penuh ke pemerintah dan tenaga kesehatan (nakes) untuk memobilisasi proses penyuntikan. Karena penyuntikan vaksin tidak hanya sekali, melainkan dua kali, sehingga butuh manajemen yang baik.
Rahmad pun mengimbau kepada pemerintah daerah (pemda) dan pihak rumah sakit agar berkoordinasi secara baik terkait mekanismenya. Ini penting karena ini organisasi massa yang sangat besar, vaksinasi ini butuh perencanaan yang matang dan kerja sama yang matang.
"Kami yakin pemerintah, jajarannya, pemda, dan rumah sakit mampu melaksanakan dan penuh dengan kesabaran, penuh sabar dalam rangka menunggu giliran," pungkas Rahmad.
"Itu melegakan, itu kita sambut baik dan saya kira presiden sangat mendengarkan nasehat, masukan terhadap untuk menggratiskan vaksin ini," kata politikus PDIP ini kepada wartawan, Kamis (17/12/2020).
(Baca: 100% Vaksin Gratis, Spekulan Meringis)
Namun, Rahmad melanjutkan, setelah menggratiskan vaksin ini, pihaknya berharap bahwa sebelum dilakukan vaksinasi kepada masyarakat luas, faktor keamanan dan keselamatannya perlu terjamin lewat serangkaian mekanisme uji klinis yang dilakukan lembaga terkait.
"Nah kaitannya setelah menggratiskan, sekarang kita berharap vaksinisasi yang dari China maupun lainnya, kita menunggu data keamanan, keselamatan dan data efektivitas sesuai harapan kita. Sehingga segera bisa mengvaksinasi masyarakat," tegasnya.
Menurut Rahmad ini, proses udah vaksinasi ini tidak semudah membalikkan telapak tangan, karena ada lebih dari 100 juta orang yang harus divaksin. Sehingga, butuh organisasi, butuh manajemen dan butuh persiapan dan perencanaan yang matang. Dan vaksinasinya pun dilakukan secara bertahap.
(Klik ini untuk ikuti survei SINDOnews tentang Calon Presiden 2024)
Legislator asal Dapil Jawa Tengah V ini mengingatkan sejumlah hal yang perlu dilakukan. Pertama, sosialisasi untuk menginformasikan kepada masyarakat mengenai skala prioritas, siapa saja yang divaksin tahap pertama, kedua dan seterusnya. Sehingga, jika faktor keamanan dan izin edar sudah diberikan, masyarakat tidak bertanya-tanya dan meminta didahulukan.
"Kalau edukasi informasi sosialisasisi, siapa prioritas satu, prioritas dua dan seterusnya, sehingga rakyat yang tergolong prioritas empar, ya tidak mungkin untuk terburu-buru untuk minta didahulukan," terang Rahmad.
(Baca: Emiten Alkes Optimis Kebanjiran Order dari Proyek Vaksin Gratis)
Selain itu, dia juga mendukung dengan kesabaran, memberikan kepercayaan penuh ke pemerintah dan tenaga kesehatan (nakes) untuk memobilisasi proses penyuntikan. Karena penyuntikan vaksin tidak hanya sekali, melainkan dua kali, sehingga butuh manajemen yang baik.
Rahmad pun mengimbau kepada pemerintah daerah (pemda) dan pihak rumah sakit agar berkoordinasi secara baik terkait mekanismenya. Ini penting karena ini organisasi massa yang sangat besar, vaksinasi ini butuh perencanaan yang matang dan kerja sama yang matang.
"Kami yakin pemerintah, jajarannya, pemda, dan rumah sakit mampu melaksanakan dan penuh dengan kesabaran, penuh sabar dalam rangka menunggu giliran," pungkas Rahmad.
(muh)
Lihat Juga :
