MPR Dorong Gerakan Kewirausahaan untuk Bangkit dari Resesi Ekonomi
loading...
Wakil Ketua MPR Syarief Hasan (kiri) saat berbicara dalam acara Media Expert Meeting di Bogor, Jawa Barat, Senin 14 Desember 2020. Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua MPR Syarief Hasan menilai perlu dilakukan gerakan kewirausahaan nasional agar perekonomian Indonesia bisa segera bangkit dari resesi ekonomi akibat pandemi Covid-19.
"Kita mendorong agar gerakan kewirausahaan nasional. Ini adalah kunci bagaimana kita bisa keluar dari resesi ini. Saya percaya bahwa Indonesia masih memiliki posisi tawar yang tinggi," ujar Syarief saat acara Media Expert Meeting di Bogor, Jawa Barat, Senin 14 Desember 2020.
Dia mengatakan, masih banyak masyarakat yang sebelum pandemi terjadi memiliki kebiasaan untuk mengonsumsi suatu produk tertentu sehingga saat ini ketika musim pandemi.
Mereka dikatakannya belum bisa terlepas dari kebiasaan mengonsumsi produk tersebut meski kondisi perekonomian sedang sulit.
Karena itu, sambung dia, para pelaku UMKM harus bisa menciptakan produk yang dibutuhkan masyarakat sehingga perekonomian masih tetap akan bisa tumbuh. "Tentunya dengan berbagai bantuan kredit dan sebagainya, Gerakan Kewirausahan Nasional ini bisa mendukung untuk meningkatkan ekonomi Indonesia," tutur mantan Menteri Koperasi dan UKM di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini.
Di sisi lain, politikus Partai Demokrat ini menekankan pentingnya pendampingan oleh pemerintah terhadap para pelaku usaha menengah kecil dan mikro (UMKM) ini.
"Pendampingan usaha ini penting karena mereka dalam bekerja ini perlu ada supervisi. Jangan pernah berhenti, pendampingan itu harus terus dilakukan. Sebab apa, misalnya kita membuat suatu produk, kita jelaskan apa yang menyebabkan produsen agar tetap berproduksi sesuai dengan keinginan para konsumen," tuturnya.(Baca juga: Soal Reshuffle Kabinet, Jokowi Diminta Cari Menteri yang Mau Bekerja )
Dari sisi pemasaran produk, misalnya, UMKM perlu diberikan pendampingan. Misalnya sekarang sedang tren penjualan secara online, namun secara offline tidak bisa ditinggalkan agar tetap tumbuh.
Dia mencontohkan di Cianjur, ada UMKM yang memproduksi lampu hias dengan kualitas tinggi. Produk tersebut bisa digunakan di berbagai hotel di Indonesia dengan dukungan dari pemerintah maka akan luar biasa.
Pihaknya juga mendorong masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi untuk terus berbelanja sehingga ada perputaran ekonomi. Dengan begitu bisa produk UMKM bisa tetap terserap dengan baik.
"Kalau itu semua dilakukan maka saya pikir insya Allah kita akan keluar dari resesi ekonomi yang melanda kita," katanya.(Baca juga: Hiks! Resesi Diramal Masih Lanjut hingga Akhir Tahun )
Selain mendorong peningkatan UMKM, Syarief juga menekankan pentingnya mempermudah persyaratan berdirinya koperasi. Jika sebelumnya syarat keanggotaan 25 orang, bisa dikurangi menjadi cukup sembilan orang.
Menurut dia, saat ini sebenarnya jumlah koperasi di Indonesia sudah cukup banyak, lebih dari 200.000. Dari jumlah tersebut, sekitar 30-40% sudah tidak aktif. "Nah yang tidak aktif itu perlu untuk kita aktifkan kembali sehingga tidak perlu membuat membuat koperasi baru lagi," katanya.
Koperasi-koperasi yang tidak aktif itu sebenarnya hanya tidak aktif dari sisi laporannya, tetapi secara konstitusi tetap. Syarif mendorong ada gerakan koperasi.
