Didesak Tegaskan Sikap ke Pemerintahan Prabowo, PDIP: Memangnya Jazilul Siapa?
Jum'at, 19 Juni 2026 - 08:06 WIB
loading...
Ketua PDIP Deddy Sitorus merespons desakan Waketum PKB Jazilul Fawaid yang meminta PDIP menunjukkan sikap tegas di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Foto/TV Parlemen
A
A
A
JAKARTA - Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus merespons desakan dari Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawaid yang meminta PDIP menunjukkan sikap tegas soal posisi partai di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia pun meminta Jazilul untuk mengurus partainya sendiri.
"Lebih baik Jazilul urus partainya sendiri dari pada ngurusi orang lain," ujar Deddy kepada wartawan, Kamis (18/6/2026).
Baca juga: PKB Minta PDIP Tegas soal Posisi terhadap Pemerintah: Jangan Abu-abu
Deddy menyatakan, sikap dan posisi PDI-P itu merupakan keputusan organisasi melalui Kongres, Rakernas dan institusi Ketua Umum sebagai pemegang mandat prerogatif.
"Jadi tidak bisa seenaknya kader partai lain mendesak kami untuk melakukan apapun. Memangnya dia (Jazilul) siapa?" tanya Deddy.
Dia menilai, Jazilul perlu banyak belajar sistem pemerintahan terutama terkait parlementer vs presidensial. Terminologi oposisi hanya dikenal dalam sistem parlementer yang biasanya terdiri dari 2 partai dominan dengan ideologi yang saling bertentangan.
Baca juga: Megawati Tegaskan Prabowo Bukan Musuh: Itu Teman Saya
Dengan begitu, sambungnya, ketika satu koalisi partai menang dalam pemilu maka koalisi partai langsung menjadi oposan di parlemen dengan membentuk kabinet bayangan. Ia berkata, kedua kubu itu dipisahkan oleh siatem dan garis ideologi yang jelas dan tegas.
Menurut Deddy, Indonesia menganut sistem presidensial yang mana basis ideologi hampir seragam, Pancasila. Menurutnya, perbedaan ideologi hanya bersikap kebijakan derivatif. Untuk itu, ia menilai, fungsi oposisi dalam konteks parlementer berpindah menjadi fungsi checks and balances oleh DPR.
Kondisi ini dinilai sama seperti di Amerika Serikat (AS) yang tidak mengenal terminologi oposisi formal dan berbeda dengan Inggris yang murni sistem parlementerian.
"Jadi politik di Indonesia relatif tidak mengenal koalisi yang diperlukan untuk membentuk pemerintahan apalagi oposisi yang merupakan keharusan di sistem parlementer. Apakah Jazilul paham urusan ini atau tidak, kalau paham dia mestinya tidak ngomong begitu," ujar Deddy.
Terlepas dari itu, Deddy menegaskan, posisi PDIP sudah tegas berada di luar pemerintahan dan menjadi penyeimbang kekuasaan.
"Kenapa perlu menjadi penyeimbang, karena mayoritas DPR sudah dikuasai oleh partai-partai yamg masuk dalam pemerintahan. Kurang terang benderang apa urusan ini bagi dia?" ujar Deddy.
"Saya tidak tahu maksud pernyataan dia karena gak paham, ingin mengadu domba dengan pemerintah atau karena galau sebab tidak maksimal sebagai partai maupun fraksi di DPR?" pungkasnya.
Sebelumnya, Waketum PKB Jazilul Fawaid meminta PDIP menunjukkan sikap tegas soal posisi partai terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, posisi politik PDIP saat ini masih abu-abu.
"Saya harap, mengambil sikap yang tegas saja. Kalau di oposisi, oposisi. Jangan abu-abu," kata pria yang akrab disapa Gus Jazil di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/6/2026).
Waketum DPP PKB itu menyebut bahwa semua partai-partai politik pendukung pemerintah tengah menjaga soliditasnya untuk menjalankan semua program Presiden Prabowo. Dia menyindir posisi yang saat ini tengah dijalankan PDIP.
"Iya, jangan abu-abu sikapnya. Selama ini kan kita ataupun yang ada di barisan pemerintah ini kan menghormati semua pendapat dari yang lain. Tapi, kalau ada kesan mengganggu, itu tidak baik untuk menjalankan program, gitu. Jadi, posisinya supaya gentle saja," ujarnya.
Gus Jazil juga menyinggung posisi PDIP sebagai partai penyeimbang sebagaimana yang disampaikan para elitenya terkait sikap PDIP terhadap pemerintahan Prabowo. Dia menyebut posisi itu justru tidak menunjukkan kejelasan.
