MPR: Pejabat Harus Jujur dan Siap Mundur Jika Bersalah
Kamis, 12 November 2020 - 06:35 WIB
loading...
Konferensi Nasional Etika Kehidupan Berbangsa Ketua MPR Bambang Soesatyo (dua kanan), Ketua Komisi Yudisial Jaja Ahmad Jayus(kanan), Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Muhammad (kiri), akademisi Indonesia Jimly Asshiddiqie (dua kiri), dan
A
A
A
JAKARTA - Para pejabat negara dan elite politik diminta untuk selalu bersikap jujur, amanah, sportif, siap melayani, berjiwa besar, memiliki keteladanan, rendah hati dan siap mundur dari jabatan politik apabila terbukti melakukan kesalahan dan secara moral kebijakannya bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.
Pesan kuat itu sebagaimana disampaikan Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) dalam pidatonya pada Konferensi Nasional II Etika Kehidupan Berbangsa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin. Bamsoet mengatakan pokok-pokok dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus mengedepankan kejujuran, amanah, keteladanan, sportivitas, disiplin, etos kerja, kemandirian, sikap toleransi, rasa malu, tanggung jawab, dan menjaga kehormatan serta martabat diri sebagai warga bangsa. (Baca: Amalan Doa Agar Rezeki Melimpah Ruah)
Pesan Bamsoet itu sekaligus menjadi inti dari Konferensi Nasional II Etika Kehidupan Berbangsa yang digelar MPR bekerja sama dengan Komisi Yudisial (KY) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP), serta dihadiri para praktisi di bidang penegakan kode etik dan juga para akademisi.
Dikatakan Bamsoet, etika merupakan basis fundamental dalam proses terbentuknya suatu bangsa, dan merupakan suasana kerohanian bagi bangsa dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan. Selain itu, etika berbangsa juga merupakan fondasi bagi kelangsungan hidup suatu bangsa sehingga manakala runtuhnya etika berbangsa maka akan membawa akibat pada runtuhnya bangsa tersebut.
Dalam hubungan inilah, ujar Bamsoet, MPR melalui Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2001, meletakkan basis etika dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan, agar terwujud tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yakni, untuk melindungi segenap bangsa, dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dalam upaya terwujudnya negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
Pesan kuat itu sebagaimana disampaikan Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) dalam pidatonya pada Konferensi Nasional II Etika Kehidupan Berbangsa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin. Bamsoet mengatakan pokok-pokok dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus mengedepankan kejujuran, amanah, keteladanan, sportivitas, disiplin, etos kerja, kemandirian, sikap toleransi, rasa malu, tanggung jawab, dan menjaga kehormatan serta martabat diri sebagai warga bangsa. (Baca: Amalan Doa Agar Rezeki Melimpah Ruah)
Pesan Bamsoet itu sekaligus menjadi inti dari Konferensi Nasional II Etika Kehidupan Berbangsa yang digelar MPR bekerja sama dengan Komisi Yudisial (KY) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP), serta dihadiri para praktisi di bidang penegakan kode etik dan juga para akademisi.
Dikatakan Bamsoet, etika merupakan basis fundamental dalam proses terbentuknya suatu bangsa, dan merupakan suasana kerohanian bagi bangsa dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan. Selain itu, etika berbangsa juga merupakan fondasi bagi kelangsungan hidup suatu bangsa sehingga manakala runtuhnya etika berbangsa maka akan membawa akibat pada runtuhnya bangsa tersebut.
Dalam hubungan inilah, ujar Bamsoet, MPR melalui Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2001, meletakkan basis etika dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan, agar terwujud tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yakni, untuk melindungi segenap bangsa, dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dalam upaya terwujudnya negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
Lihat Juga :
