Boni Hargens: Keterbukaan Kapolri Perkuat Relasi Negara dan Masyarakat

JAKARTA - Pertemuan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dengan jajaran pimpinan media massa belum lama ini dinilai bukan sekadar formalitas protokoler, melainkan sebuah sinyal kuat tentang komitmen transparansi dan keterbukaan dialog dari institusi Polri. Langkah tersebut dianggap hadir di saat yang tepat, ketika kepercayaan publik terhadap aparat keamanan dan pemerintah tengah diuji oleh berbagai arus kritik dan tekanan sosial yang kian deras.

Analis Politik Senior dan Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens menilai relasi antara negara dan masyarakat pada dasarnya bersifat kontraktual dan ketika kontrak sosial itu mengalami gesekan, baik karena pemerintah dinilai kurang responsif terhadap kritik maupun karena masyarakat menyampaikan aspirasi dengan cara yang terlalu keras, maka institusi negara seperti Polri memegang peran yang amat fundamental dalam menjahit kembali kepercayaan yang sempat retak.

"Apa yang dilakukan oleh Kapolri Listyo Sigit Prabowo merupakan teladan yang unggul dalam membangun demokrasi yang sehat, termasuk memulihkan relasi antara aparat keamanan dan masyarakat. Transparansi, dialog, dan pendekatan komunikatif selalu merupakan mekanisme terbaik dalam menjamin public trust terhadap pemerintah dan negara," kata doktor filsafat (PhD) lulusan terbaik dari Universitas Walden, Amerika Serikat ini dalam pernyataannya, Selasa (2/6/2026).

Baca juga: Usulan Masa Jabatan Kapolri 3 Tahun Dinilai Mereduksi Hak Prerogatif Presiden

Exempla Gratia: Model yang Perlu Diteladani

Boni Hargens tidak sekadar memberikan apresiasi retoris. Dia juga meletakkan model kepemimpinan Kapolri Listyo Sigit dalam kerangka analisis yang lebih luas yaitu sebagai exempla gratia, sebuah teladan konkret yang layak diadopsi oleh para pemangku kepentingan dari berbagai institusi negara.

“Di tengah derasnya arus propaganda yang membangun narasi pesimistis tentang arah demokrasi Indonesia, respons institusional yang komunikatif dan terbuka menjadi antidot yang paling efektif,” ujarnya.

Menurut Boni, keterbukaan Polri dalam berdialog dengan pemimpin media massa mencerminkan komitmen nyata terhadap akuntabilitas publik — sebuah prasyarat utama dalam demokrasi yang sehat dan berkelanjutan.

Dialog sebagai Mekanisme Kepercayaan

Pendekatan komunikatif yang dipilih Kapolri menempatkan dialog bukan sebagai alat pencitraan, melainkan sebagai mekanisme substantif untuk menjembatani kesenjangan persepsi antara aparat dan masyarakat sipil. Di era di mana narasi oposisi jalanan seperti Gerakan Indonesia Gelap memanfaatkan ruang digital secara masif, pemerintah memerlukan terobosan komunikasi yang adaptif, proaktif, dan berbasis kepercayaan.

Dia menegaskan bahwa tantangan demokrasi kontemporer Indonesia bukan semata-mata soal kebijakan substantif, melainkan juga soal bagaimana negara mengkomunikasikan kebijakan tersebut kepada warganya. “Ketika oposisi jalanan berhasil membangun ekosistem narasi negatif yang menyebar dengan cepat, pemerintah tidak dapat sekadar bereaksi defensif,” katanya.

“Dibutuhkan inovasi dan terobosan alternatif. Persis inilah yang sedang didemonstrasikan oleh Kapolri Listyo Sigit melalui pendekatannya yang terbuka dan dialogis terhadap komunitas media,” sambungnya.

Dia juga mengingatkan bahwa Indonesia hari ini berhadapan dengan lanskap politik yang ditandai oleh polarisasi opini, proliferasi disinformasi, dan erosi bertahap kepercayaan publik terhadap institusi-institusi formal negara. Dalam konteks inilah, setiap langkah yang diambil oleh pemimpin institusi negara memiliki bobot simbolis dan substantif yang jauh melampaui gestur individual.

Menurut dia, gerakan seperti Gerakan Indonesia Gelap yang dibangun oleh oposisi jalanan secara konsisten berupaya mempersempit ruang kepercayaan publik terhadap pemerintah, dengan memanfaatkan kekecewaan sosial sebagai bahan bakar mobilisasi politik yang terus membara.

Model kepemimpinan yang ideal sejatinya menawarkan jawaban structural bahwa kepercayaan publik tidak direbut melalui kekuatan represi, melainkan dibangun melalui konsistensi transparansi, keterbukaan, dan dialog yang tulus dengan seluruh komponen masyarakat.

“Saya yakin, apa yang dilakukan Kapolri Listyo Sigit selaras dengan apa yang diperjuangkan pemerintahan Prabowo-Gibran, yaitu suatu pemerintahan demokratis yang harmanis dengan rakyatnya,” imbuhnya.

Lebih lanjut dia mengatakan bahwa sebuah kebenaran fundamental dalam teori demokrasi, yaitu public trust, merupakan fondasi legitimasi negara yang paling autentik. Dikatakannya, tanpa kepercayaan publik, institusi negara, sekuat apa pun secara formal, akan kehilangan efektivitas dan resonansinya di benak warga.

“Sebaliknya, ketika kepercayaan publik terpelihara dengan baik, institusi seperti Polri tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai jangkar stabilitas sosial dalam demokrasi yang senantiasa dinamis,” pungkasnya.