Febrie Adriansyah Mundur dari Jampidsus, Komisi III DPR Segera Bentuk Timwas
Sabtu, 11 Juli 2026 - 11:46 WIB
loading...
Komisi III DPR RI buka suara mengenai keputusan Febrie Adriansyah mundur dari jabatannya sebagai Jampidsus Kejaksaan Agung. Febrie terhitung mundur pada Sabtu (11/7/2026). Foto: Dok Sindonews
A
A
A
JAKARTA - Komisi III DPR RI buka suara mengenai keputusan Febrie Adriansyah mundur dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung. Febrie terhitung mundur pada Sabtu (11/7/2026).
"Komisi III DPR RI berkomitmen penuh untuk mengawal penanganan kasus ini hingga tuntas dan berkepastian hukum dengan membentuk Tim Pengawas," ujar Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman, Sabtu (11/7/2026).
Baca juga: Breaking News: Jampidsus Febrie Adriansyah Mengundurkan Diri
Menurut dia, pengunduran diri ini tidak boleh mengendurkan atau menghentikan langkah penegakan hukum yang sedang berjalan. "Kami meminta dengan sangat agar seluruh institusi keamanan dan penegakan hukum negara mulai dari Polri, Kejaksaan Agung, hingga TNI tetap solid, kompak, serta bersinergi rapat," ungkapnya.
Seluruh instansi ini harus satu visi dalam menyukseskan program-program Presiden Prabowo Subianto yang berkomitmen tegas dan tanpa kompromi memberantas korupsi di Tanah Air.
Peristiwa dugaan korupsi ini melibatkan personal atau oknum, bukan kebijakan maupun representasi dari institusi. Oleh karena itu, sama sekali tidak boleh ada konfrontasi atau konflik ego sektoral antarinstitusi.
Karena itu, negara membutuhkan kekompakan aparat penegak hukumnya untuk bergerak maju. "Kami akan terus memastikan fungsi pengawasan berjalan optimal agar kerja sama antarlembaga ini tetap kokoh dan berjalan di jalur yang benar," katanya.
"Komisi III DPR RI berkomitmen penuh untuk mengawal penanganan kasus ini hingga tuntas dan berkepastian hukum dengan membentuk Tim Pengawas," ujar Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman, Sabtu (11/7/2026).
Baca juga: Breaking News: Jampidsus Febrie Adriansyah Mengundurkan Diri
Menurut dia, pengunduran diri ini tidak boleh mengendurkan atau menghentikan langkah penegakan hukum yang sedang berjalan. "Kami meminta dengan sangat agar seluruh institusi keamanan dan penegakan hukum negara mulai dari Polri, Kejaksaan Agung, hingga TNI tetap solid, kompak, serta bersinergi rapat," ungkapnya.
Seluruh instansi ini harus satu visi dalam menyukseskan program-program Presiden Prabowo Subianto yang berkomitmen tegas dan tanpa kompromi memberantas korupsi di Tanah Air.
Peristiwa dugaan korupsi ini melibatkan personal atau oknum, bukan kebijakan maupun representasi dari institusi. Oleh karena itu, sama sekali tidak boleh ada konfrontasi atau konflik ego sektoral antarinstitusi.
Karena itu, negara membutuhkan kekompakan aparat penegak hukumnya untuk bergerak maju. "Kami akan terus memastikan fungsi pengawasan berjalan optimal agar kerja sama antarlembaga ini tetap kokoh dan berjalan di jalur yang benar," katanya.
(jon)
Lihat Juga :
