Luluk Nur Hamidah Kritisi Komposisi Paket Bantuan Pangan Corona

JAKARTA - Sudah lumrah bagi masyarakat Indonesia menerima bantuan paket sembako berisi berbagai produk instan. Sebut saja mi instan, sarden dan susu kental manis adalah produk-produk yang kerap disertakan dalam bantuan sembako. Sekilas, bantuan ini terlihat meringankan masyarakat.

Namun bila diperhatikan, bantuan untuk masyarakat dengan komposisi makanan instan seperti ini belum tentu meringankan beban keluarga. Dalam bicang-bincang bersama TVMU pada, Jum'at (8/5/2020), Anggota Komisi IV DPR, Luluk Nur Hamidah mengingatkan, virus Corona (Covid 19) bukan hanya masalah kesehatan.

"Orang sakit butuh makan, orang sehat juga butuh makan. Artinya kebutuhan pangan tidak berkurang, tapi produksi mengalami gangguan," ujar Luluk. (Baca juga: Pemerintah Pusat Upayakan Tak Ada Pingpong Kasus Corona Antar Daerah)

Kondisi tersebut jelas akan berdampak terhadap kurangnya pasokan bahan pangan untuk keluarga. Dijelaskan Luluk, bila ditingkat keluarga sudah mengalami kelaparan, maka yang pertama akan terdampak adalah anak, mengingat anak-anak adalah anggota keluarga yang sangat rentan.

Oleh karena itu, penyertaan susu kental manis dan makanan instan lainnya di dalam bantuan sembako untuk masyarakat terdampak Covid-19 harus bisa digantikan dengan bahan pangan lain yang dapat memenuhi nilai gizi keluarga.

"Yang paling ideal adalah, pasti ada beras. Tapi kalau didaerah tersebut ada pangan lokal yang biasa dikonsumsi masyarakat, misalmya sagu, jagung atau sorgum, itu bisa dimasukkan. Inilah yang disebut diversifikasi pangan," ucap Luluk.

"Pentingnya diversifikasi pangan ini juga untuk menyerap hasil-hasil dari daerah setempat, seperti ikan baik darat dan laut. Kenapa di dalam paket ada mi instan dan susu kental manis dan tidak diganti saja dengan protein yang langsung bisa diproduksi oleh nelayan kita?" sambungnya.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menjelaskan, bila alasan pemberian susu kental manis dan makanan instan ini dengan alasan kemudahan distribusi, maka persoalan tersebut dapat diatasi apabila antar kementerian mau saling bekerja sama.

Sebab menurutnya, Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Sosial dan institusi yang lain masing-masing punya program bantuan dalam penanganan Covid 19. "Kalau program-program setiap kementerian ini saling diintegrasikan, maka tidak akan ada ceritanya susu kental manis masuk dalam bansos," tegas Luluk.

Dia mencontohkan, pemerintah bisa membeli bahan-bahan pangan yang surplus di masyarakat akibat rendahnya daya beli masyarakat seperti ayam, telur dan cabe untuk dibagikan kembali ke masyarakat dalam bentuk bantuan. Untuk memudahkan distribusi ataupun mencegah agar bahan tersebut tidak rusak, bahan pangan tersebut dapat diolah ataupun dijadikan produk beku.

"Cara-cara kreatif seperti ini yang perlu dilakukan saat ini, dan inilah yang dilakukan oleh Vietnam, dan negara lain. Dalam keranjang bantuan pangan isinya makanan bergizi , bukan junkfood seperti mi instan dan susu kental manis yang dapat membuat anti bodi menurun," ungkap Lulu.

Senada dengan Luluk, Kasubdit Pengelolaan Konsumsi Gizi Direktorat Gizi Masyarakat Kemenkes, Dyah Yunniar Setiawati, SKM, MPS membenarkan bantuan sosial untuk masyarakat terdampak Covid 19 masih jauh dari aspek pemenuhan gizi masyarakat.

"Sekarang bagaimana agar ketersediaan pangan bisa diakses oleh masyarakat. Harapannya, keluarga-keluarga yang telah menerima bantuan dapat memenuhi kebutuhan yang lain, terutama kebutuhan protein untuk anak. Susu kental manis bukan produk susu, ini salah kaprah. Sebaiknya dalam bantuan tidak ada susu kental manis," ujar Dyah.