Kritik Pemadaman Listrik, Komisi VI DPR: Tidak Boleh Lagi Terjadi
Sabtu, 20 Juni 2026 - 19:03 WIB
loading...
Anggota Komisi VI DPR, Rivqy Abdul Halim (Gus Rivqy) mengaku geram atas kebijakan pemadaman listri secara bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Foto/Dok.SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR, Rivqy Abdul Halim (Gus Rivqy) mengaku geram atas kebijakan pemadaman listrik secara bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Menurutnya, pemadaman tersebut dilakukan tanpa disertai penjelasan yang utuh dan transparan kepada masyarakat mengenai penyebab sebenarnya.
"Terutama PLN yang paling bertanggung jawab dalam hal ini justru memberikan penjelasan yang terkadang membingungkan publik. Katanya bukan karena masalah pasokan batu bara, tapi nyatanya pemadaman terjadi hampir di banyak daerah," kata Gus Rivqy, Sabtu (20/6/2026).
Baca juga: Terungkap 2 Alasan di Balik Pemadaman Bergilir Pulau Jawa, Dirut PLN Minta Maaf
"Dan sampai sekarang juga belum dijelaskan secara terang apakah persoalannya bersifat teknis atau memang terkait pasokan batu bara," sambungnya.
Legislator dari Fraksi PKB itu mengaku, telah menerima banyak laporan dari konstituen di berbagai daerah yang mengeluhkan pemadaman listrik mendadak tanpa pemberitahuan sebelumnya. Bahkan, kata dia, durasi pemadaman disebut cukup lama sehingga mengganggu aktivitas masyarakat maupun pelaku usaha.
"Saya mendapat laporan dari banyak sekali konstituen yang mengeluhkan pemadaman tanpa ada informasi sebelumnya. Ujug-ujug padam dan durasinya juga cukup lama. Ini saya kira menjadi catatan penting yang tidak boleh lagi terjadi. Apa susahnya sih memberikan informasi kepada publik dan menjelaskan alasannya kenapa bisa terjadi pemadaman?" tegasnya.
Baca juga: PLN Lakukan Pemadaman Bergilir di Pulau Jawa, Ini Penyebabnya
Gus Rivqy menilai, setiap pemadaman listrik dapat dipastikan menimbulkan kerugian yang bersifat sistemik. Menurutnya, dampak pemadaman listrik tak hanya mengganggu aktivitas rumah tangga, tetapi juga berdampak pada sektor usaha, pelayanan publik, pendidikan, hingga produktivitas masyarakat secara keseluruhan.
Kendati demikian, ia meminta PLN memperkuat langkah mitigasi dan antisipasi agar pemadaman bergilir tidak terus berulang. Selain itu, PLN juga harus memperbaiki sistem komunikasi publik dengan memberikan informasi yang cepat, jelas, dan mudah dipahami masyarakat.
"Setiap kali listrik padam, ada banyak pihak yang dirugikan. Karena itu PLN harus memperkuat mitigasi, memperbaiki sistem antisipasi gangguan, dan yang tidak kalah penting adalah membangun komunikasi yang transparan kepada masyarakat. Publik berhak mengetahui penyebab gangguan dan kapan kondisi akan kembali normal," ujarnya.
"Terutama PLN yang paling bertanggung jawab dalam hal ini justru memberikan penjelasan yang terkadang membingungkan publik. Katanya bukan karena masalah pasokan batu bara, tapi nyatanya pemadaman terjadi hampir di banyak daerah," kata Gus Rivqy, Sabtu (20/6/2026).
Baca juga: Terungkap 2 Alasan di Balik Pemadaman Bergilir Pulau Jawa, Dirut PLN Minta Maaf
"Dan sampai sekarang juga belum dijelaskan secara terang apakah persoalannya bersifat teknis atau memang terkait pasokan batu bara," sambungnya.
Legislator dari Fraksi PKB itu mengaku, telah menerima banyak laporan dari konstituen di berbagai daerah yang mengeluhkan pemadaman listrik mendadak tanpa pemberitahuan sebelumnya. Bahkan, kata dia, durasi pemadaman disebut cukup lama sehingga mengganggu aktivitas masyarakat maupun pelaku usaha.
"Saya mendapat laporan dari banyak sekali konstituen yang mengeluhkan pemadaman tanpa ada informasi sebelumnya. Ujug-ujug padam dan durasinya juga cukup lama. Ini saya kira menjadi catatan penting yang tidak boleh lagi terjadi. Apa susahnya sih memberikan informasi kepada publik dan menjelaskan alasannya kenapa bisa terjadi pemadaman?" tegasnya.
Baca juga: PLN Lakukan Pemadaman Bergilir di Pulau Jawa, Ini Penyebabnya
Gus Rivqy menilai, setiap pemadaman listrik dapat dipastikan menimbulkan kerugian yang bersifat sistemik. Menurutnya, dampak pemadaman listrik tak hanya mengganggu aktivitas rumah tangga, tetapi juga berdampak pada sektor usaha, pelayanan publik, pendidikan, hingga produktivitas masyarakat secara keseluruhan.
Kendati demikian, ia meminta PLN memperkuat langkah mitigasi dan antisipasi agar pemadaman bergilir tidak terus berulang. Selain itu, PLN juga harus memperbaiki sistem komunikasi publik dengan memberikan informasi yang cepat, jelas, dan mudah dipahami masyarakat.
"Setiap kali listrik padam, ada banyak pihak yang dirugikan. Karena itu PLN harus memperkuat mitigasi, memperbaiki sistem antisipasi gangguan, dan yang tidak kalah penting adalah membangun komunikasi yang transparan kepada masyarakat. Publik berhak mengetahui penyebab gangguan dan kapan kondisi akan kembali normal," ujarnya.
(shf)
Lihat Juga :
