Robikin Emhas: Marwah NU Tercabik-cabik Hanya karena Konflik Elite PBNU
Sabtu, 25 Juli 2026 - 23:27 WIB
loading...
Ketua PBNU Periode 2015–2020 Robikin Emhas (tengah) menegaskan bahwa Muktamar Nahdlatul Ulama yang akan digelar pada akhir Agustus 2026 tidak boleh dipahami semata sebagai arena pergantian kepemimpinan. Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Ketua Pengurus Besar Nahdhlatul Ulama ( PBNU ) Periode 2015–2020 Robikin Emhas menegaskan bahwa Muktamar NU yang akan digelar pada akhir Agustus 2026 tidak boleh dipahami semata sebagai arena pergantian kepemimpinan. Menurutnya, Muktamar NU juga merupakan kesempatan mengevaluasi perjalanan organisasi.
"Muktamar sekali lagi bukan sekadar memilih Rais Aam atau Ketua Umum. Muktamar adalah kesempatan memperbarui kontrak pengabdian, momentum mengevaluasi perjalanan organisasi, tata kelola, dan juga marwah NU," kata Robikin dalam Rembug Warga NU Seri 4 bertajuk "Merawat Jagat, Melupakan Umat? Peradaban Global Minus Pemberdayaan Lokal" di Universitas Indonesia (UI) Kampus Salemba, Jakarta, Sabtu (25/7/2026).
Dalam acara yang digelar Forum Bersama (Forbes) NU 26 tersebut, Robikin juga mengingatkan pentingnya mengakhiri konflik elite yang dinilai telah mencederai kehormatan organisasi. "Marwah NU telah tercabik-cabik hanya karena konflik elite PBNU. Kita semuanya malu, sampean semuanya pasti merasakan. Saya termasuk yang menjadi bagian yang menanggung rasa malu itu sedemikian rupa," ujar Robikin.
Baca Juga: Bakal Dihadiri 3.000 Peserta, Gus Ipul Ungkap Persiapan Muktamar ke-35 NU di Tambakberas
Menurutnya, kebesaran Nahdlatul Ulama tidak ditentukan oleh besarnya panggung yang dimiliki, melainkan oleh manfaat yang dirasakan umat. "Marwah NU tidak lahir dari besarnya panggung yang kita miliki, tetapi dari besarnya manfaat yang kita berikan. Peradaban tidak dibangun dengan meninggalkan umat, melainkan dengan memuliakan umat. Umat yang kuat akan melahirkan peradaban yang bermartabat," pungkasnya.
Dalam acara tersebut, Nyai Hj. Masruchah, Sekretaris Majelis Musyawarah Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI), mengurai narasi peradaban dari perspektif keadilan hakiki, advokasi kelompok rentan, serta penguatan dakwah dan pemberdayaan berbasis masyarakat.
Sementara itu, Direktur Eksekutif PRAKARSA Periode 2015–2025 Ah Maftuchan hadir mengulas teknokrasi anggaran, redistribusi sumber daya PBNU, sekaligus menawarkan indikator kuantitatif Nahdlatul Ulama Sustainability Index (NUSI) sebagai instrumen untuk mengukur keberlanjutan dan dampak organisasi.
Melalui Rembug Warga NU Seri 4, Forbes NU 26 berharap ruang dialog ini dapat memperkaya gagasan menjelang Muktamar NU, sekaligus mendorong lahirnya tata kelola organisasi yang lebih akuntabel, berpihak kepada warga, serta memperkuat peran Nahdlatul Ulama dalam membangun peradaban yang berakar pada pemberdayaan umat.
"Muktamar sekali lagi bukan sekadar memilih Rais Aam atau Ketua Umum. Muktamar adalah kesempatan memperbarui kontrak pengabdian, momentum mengevaluasi perjalanan organisasi, tata kelola, dan juga marwah NU," kata Robikin dalam Rembug Warga NU Seri 4 bertajuk "Merawat Jagat, Melupakan Umat? Peradaban Global Minus Pemberdayaan Lokal" di Universitas Indonesia (UI) Kampus Salemba, Jakarta, Sabtu (25/7/2026).
Dalam acara yang digelar Forum Bersama (Forbes) NU 26 tersebut, Robikin juga mengingatkan pentingnya mengakhiri konflik elite yang dinilai telah mencederai kehormatan organisasi. "Marwah NU telah tercabik-cabik hanya karena konflik elite PBNU. Kita semuanya malu, sampean semuanya pasti merasakan. Saya termasuk yang menjadi bagian yang menanggung rasa malu itu sedemikian rupa," ujar Robikin.
Baca Juga: Bakal Dihadiri 3.000 Peserta, Gus Ipul Ungkap Persiapan Muktamar ke-35 NU di Tambakberas
Menurutnya, kebesaran Nahdlatul Ulama tidak ditentukan oleh besarnya panggung yang dimiliki, melainkan oleh manfaat yang dirasakan umat. "Marwah NU tidak lahir dari besarnya panggung yang kita miliki, tetapi dari besarnya manfaat yang kita berikan. Peradaban tidak dibangun dengan meninggalkan umat, melainkan dengan memuliakan umat. Umat yang kuat akan melahirkan peradaban yang bermartabat," pungkasnya.
Dalam acara tersebut, Nyai Hj. Masruchah, Sekretaris Majelis Musyawarah Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI), mengurai narasi peradaban dari perspektif keadilan hakiki, advokasi kelompok rentan, serta penguatan dakwah dan pemberdayaan berbasis masyarakat.
Sementara itu, Direktur Eksekutif PRAKARSA Periode 2015–2025 Ah Maftuchan hadir mengulas teknokrasi anggaran, redistribusi sumber daya PBNU, sekaligus menawarkan indikator kuantitatif Nahdlatul Ulama Sustainability Index (NUSI) sebagai instrumen untuk mengukur keberlanjutan dan dampak organisasi.
Melalui Rembug Warga NU Seri 4, Forbes NU 26 berharap ruang dialog ini dapat memperkaya gagasan menjelang Muktamar NU, sekaligus mendorong lahirnya tata kelola organisasi yang lebih akuntabel, berpihak kepada warga, serta memperkuat peran Nahdlatul Ulama dalam membangun peradaban yang berakar pada pemberdayaan umat.
(zik)
Lihat Juga :
