Dua Alasan Utama Milenial Kecewa Terhadap Demokrasi
Senin, 26 Oktober 2020 - 11:39 WIB
loading...
Milenial kecewa berkaitan dengan tantangan dan persoalan khas yang dihadapi. Para milenial sangat konsen dengan isu ekonomi, seperti pekerjaan dan kebutuhan hidup. Ilustrasi/KORAN SINDO
A
A
A
JAKARTA - Milenial menganggap praktik demokrasi tidak sesuai harapan. Wakil Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik FISIP Universitas Indonesia (UI) Hurriyah mengatakan ada dua hal yang menyebabkan kekecewaan para milenial terhadap sistem demokrasi.
Pertama, Ada kesenjangan antara cita-cita demokrasi dan realitas. Selama ini demokrasi di mata masyarakat identik dengan janji kebebasan, kesejahteraan, dan good government.
Masyarakat memandang seharusnya demokrasi memberikan kesetaraan dalam menyuarakan pendapat dan partisipasi dalam politik. Sistem politik demokrasi juga dianggap unggul dibandingkan sistem politik, lainnya, seperti sosialis, komunis, dan monarki
“Kita bisa lihat perbandingan di dunia, tren negara demokrasi yang kaya jauh lebih banyak dibandingkan dengan negara otoriter yang makmur. Kita ambil contoh negara Timur Tengah itu bukan karena demokrasinya, tetapi sumber daya alamnya,” ujarnya saat dihubungi SINDOnews, Minggu malam (25/10/2020).
Namun, secara global hari ini, demokrasi dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok yang sebenarnya tidak mempunyai orientasi dan tujuan yang demokrasi. Di beberapa negara malah dimanfaatkan oleh kaum populis.(Baca juga: Sandi Uno Masuk Bursa Calon Ketua Umum PPP, Ketua Harian Gerindra Bilang Begini )
Partai-partai populis di Eropa ini semakin mendapatkan dukungan yang besar. Hurriyah menerangkan beberapa elite politik menggunakan jargon populis padahal dia bukan populis, seperti Donald Trump dan Jair Bolsonaro. Selain itu, demokrasi kadang “dibajak” oleh oligarki.
“Akhirnya sistemnya demokrasi, tetapi secara nilai dan substansi jauh dari nilai-nilai demokrasi. Dalam konteks Indonesia, sejak 2004, kita punya presiden yang terpilih secara demokratis. Akan tetapi, ketika memerintah justru tidak demokratis. Ini jadi persoalan juga,” katanya.
Pertama, Ada kesenjangan antara cita-cita demokrasi dan realitas. Selama ini demokrasi di mata masyarakat identik dengan janji kebebasan, kesejahteraan, dan good government.
Masyarakat memandang seharusnya demokrasi memberikan kesetaraan dalam menyuarakan pendapat dan partisipasi dalam politik. Sistem politik demokrasi juga dianggap unggul dibandingkan sistem politik, lainnya, seperti sosialis, komunis, dan monarki
“Kita bisa lihat perbandingan di dunia, tren negara demokrasi yang kaya jauh lebih banyak dibandingkan dengan negara otoriter yang makmur. Kita ambil contoh negara Timur Tengah itu bukan karena demokrasinya, tetapi sumber daya alamnya,” ujarnya saat dihubungi SINDOnews, Minggu malam (25/10/2020).
Namun, secara global hari ini, demokrasi dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok yang sebenarnya tidak mempunyai orientasi dan tujuan yang demokrasi. Di beberapa negara malah dimanfaatkan oleh kaum populis.(Baca juga: Sandi Uno Masuk Bursa Calon Ketua Umum PPP, Ketua Harian Gerindra Bilang Begini )
Partai-partai populis di Eropa ini semakin mendapatkan dukungan yang besar. Hurriyah menerangkan beberapa elite politik menggunakan jargon populis padahal dia bukan populis, seperti Donald Trump dan Jair Bolsonaro. Selain itu, demokrasi kadang “dibajak” oleh oligarki.
“Akhirnya sistemnya demokrasi, tetapi secara nilai dan substansi jauh dari nilai-nilai demokrasi. Dalam konteks Indonesia, sejak 2004, kita punya presiden yang terpilih secara demokratis. Akan tetapi, ketika memerintah justru tidak demokratis. Ini jadi persoalan juga,” katanya.
Lihat Juga :
