Reza Indragiri Beri 2 Jempol untuk Kortas Tipidkor Usut 3 Perkara Dugaan Korupsi

JAKARTA - Ahli Psikologi Forensik Reza Indragiri Amriel mengapresiasi Korps Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri mengusut tiga perkara kasus dugaan korupsi terkait PLN Batubara, Asabri, dan Krakatau Steel. Bahkan, Reza memberikan dua jempol untuk Kortas Tipidkor.

“Saya mengapresiasi kerja Polri. Saya ingin asumsikan ini murni operasi penegakan hukum,” kata Reza Indragiri dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (11/7/2026).

Dia juga mengaku terpukau oleh kerja Kortas Tipidkor. Dia mengaku telah mengecek laman resmi Kortas Tipidkor dan mengejutkan setelah mengetahui kerja mutakhir Kortas dalam pemberantasan korupsi adalah pada Oktober 2025.

Baca juga: Jadi Tersangka Korupsi dan TPPU, Febrie Adriansyah Belum Ditahan



“Saya jadi bertanya-tanya, ketika KPK dan Kejagung beruntun melakukan pengungkapan kasus-kasus raksasa, mengapa Polri lewat Kortas Tipidkornya justru cenderung sunyi. Data-data di situs yang sama juga menunjukkan bahwa pengungkapan-pengungkapan yang Kortas lakukan skalanya jauh di bawah kasus-kasus tipikor oleh dua lembaga antirasuah yang saya sebut tadi,” tuturnya.

Ketika dikabarkan bahwa temuan penyergapan oleh Kortas beberapa hari lalu merupakan alasan mengapa Febrie Adriansyah (FA) ketika masih menjabat Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) dibuntuti, Reza justru membatin. “Jampidsus dibuntuti setidaknya sejak Mei 2024. Tapi kenapa baru dibongkar dua tahun kemudian. Padahal, salah satu kunci detterence effect adalah kecepatan kerja,” tuturnya.

Kemudian, dia memiliki dua pertanyaan reflektif. Pertama, apakah Jampidsus adalah satu-satunya target operasi kelas kakap oleh Kortas. “Kortas tebang pilih atau memang tak mampu memburu pelaku korupsi dari kalangan elite,” ujarnya.

Pertanyaan kedua yakni apakah operasi penyergapan oleh Kortas merupakan bentuk satir retributive justice. “Yakni, mata balas mata, sakit balas sakit. Artinya, karena Kejagung membongkar kasus-kasus korupsi yang melibatkan petinggi Polri, maka Polri harus melakukan hal yang sama terhadap petinggi Kejagung,” imbuhnya.

Menurut dia, pada titik itulah menjadi relevan penilaian sebagian kalangan bahwa kerja Kortas Tipidkor boleh jadi tidak semata-mata untuk--anggaplah--kepastian hukum, melainkan juga merupakan contoh Strategic Model dalam penegakan hukum. Aslinya, lanjut dia, istilah Strategic Model ada pada ranah yudisial. Tapi substansinya dapat diterapkan pada konteks kerja kepolisian. Yakni, kerja penegakan hukum diselenggarakan untuk tujuan di luar hukum.

“Akhirnya, setelah penyergapan yang sangat fantastis oleh Kortas Tipidkor (dua jempol dari saya!), PR besar Polri adalah meyakinkan publik bahwa ini--seperti saya tulis pada poin 1--sepenuhnya murni kerja penegakan hukum dalam rangka memberantas korupsi,” ungkapnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, agar publik teryakinkan, Polri harus paham bahwa mengacu studi, penilaian masyarakat terhadap kerja kepolisian pada suatu kasus ternyata selalu menyertakan penilaian masyarakat pada kasus-kasus lain. “Nah, operasi terhadap Jampidsus akan dinilai positif jika kinerja serupa juga Kortas Tipidkor peragakan pada kasus-kasus megakorupsi lainnya. Sayangnya, itu tadi saya tulis pada poin 2, Kortas Tipidkor sendiri ternyata minim portofolio. Silakan cek situs resminya,” pungkasnya.