Selama ini, koperasi yang tidak melaporkan hasil rapat anggotanya kepada koperasi maka dia langsung masuk kriteria yang tidak aktif. "Kita harus memberikan toleransi karena kadang mereka berfikir kerja kerja kerja tapi malas bikin laporannya," katanya.
"Kita mendorong agar gerakan kewirausahaan nasional. Ini adalah kunci bagaimana kita bisa keluar dari resesi ini. Saya percaya bahwa Indonesia masih memiliki posisi tawar yang tinggi," ujar Syarief saat acara Media Expert Meeting di Bogor, Jawa Barat, Senin 14 Desember 2020.
Dia mengatakan, masih banyak masyarakat yang sebelum pandemi terjadi memiliki kebiasaan untuk mengonsumsi suatu produk tertentu sehingga saat ini ketika musim pandemi.
Mereka dikatakannya belum bisa terlepas dari kebiasaan mengonsumsi produk tersebut meski kondisi perekonomian sedang sulit.
Karena itu, sambung dia, para pelaku UMKM harus bisa menciptakan produk yang dibutuhkan masyarakat sehingga perekonomian masih tetap akan bisa tumbuh. "Tentunya dengan berbagai bantuan kredit dan sebagainya, Gerakan Kewirausahan Nasional ini bisa mendukung untuk meningkatkan ekonomi Indonesia," tutur mantan Menteri Koperasi dan UKM di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini.
Di sisi lain, politikus Partai Demokrat ini menekankan pentingnya pendampingan oleh pemerintah terhadap para pelaku usaha menengah kecil dan mikro (UMKM) ini.
"Pendampingan usaha ini penting karena mereka dalam bekerja ini perlu ada supervisi. Jangan pernah berhenti, pendampingan itu harus terus dilakukan. Sebab apa, misalnya kita membuat suatu produk, kita jelaskan apa yang menyebabkan produsen agar tetap berproduksi sesuai dengan keinginan para konsumen," tuturnya.(Baca juga: Soal Reshuffle Kabinet, Jokowi Diminta Cari Menteri yang Mau Bekerja )
Dari sisi pemasaran produk, misalnya, UMKM perlu diberikan pendampingan. Misalnya sekarang sedang tren penjualan secara online, namun secara offline tidak bisa ditinggalkan agar tetap tumbuh.
Dia mencontohkan di Cianjur, ada UMKM yang memproduksi lampu hias dengan kualitas tinggi. Produk tersebut bisa digunakan di berbagai hotel di Indonesia dengan dukungan dari pemerintah maka akan luar biasa.
Pihaknya juga mendorong masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi untuk terus berbelanja sehingga ada perputaran ekonomi. Dengan begitu bisa produk UMKM bisa tetap terserap dengan baik.
"Kalau itu semua dilakukan maka saya pikir insya Allah kita akan keluar dari resesi ekonomi yang melanda kita," katanya.(Baca juga: Hiks! Resesi Diramal Masih Lanjut hingga Akhir Tahun )
Selain mendorong peningkatan UMKM, Syarief juga menekankan pentingnya mempermudah persyaratan berdirinya koperasi. Jika sebelumnya syarat keanggotaan 25 orang, bisa dikurangi menjadi cukup sembilan orang.
Menurut dia, saat ini sebenarnya jumlah koperasi di Indonesia sudah cukup banyak, lebih dari 200.000. Dari jumlah tersebut, sekitar 30-40% sudah tidak aktif. "Nah yang tidak aktif itu perlu untuk kita aktifkan kembali sehingga tidak perlu membuat membuat koperasi baru lagi," katanya.
Koperasi-koperasi yang tidak aktif itu sebenarnya hanya tidak aktif dari sisi laporannya, tetapi secara konstitusi tetap. Syarif mendorong ada gerakan koperasi.
Selama ini, koperasi yang tidak melaporkan hasil rapat anggotanya kepada koperasi maka dia langsung masuk kriteria yang tidak aktif. "Kita harus memberikan toleransi karena kadang mereka berfikir kerja kerja kerja tapi malas bikin laporannya," katanya.
(dam)
Lihat Juga :
