Soroti Isu Reformasi Jilid II, Sekjen Cipayung Plus: Tantangan Saat Ini Berbeda dengan 1998
Kamis, 18 Juni 2026 - 15:29 WIB
loading...
Diskusi bertajuk Perlukah Reformasi Jilid II? yang digelar Jaringan Cendikiawan Muda bersama sejumlah organisasi mahasiswa di Sadjoe Cafe & Resto, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (17/6/2026). Foto/Dok. SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Sejumlah pimpinan organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Jaringan Cendikiawan Muda (Forum Sekjen Cipayung Plus) menilai kondisi Indonesia saat ini belum dapat disamakan dengan situasi menjelang Reformasi 1998. Hal ini merespons wacana Reformasi Jilid II yang belakangan mengemuka di tengah maraknya aksi demonstrasi .
Pandangan tersebut mengemuka dalam diskusi bertajuk “Perlukah Reformasi Jilid II?” yang digelar Jaringan Cendikiawan Muda bersama sejumlah organisasi mahasiswa di Sadjoe Cafe & Resto, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (17/6/2026). Diskusi menghadirkan narasumber Sekretaris Jenderal DPP IMM Muhammad Zaki Mubarak, Sekretaris Jenderal PP PMKRI Putri Sukmaniara, serta Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko .
Agenda tersebut juga dihadiri para sekretaris jenderal organisasi kemahasiswaan yang tergabung dalam Forum Sekjen Cipayung Plus. Mereka yakni Muh Jusrianto (Sekjen PB HMI), Putri Sukmaniara (Sekjen PP PMKRI), Patra Dewa (Sekjen DPP GMNI), Muhammad Zaki Mubarak (Sekjen DPP IMM), Dwi Purnomo (HIKMAHBUDHI), I Nengah Candra Irawan (Sekjen KMHDI), Nazmul Watan (Sekjen PP KAMMI), Hafidh Fadhlurrohman (Sekjen PP Hima Persis), dan Julfikar Hasan (Sekjen EN LMND). Baca juga: 28 Tahun Reformasi 1998: Demokrasi Tumbuh, Oligarki Menguat, Keadilan Sosial Masih Diperebutkan
Forum tersebut digelar sebagai respons atas meningkatnya aksi demonstrasi mahasiswa yang mengusung tuntutan Reformasi Jilid II. Termasuk desakan penghentian sejumlah program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih.
Dalam pemaparannya, Muhammad Zaki Mubarak menegaskan, reformasi merupakan proses perubahan yang berlangsung terus-menerus, bukan sekadar peristiwa politik yang berhenti pada tahun 1998. Menurutnya, selama hampir tiga dekade pelaksanaan reformasi, Indonesia telah mencatat berbagai kemajuan, terutama dalam aspek demokrasi dan kebebasan berpendapat.
“Gerakan mahasiswa harus tetap mengawal agenda reformasi, namun tidak perlu terjebak dalam romantisme istilah seperti Reformasi Jilid II. Yang terpenting adalah memastikan nilai dan semangat reformasi tetap hidup serta mampu menjawab persoalan nyata masyarakat,” katanya.
Meski menolak narasi Reformasi Jilid II, Zaki mengakui berbagai persoalan sosial dan ekonomi masih menjadi tantangan serius yang harus segera direspons pemerintah. Kenaikan harga kebutuhan pokok, terbatasnya lapangan pekerjaan, serta stagnasi pendapatan masyarakat sebagai persoalan riil yang membutuhkan solusi konkret.
Pandangan serupa disampaikan Sekjen PP PMKRI Putri Sukmaniara. Menurutnya, situasi nasional saat ini belum memenuhi kondisi objektif sebagaimana yang terjadi menjelang Reformasi 1998.
Ia menjelaskan pada masa tersebut Indonesia menghadapi persoalan struktural berupa otoritarianisme, dominasi militer dalam kehidupan sipil, serta krisis ekonomi yang sangat berat. “Saat ini kondisi ekonomi memang menghadapi tantangan, namun masih relatif stabil dan masyarakat belum berada pada situasi seperti tahun 1998,” ujarnya.
Meski demikian, Putri menilai pemerintah tetap perlu melakukan evaluasi terhadap sejumlah program strategis. Termasuk pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Sementara itu, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko menyampaikan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tengah melakukan langkah-langkah pembenahan terhadap struktur ekonomi nasional. Pemerintah sedang melakukan penertiban terhadap berbagai aset yang dinilai dikuasai secara tidak sah.
Termasuk jutaan hektare lahan sawit serta aktivitas pertambangan ilegal, untuk kemudian dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat melalui berbagai program sosial. Ia menyebut aset-aset tersebut akan diarahkan guna mendukung program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis dan Sekolah Rakyat.
Budiman juga menyampaikan pandangannya terkait munculnya narasi Reformasi Jilid II. Menurutnya, terdapat kemungkinan bahwa dorongan tersebut tidak sepenuhnya berasal dari gerakan mahasiswa, melainkan dipengaruhi oleh kepentingan kelompok elite ekonomi yang merasa dirugikan akibat kebijakan penataan aset yang dilakukan pemerintah. Baca juga: Polda Metro Jaya Terjunkan 4.131 Personel Kawal Demo di Jakarta Hari Ini
“Adanya fenomena atau keinginan dari pihak tertentu agar Presiden Prabowo segera berhenti sebelum tahun 2029 terjadi karena kekhawatiran para elite ekonomi bahwa aset dan akses mereka akan habis terdistribusi kepada rakyat jika programnya terus berjalan,” katanya.
