DPR Minta Perpusnas Lakukan Kolaborasi Program Strategis
Senin, 28 September 2020 - 12:13 WIB
loading...
Anggota Komisi X DPR Adrianus Asia Sidot meminta Perpusnas melakukan kolaborasi program-program strategis dengan Kementerian/Lembaga. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Komisi X DPR menyetujui pengajuan pagu anggaran Perpustakaan Nasional (Perpusnas) 2021 senilai Rp675.539.800.000. Komisi X juga memberikan dukungan penuh terhadap program-program yang akan dilaksanakan Perpusnas dan menugaskan Badan Anggaran (Banggar) untuk memperjuangkannya.
Tidak hanya itu, Komisi X juga akan mendesak Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Kementerian Keuangan untuk meningkatkan alokasi Perpusnas pada 2021. Hal itu disepakati dalam agenda tunggal penyesuaian Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L), beberapa waktu lalu. (Baca juga: Perpustakaan Nasional Dibuka Lagi, Ini Aturan Berkunjungnya)
Anggota Komisi X DPR Adrianus Asia Sidot mengatakan, dengan besaran anggaran yang sudah ditetapkan, Perpusnas harus mampu memaksimalkan perannya dalam mengatasi rendahnya budaya literasi, inovasi dan kreativitas masyarakat. “Besaran anggaran yang diterima Perpustakaan Nasional memang sangat terbatas. Padahal, jika dilihat dari peran dan tanggung jawab Perpusnas cukup berat, yaitu sebagai pusat ilmu pengetahuan, pemberdayaan masyarakat dan kebudayaan. Namun, efektivitas dan efisiensi anggaran perlu diperhatikan agar tepat sasaran. Pengawasan juga diperketat agar penyelewengan bisa ditekan sekecil mungkin,” ujar Adrianus. (Baca juga: Momentum 40 Tahun Perpustakaan Nasional dan Revolusi Industri 4.0)
Hal lain yang didorong adalah perhatian terhadap kebutuhan perpustakaan bagi masyarakat yang berada di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Perpusnas diminta perlu juga memprioritaskan kebutuhan di sana yang sangat terbatas dalam mengakses informasi dan layanan perpustakaan. Termasuk, penyediaan bahan bacaan yang harus disesuaikan dengan kondisi geografis dan demografi masyarakatnya.
”Dari paparan yang disampaikan, Perpusnas bahkan telah menyiapkan alokasi peningkatan kompetensi pustakawan dan tenaga perpustakaan ribuan orang dengan anggaran satu miliar lebih. Banyak perguruan tinggi swasta yang berada di daerah 3T yang masih kekurangan bahan bacaan, tenaga perpustakaan yang minim, dan keterbatasan sarana penunjang TIK, seperti yang dialami di Kalimantan Barat,” lanjut Adrianus.
Senada, Andreas Hugo Pareira meminta meski anggaran masih jauh dari harapan, Perpusnas diharapkan bisa lebih kreatif menggunakan anggaran. “Pastikan setiap output dan outcome-nya berdampak pada peningkatan indeks literasi,” ujarnya. (Baca juga: iPusnas Bantu Pembaca Akses Informasi Tanpa Batas di Tengah Corona)
Andreas menyarankan keterbatasan anggaran Perpusnas bisa disiasati dengan mengajak kolaborasi sejumlah K/L terkait, seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) untuk mensinergikan sejumlah program-program strategis.
“Perpusnas jangan berjalan sendiri. Kami yakin pendidikan akan maju jika didukung perpustakaan yang memadai terutama di daerah. Jika di tempat lain masyarakat begitu mudah mengakses perpustakaan secara online, maka ini perlu dikembangkan. Perpusnas bisa menggandeng Kominfo sehingga semua informasi bisa terintegrasi,” tambah Andreas Hugo.
Dukungan lain juga disampaikan anggota Komisi X Ledia Hanifah Amalia yang mendorong Perpusnas berkolaborasi program dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) terkait pemanfaatan Perpustakaan Proklamator Bung Hatta dan Perpustakaan Proklamator Bung Karno sebagai bagian dari paket wisata edukatif di daerah.
“Saya kira ini bisa dikembangkan terutama untuk dua Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan Proklamator yang mengandung nilai sejarah yang luar biasa. Jadi, spektrum pemanfaatan perpustakaan tidak hanya menjadi tempat mencari ilmu pengetahuan tetapi bisa menjadi wisata edukatif yang dilengkapi sajian menarik,” jelasnya.
Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando menyetujui dan segera menyusun pengembangan Perpustakaan Proklamator Bung Karno dan Bung Hatta sebagai tempat wisata sejarah yang edukatif. “Saat ini kami tengah menyusun folklore dari 10 tujuan wisata yang ditetapkan Kemenparekraf sebagai upaya mendorong peningkatan pariwisata melalui kearifan lokal, termasuk penerbitan tokoh-tokoh biografi nasional dari kemerdekaan,” jelas Syarif Bando.
