Sekjen Partai Golkar Dukung Pangdam Jaya Tertibkan Baliho Habib Rizieq
Sabtu, 21 November 2020 - 14:10 WIB
loading...
Sejumlah Anggota TNI menurunkan spanduk Habib Rizieq Shihab dikawasan Petamburan, Jakarta Pusat, Jumat (20/11/2020). FOTO/SINDOnews/EKO PURWANTO
A
A
A
JAKARTA - Sekjen Partai Golkar Letjen TNI (Purn) Lodewijk Freidrich Paulus mengapresiasi ketegasan Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman. Mantan Danjen Kopassus ini juga mendukung penuh langkah-langkah yang diambil TNI dalam menurunkan baliho atau atribut dari Front Pembela Islam (FPI) di sejumlah tempat di Jakarta, pekan ini.
"Saya kira apa yang sudah diperintahkan oleh Pangdam Jaya kepada anak buahnya sudah tepat. Menurunkan atribut yang tidak memiliki izin di tempat umum memang harus dilakukan demi ketertiban. Apalagi setelah apa yang dilakukan Satpol PP seperti tidak digubris oleh kelompok yang memasang itu. TNI memang perlu turun tangan," kata Lodewijk kepada media, Sabtu (21/11/2020).
Selain memerintahkan untuk menurunkan baliho bergambar imam besar FPI Habib Rizieq Shihab, Mayjen Dudung juga mengusulkan agar ormas itu dibubarkan saja. Alasannya, FPI dianggap sudah mengganggu persatuan dan kesatuan. Lebih dari itu, klaim FPI yang menyatakan mewakili umat Islam juga ditolak oleh Pangdam Jaya. (Baca juga: Pangdam Jaya Akui Dia yang Perintahkan Penurunan Baliho Raksasa Habib Rizieq Shihab )
"Kini saatnya negara menunjukkan ketegasannya kepada kelompok-kelompok yang secara terang-terangan sudah mengganggu ketertiban umum, menimbulkan perpecahan persatuan dan kesatuan, bahkan dugaan penodaan agama," kata Lodewijk.
Turunnya TNI dalam menyikapi ancaman gangguan keamanan dan persatuan bangsa, khususnya di Jakarta, dinilai sudah tepat. Ini juga sesuai tugas pokok TNI, menurut Pasal 7 UU No 34 Tahun 2004. Yakni untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap kebutuhan bangsa dan negara.
Usulan pembubaran FPI dar Mayjen Dudung, menurut Lodewijk, juga memiliki dasar hukum. Hal itu diatur dalam Perppu No 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Dalam Pasal 59 ayat (3) disebutkan tentang berbagai larangan bagi ormas. Misalnya tindakan permusuhan terhadap suku, agama, atau golongan tertentu hingga mengganggu ketertiban dan ketenteraman umum. (Baca juga: Pangdam Jaya Ancam FPI Dibubarkan, Ini Kata FPI Tangerang )
"Tindakan massa FPI saat penjemputan HRS di bandara lalu juga jelas-jelas sudah melanggar ketertiban umum. Bahkan terdapat sebagian fasilitas umum di bandara rusak diakibatkan ulah mereka," kata Lodewijk.
"Saya kira apa yang sudah diperintahkan oleh Pangdam Jaya kepada anak buahnya sudah tepat. Menurunkan atribut yang tidak memiliki izin di tempat umum memang harus dilakukan demi ketertiban. Apalagi setelah apa yang dilakukan Satpol PP seperti tidak digubris oleh kelompok yang memasang itu. TNI memang perlu turun tangan," kata Lodewijk kepada media, Sabtu (21/11/2020).
Selain memerintahkan untuk menurunkan baliho bergambar imam besar FPI Habib Rizieq Shihab, Mayjen Dudung juga mengusulkan agar ormas itu dibubarkan saja. Alasannya, FPI dianggap sudah mengganggu persatuan dan kesatuan. Lebih dari itu, klaim FPI yang menyatakan mewakili umat Islam juga ditolak oleh Pangdam Jaya. (Baca juga: Pangdam Jaya Akui Dia yang Perintahkan Penurunan Baliho Raksasa Habib Rizieq Shihab )
"Kini saatnya negara menunjukkan ketegasannya kepada kelompok-kelompok yang secara terang-terangan sudah mengganggu ketertiban umum, menimbulkan perpecahan persatuan dan kesatuan, bahkan dugaan penodaan agama," kata Lodewijk.
Turunnya TNI dalam menyikapi ancaman gangguan keamanan dan persatuan bangsa, khususnya di Jakarta, dinilai sudah tepat. Ini juga sesuai tugas pokok TNI, menurut Pasal 7 UU No 34 Tahun 2004. Yakni untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap kebutuhan bangsa dan negara.
Usulan pembubaran FPI dar Mayjen Dudung, menurut Lodewijk, juga memiliki dasar hukum. Hal itu diatur dalam Perppu No 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Dalam Pasal 59 ayat (3) disebutkan tentang berbagai larangan bagi ormas. Misalnya tindakan permusuhan terhadap suku, agama, atau golongan tertentu hingga mengganggu ketertiban dan ketenteraman umum. (Baca juga: Pangdam Jaya Ancam FPI Dibubarkan, Ini Kata FPI Tangerang )
"Tindakan massa FPI saat penjemputan HRS di bandara lalu juga jelas-jelas sudah melanggar ketertiban umum. Bahkan terdapat sebagian fasilitas umum di bandara rusak diakibatkan ulah mereka," kata Lodewijk.
(abd)
Lihat Juga :