Diskusi berlangsung dinamis dengan menghadirkan berbagai pandangan mengenai arah demokrasi, pembangunan ekonomi, serta peran mahasiswa dalam mengawal jalannya pemerintahan. Para narasumber dan peserta diskusi sepakat bahwa kritik terhadap pemerintah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan demokrasi. Namun, penyampaian aspirasi dinilai perlu tetap berorientasi pada penyelesaian persoalan masyarakat melalui dialog, pengawasan, dan perbaikan kebijakan.
Pandangan tersebut mengemuka dalam diskusi bertajuk “Perlukah Reformasi Jilid II?” yang digelar Jaringan Cendikiawan Muda bersama sejumlah organisasi mahasiswa di Sadjoe Cafe & Resto, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (17/6/2026). Diskusi menghadirkan narasumber Sekretaris Jenderal DPP IMM Muhammad Zaki Mubarak, Sekretaris Jenderal PP PMKRI Putri Sukmaniara, serta Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko .
Agenda tersebut juga dihadiri para sekretaris jenderal organisasi kemahasiswaan yang tergabung dalam Forum Sekjen Cipayung Plus. Mereka yakni Muh Jusrianto (Sekjen PB HMI), Putri Sukmaniara (Sekjen PP PMKRI), Patra Dewa (Sekjen DPP GMNI), Muhammad Zaki Mubarak (Sekjen DPP IMM), Dwi Purnomo (HIKMAHBUDHI), I Nengah Candra Irawan (Sekjen KMHDI), Nazmul Watan (Sekjen PP KAMMI), Hafidh Fadhlurrohman (Sekjen PP Hima Persis), dan Julfikar Hasan (Sekjen EN LMND). Baca juga: 28 Tahun Reformasi 1998: Demokrasi Tumbuh, Oligarki Menguat, Keadilan Sosial Masih Diperebutkan
Forum tersebut digelar sebagai respons atas meningkatnya aksi demonstrasi mahasiswa yang mengusung tuntutan Reformasi Jilid II. Termasuk desakan penghentian sejumlah program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih.
Dalam pemaparannya, Muhammad Zaki Mubarak menegaskan, reformasi merupakan proses perubahan yang berlangsung terus-menerus, bukan sekadar peristiwa politik yang berhenti pada tahun 1998. Menurutnya, selama hampir tiga dekade pelaksanaan reformasi, Indonesia telah mencatat berbagai kemajuan, terutama dalam aspek demokrasi dan kebebasan berpendapat.
“Gerakan mahasiswa harus tetap mengawal agenda reformasi, namun tidak perlu terjebak dalam romantisme istilah seperti Reformasi Jilid II. Yang terpenting adalah memastikan nilai dan semangat reformasi tetap hidup serta mampu menjawab persoalan nyata masyarakat,” katanya.
Meski menolak narasi Reformasi Jilid II, Zaki mengakui berbagai persoalan sosial dan ekonomi masih menjadi tantangan serius yang harus segera direspons pemerintah. Kenaikan harga kebutuhan pokok, terbatasnya lapangan pekerjaan, serta stagnasi pendapatan masyarakat sebagai persoalan riil yang membutuhkan solusi konkret.
Pandangan serupa disampaikan Sekjen PP PMKRI Putri Sukmaniara. Menurutnya, situasi nasional saat ini belum memenuhi kondisi objektif sebagaimana yang terjadi menjelang Reformasi 1998.
Ia menjelaskan pada masa tersebut Indonesia menghadapi persoalan struktural berupa otoritarianisme, dominasi militer dalam kehidupan sipil, serta krisis ekonomi yang sangat berat. “Saat ini kondisi ekonomi memang menghadapi tantangan, namun masih relatif stabil dan masyarakat belum berada pada situasi seperti tahun 1998,” ujarnya.
Meski demikian, Putri menilai pemerintah tetap perlu melakukan evaluasi terhadap sejumlah program strategis. Termasuk pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Sementara itu, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko menyampaikan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tengah melakukan langkah-langkah pembenahan terhadap struktur ekonomi nasional. Pemerintah sedang melakukan penertiban terhadap berbagai aset yang dinilai dikuasai secara tidak sah.
Termasuk jutaan hektare lahan sawit serta aktivitas pertambangan ilegal, untuk kemudian dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat melalui berbagai program sosial. Ia menyebut aset-aset tersebut akan diarahkan guna mendukung program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis dan Sekolah Rakyat.
Budiman juga menyampaikan pandangannya terkait munculnya narasi Reformasi Jilid II. Menurutnya, terdapat kemungkinan bahwa dorongan tersebut tidak sepenuhnya berasal dari gerakan mahasiswa, melainkan dipengaruhi oleh kepentingan kelompok elite ekonomi yang merasa dirugikan akibat kebijakan penataan aset yang dilakukan pemerintah. Baca juga: Polda Metro Jaya Terjunkan 4.131 Personel Kawal Demo di Jakarta Hari Ini
“Adanya fenomena atau keinginan dari pihak tertentu agar Presiden Prabowo segera berhenti sebelum tahun 2029 terjadi karena kekhawatiran para elite ekonomi bahwa aset dan akses mereka akan habis terdistribusi kepada rakyat jika programnya terus berjalan,” katanya.
Diskusi berlangsung dinamis dengan menghadirkan berbagai pandangan mengenai arah demokrasi, pembangunan ekonomi, serta peran mahasiswa dalam mengawal jalannya pemerintahan. Para narasumber dan peserta diskusi sepakat bahwa kritik terhadap pemerintah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan demokrasi. Namun, penyampaian aspirasi dinilai perlu tetap berorientasi pada penyelesaian persoalan masyarakat melalui dialog, pengawasan, dan perbaikan kebijakan.
(poe)
Lihat Juga :