Syarif mengaku, akan mengajak perguruan tinggi yang berada di daerah 3T untuk gabung dan menjadi bagian dari komunitas Indonesaia OneSearch (IOS). “Hingga saat ini Perpusnas sudah terjalin konektivitas IOS dengan 1.350 perpustakaan, termasuk perguruan tinggi. Namun, untuk perpustakaan sekolah diakui masih belum optimal, karena keterbatasan IT,” pungkas Syarif Bando
Tidak hanya itu, Komisi X juga akan mendesak Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Kementerian Keuangan untuk meningkatkan alokasi Perpusnas pada 2021. Hal itu disepakati dalam agenda tunggal penyesuaian Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L), beberapa waktu lalu. (Baca juga: Perpustakaan Nasional Dibuka Lagi, Ini Aturan Berkunjungnya)
Anggota Komisi X DPR Adrianus Asia Sidot mengatakan, dengan besaran anggaran yang sudah ditetapkan, Perpusnas harus mampu memaksimalkan perannya dalam mengatasi rendahnya budaya literasi, inovasi dan kreativitas masyarakat. “Besaran anggaran yang diterima Perpustakaan Nasional memang sangat terbatas. Padahal, jika dilihat dari peran dan tanggung jawab Perpusnas cukup berat, yaitu sebagai pusat ilmu pengetahuan, pemberdayaan masyarakat dan kebudayaan. Namun, efektivitas dan efisiensi anggaran perlu diperhatikan agar tepat sasaran. Pengawasan juga diperketat agar penyelewengan bisa ditekan sekecil mungkin,” ujar Adrianus. (Baca juga: Momentum 40 Tahun Perpustakaan Nasional dan Revolusi Industri 4.0)
Hal lain yang didorong adalah perhatian terhadap kebutuhan perpustakaan bagi masyarakat yang berada di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Perpusnas diminta perlu juga memprioritaskan kebutuhan di sana yang sangat terbatas dalam mengakses informasi dan layanan perpustakaan. Termasuk, penyediaan bahan bacaan yang harus disesuaikan dengan kondisi geografis dan demografi masyarakatnya.
”Dari paparan yang disampaikan, Perpusnas bahkan telah menyiapkan alokasi peningkatan kompetensi pustakawan dan tenaga perpustakaan ribuan orang dengan anggaran satu miliar lebih. Banyak perguruan tinggi swasta yang berada di daerah 3T yang masih kekurangan bahan bacaan, tenaga perpustakaan yang minim, dan keterbatasan sarana penunjang TIK, seperti yang dialami di Kalimantan Barat,” lanjut Adrianus.
Senada, Andreas Hugo Pareira meminta meski anggaran masih jauh dari harapan, Perpusnas diharapkan bisa lebih kreatif menggunakan anggaran. “Pastikan setiap output dan outcome-nya berdampak pada peningkatan indeks literasi,” ujarnya. (Baca juga: iPusnas Bantu Pembaca Akses Informasi Tanpa Batas di Tengah Corona)
Andreas menyarankan keterbatasan anggaran Perpusnas bisa disiasati dengan mengajak kolaborasi sejumlah K/L terkait, seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) untuk mensinergikan sejumlah program-program strategis.
“Perpusnas jangan berjalan sendiri. Kami yakin pendidikan akan maju jika didukung perpustakaan yang memadai terutama di daerah. Jika di tempat lain masyarakat begitu mudah mengakses perpustakaan secara online, maka ini perlu dikembangkan. Perpusnas bisa menggandeng Kominfo sehingga semua informasi bisa terintegrasi,” tambah Andreas Hugo.
Dukungan lain juga disampaikan anggota Komisi X Ledia Hanifah Amalia yang mendorong Perpusnas berkolaborasi program dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) terkait pemanfaatan Perpustakaan Proklamator Bung Hatta dan Perpustakaan Proklamator Bung Karno sebagai bagian dari paket wisata edukatif di daerah.
“Saya kira ini bisa dikembangkan terutama untuk dua Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan Proklamator yang mengandung nilai sejarah yang luar biasa. Jadi, spektrum pemanfaatan perpustakaan tidak hanya menjadi tempat mencari ilmu pengetahuan tetapi bisa menjadi wisata edukatif yang dilengkapi sajian menarik,” jelasnya.
Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando menyetujui dan segera menyusun pengembangan Perpustakaan Proklamator Bung Karno dan Bung Hatta sebagai tempat wisata sejarah yang edukatif. “Saat ini kami tengah menyusun folklore dari 10 tujuan wisata yang ditetapkan Kemenparekraf sebagai upaya mendorong peningkatan pariwisata melalui kearifan lokal, termasuk penerbitan tokoh-tokoh biografi nasional dari kemerdekaan,” jelas Syarif Bando.
Syarif mengaku, akan mengajak perguruan tinggi yang berada di daerah 3T untuk gabung dan menjadi bagian dari komunitas Indonesaia OneSearch (IOS). “Hingga saat ini Perpusnas sudah terjalin konektivitas IOS dengan 1.350 perpustakaan, termasuk perguruan tinggi. Namun, untuk perpustakaan sekolah diakui masih belum optimal, karena keterbatasan IT,” pungkas Syarif Bando
(cip)
Lihat Juga :