"Belum, belum. Karena selama ini memang ada kesan gitu, di sana dan di sini, belum tegas posisinya. Menyeimbangkan kayak apa, itu nggak paham," pungkasnya.
"Lebih baik Jazilul urus partainya sendiri dari pada ngurusi orang lain," ujar Deddy kepada wartawan, Kamis (18/6/2026).
Baca juga: PKB Minta PDIP Tegas soal Posisi terhadap Pemerintah: Jangan Abu-abu
Deddy menyatakan, sikap dan posisi PDI-P itu merupakan keputusan organisasi melalui Kongres, Rakernas dan institusi Ketua Umum sebagai pemegang mandat prerogatif.
"Jadi tidak bisa seenaknya kader partai lain mendesak kami untuk melakukan apapun. Memangnya dia (Jazilul) siapa?" tanya Deddy.
Dia menilai, Jazilul perlu banyak belajar sistem pemerintahan terutama terkait parlementer vs presidensial. Terminologi oposisi hanya dikenal dalam sistem parlementer yang biasanya terdiri dari 2 partai dominan dengan ideologi yang saling bertentangan.
Baca juga: Megawati Tegaskan Prabowo Bukan Musuh: Itu Teman Saya
Dengan begitu, sambungnya, ketika satu koalisi partai menang dalam pemilu maka koalisi partai langsung menjadi oposan di parlemen dengan membentuk kabinet bayangan. Ia berkata, kedua kubu itu dipisahkan oleh siatem dan garis ideologi yang jelas dan tegas.
Menurut Deddy, Indonesia menganut sistem presidensial yang mana basis ideologi hampir seragam, Pancasila. Menurutnya, perbedaan ideologi hanya bersikap kebijakan derivatif. Untuk itu, ia menilai, fungsi oposisi dalam konteks parlementer berpindah menjadi fungsi checks and balances oleh DPR.
Kondisi ini dinilai sama seperti di Amerika Serikat (AS) yang tidak mengenal terminologi oposisi formal dan berbeda dengan Inggris yang murni sistem parlementerian.
"Jadi politik di Indonesia relatif tidak mengenal koalisi yang diperlukan untuk membentuk pemerintahan apalagi oposisi yang merupakan keharusan di sistem parlementer. Apakah Jazilul paham urusan ini atau tidak, kalau paham dia mestinya tidak ngomong begitu," ujar Deddy.
Terlepas dari itu, Deddy menegaskan, posisi PDIP sudah tegas berada di luar pemerintahan dan menjadi penyeimbang kekuasaan.
"Kenapa perlu menjadi penyeimbang, karena mayoritas DPR sudah dikuasai oleh partai-partai yamg masuk dalam pemerintahan. Kurang terang benderang apa urusan ini bagi dia?" ujar Deddy.
"Saya tidak tahu maksud pernyataan dia karena gak paham, ingin mengadu domba dengan pemerintah atau karena galau sebab tidak maksimal sebagai partai maupun fraksi di DPR?" pungkasnya.
Sebelumnya, Waketum PKB Jazilul Fawaid meminta PDIP menunjukkan sikap tegas soal posisi partai terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, posisi politik PDIP saat ini masih abu-abu.
"Saya harap, mengambil sikap yang tegas saja. Kalau di oposisi, oposisi. Jangan abu-abu," kata pria yang akrab disapa Gus Jazil di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/6/2026).
Waketum DPP PKB itu menyebut bahwa semua partai-partai politik pendukung pemerintah tengah menjaga soliditasnya untuk menjalankan semua program Presiden Prabowo. Dia menyindir posisi yang saat ini tengah dijalankan PDIP.
"Iya, jangan abu-abu sikapnya. Selama ini kan kita ataupun yang ada di barisan pemerintah ini kan menghormati semua pendapat dari yang lain. Tapi, kalau ada kesan mengganggu, itu tidak baik untuk menjalankan program, gitu. Jadi, posisinya supaya gentle saja," ujarnya.
Gus Jazil juga menyinggung posisi PDIP sebagai partai penyeimbang sebagaimana yang disampaikan para elitenya terkait sikap PDIP terhadap pemerintahan Prabowo. Dia menyebut posisi itu justru tidak menunjukkan kejelasan.
"Belum, belum. Karena selama ini memang ada kesan gitu, di sana dan di sini, belum tegas posisinya. Menyeimbangkan kayak apa, itu nggak paham," pungkasnya.
(shf)
Lihat Juga :