Politikus PDIP Ini Bicara Soal Siasati Ketahanan Energi
Selasa, 27 Oktober 2020 - 21:12 WIB
loading...
Adapun dorongan itu dari Anggota Komisi VI DPR Deddy Yevri Sitorus dalam rangka memperingati Hari Listrik Nasional sekaligus mendukung ketahanan energi. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah didorong untuk meningkatkan sosialisasi pada masyarakat agar mengalihkan penggunaan gas ke kompor listrik. Adapun dorongan itu dari Anggota Komisi VI DPR RI Deddy Yevri Sitorus dalam rangka memperingati Hari Listrik Nasional sekaligus untuk mendukung kebijakan ketahanan energi.
(Baca juga: Dalam 1 Tahun Bekerja, Jaksa Agung Selamatkan Uang Negara)
Kata Deddy, Indonesia mengimpor LPG senilai Rp40 Triliun per tahun. Padahal, kebijakan impor itu bisa ditekan seandainya pemerintah, khususnya Kementerian ESDM dan PLN mau meningkatkan kebijakan penggunaan listrik nasional yang stoknya jauh berlimpah.
"Impor LPG dalam jumlah besar, dibakar untuk memasak. Sementara listrik kita berlimpah, dan akan tambah berlimpah dengan masuknya beberapa pembangkit baru," ujar Deddy, Selasa (27/10/2020).
(Baca juga: Waspada Hujan dan Angin Dampak Siklon Tropis Molave)
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini mengatakan, bahan bakar listrik nasional hampir 100 persen berasal dari dalam negeri. Produksi listrik bakal bertambah saat pembangkit baru sudah mulai beroperasi.
"Harusnya PLN dan Kementerian ESDM mendorong penggunaan kompor listrik sebagai kebijakan ketahanan energi," ujarnya.
Dia menilai perluasan penggunaan listrik bakal berdampak pada efisiensi banyak hal. Mulai dari penghematan biaya logistik, mengurangi impor gas, meningkatkan industri listrik PLN, penghematan penyediaan storage, hingga penghematan cadangan devisa.
Dia pun menyarankan pemerintah untuk mendorong perluasan penggunaan listrik untuk menggantikan gas dari kalangan ekonomi menengah ke atas. Untuk masyarakat bawah, pemerintah diminta memberikan subsidi berupa alat penggunaan yang diproduksi dalam negeri.
"Kebijakan peningkatan pemanfaatan listrik ini harus terus dilakukan bertahap, seperti saat kita dulu beralih dari minyak tanah ke gas," pungkasnya.
(Baca juga: Dalam 1 Tahun Bekerja, Jaksa Agung Selamatkan Uang Negara)
Kata Deddy, Indonesia mengimpor LPG senilai Rp40 Triliun per tahun. Padahal, kebijakan impor itu bisa ditekan seandainya pemerintah, khususnya Kementerian ESDM dan PLN mau meningkatkan kebijakan penggunaan listrik nasional yang stoknya jauh berlimpah.
"Impor LPG dalam jumlah besar, dibakar untuk memasak. Sementara listrik kita berlimpah, dan akan tambah berlimpah dengan masuknya beberapa pembangkit baru," ujar Deddy, Selasa (27/10/2020).
(Baca juga: Waspada Hujan dan Angin Dampak Siklon Tropis Molave)
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini mengatakan, bahan bakar listrik nasional hampir 100 persen berasal dari dalam negeri. Produksi listrik bakal bertambah saat pembangkit baru sudah mulai beroperasi.
"Harusnya PLN dan Kementerian ESDM mendorong penggunaan kompor listrik sebagai kebijakan ketahanan energi," ujarnya.
Dia menilai perluasan penggunaan listrik bakal berdampak pada efisiensi banyak hal. Mulai dari penghematan biaya logistik, mengurangi impor gas, meningkatkan industri listrik PLN, penghematan penyediaan storage, hingga penghematan cadangan devisa.
Dia pun menyarankan pemerintah untuk mendorong perluasan penggunaan listrik untuk menggantikan gas dari kalangan ekonomi menengah ke atas. Untuk masyarakat bawah, pemerintah diminta memberikan subsidi berupa alat penggunaan yang diproduksi dalam negeri.
"Kebijakan peningkatan pemanfaatan listrik ini harus terus dilakukan bertahap, seperti saat kita dulu beralih dari minyak tanah ke gas," pungkasnya.
(maf)
Lihat Juga :
