Desakan Penundaan Pilkada Dinilai Bisa Turunkan Angka Partisipasi Pemilih
Rabu, 23 September 2020 - 08:07 WIB
loading...
Ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo menilai, desakan dari sejumlah pihak agar Pilkada Serentak 2020 ditunda diprediksi bisa berpengaruh terhadap penurunan partisipasi pemilih.
"Misalnya, dua ormas keagamaan terbesar di Indonesia seperti Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Mereka sama-sama memiliki satu harapan agar pemerintah mengutamakan keselamatan masyarakat, sehingga penundaan pilkada menjadi suatu keharusan," kata Karyono saat dihubungi SINDOnews, Rabu (23/9/2020).
Lanjut Karyono, dorongan agar gelaran pilkada ditunda datang dari cendekiawan muslim Azyumardi Azra dan mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla . Karyono mengatakan, maraknya desakan publik untuk menunda pilkada berpotensi mempengaruhi angka partisipasi masyarakat saat Pilkada 2020.
(Baca juga: Ditanya Lebih Enak Jadi Wapres Zaman SBY atau Jokowi, JK Bilang Begini ).
Menurutnya, kasus virus corona yang makin meningkat akan membuat pemilih merasa takut dan waswas untuk hadir ke tempat pemungutan suara (TPS) pada 9 Desember mendatang.
Menurut Karyono, hasil survei yang telah dilakukan IPI di sejumlah daerah yang melaksanakan pilkada belakangan ini rata-rata menunjukkan bahwa mayoritas responden atau sekitar 80-an persen menyatakan waswas datang ke TPS. Salah satu alasannya karena pemilih merasa takut lantaran pandemi Covid-19 sampai saat ini angka penularannya masih tinggi.
Apabila tingkat partisipasi pemilih menurun akan berpengaruh pada kualitas demokrasi dan legitimasi para kepala daerah
terpilih dalam pilkada.
(Baca juga: Kasus Harian Kematian COVID-19 Pecahkan Rekor, Ini Penjelasan Epidemiolog ).
"Kondisi ini yang perlu menjadi perhatian serius pemerintah dan penyelenggara pemilu jika pilkada serentak tetap dilaksanakan pada 9 Desember 2020," pungkasnya.
"Misalnya, dua ormas keagamaan terbesar di Indonesia seperti Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Mereka sama-sama memiliki satu harapan agar pemerintah mengutamakan keselamatan masyarakat, sehingga penundaan pilkada menjadi suatu keharusan," kata Karyono saat dihubungi SINDOnews, Rabu (23/9/2020).
Lanjut Karyono, dorongan agar gelaran pilkada ditunda datang dari cendekiawan muslim Azyumardi Azra dan mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla . Karyono mengatakan, maraknya desakan publik untuk menunda pilkada berpotensi mempengaruhi angka partisipasi masyarakat saat Pilkada 2020.
(Baca juga: Ditanya Lebih Enak Jadi Wapres Zaman SBY atau Jokowi, JK Bilang Begini ).
Menurutnya, kasus virus corona yang makin meningkat akan membuat pemilih merasa takut dan waswas untuk hadir ke tempat pemungutan suara (TPS) pada 9 Desember mendatang.
Menurut Karyono, hasil survei yang telah dilakukan IPI di sejumlah daerah yang melaksanakan pilkada belakangan ini rata-rata menunjukkan bahwa mayoritas responden atau sekitar 80-an persen menyatakan waswas datang ke TPS. Salah satu alasannya karena pemilih merasa takut lantaran pandemi Covid-19 sampai saat ini angka penularannya masih tinggi.
Apabila tingkat partisipasi pemilih menurun akan berpengaruh pada kualitas demokrasi dan legitimasi para kepala daerah
terpilih dalam pilkada.
(Baca juga: Kasus Harian Kematian COVID-19 Pecahkan Rekor, Ini Penjelasan Epidemiolog ).
"Kondisi ini yang perlu menjadi perhatian serius pemerintah dan penyelenggara pemilu jika pilkada serentak tetap dilaksanakan pada 9 Desember 2020," pungkasnya.
(zik)
