Pengamat Militer: Pembangunan, Keamanan, dan Keadilan Sosial Kunci Atasi Konflik Papua

"Inilah ironi Papua. Negara menggelontorkan dana sangat besar, tetapi manfaatnya belum sepenuhnya dirasakan merata oleh masyarakat akar rumput. Sebagian masyarakat tetap hidup dalam keterbatasan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi," katanya.

Situasi ini kemudian dimanfaatkan oleh kelompok separatis untuk membangun propaganda bahwa negara gagal hadir di Papua. Oleh karena itu, pemerintah pusat harus berani melakukan evaluasi serius terhadap pengelolaan dana Otsus.

"Pengawasan harus diperketat agar anggaran benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat Papua, bukan hanya berputar di lingkar elite politik lokal. Papua membutuhkan kombinasi tiga pendekatan sekaligus pembangunan, keamanan, dan keadilan sosial. Ketiganya tidak dapat dipisahkan," tandasnya.

Pembangunan tanpa keamanan akan terus terganggu oleh konflik bersenjata. Keamanan tanpa kesejahteraan hanya akan melahirkan ketidakpuasan baru. Sementara kesejahteraan tanpa tata kelola yang bersih akan melahirkan korupsi dan ketimpangan.

Maka, narasi tentang Papua harus dibangun secara objektif dan komprehensif. Papua bukan semata-mata daerah konflik, tetapi juga wilayah dengan potensi besar yang sedang dibangun negara secara serius.

Masyarakat Indonesia perlu melihat bahwa di balik berbagai tantangan keamanan, ada upaya besar negara, aparat keamanan, tenaga kesehatan, guru, pekerja pembangunan, dan masyarakat Papua sendiri untuk membangun masa depan Papua yang lebih maju.

Masa depan Papua tidak hanya ditentukan oleh operasi keamanan atau besarnya anggaran negara, tetapi oleh keberhasilan menghadirkan rasa keadilan, kesejahteraan, dan kepercayaan masyarakat terhadap negara.

"Jika negara mampu memenangkan hati rakyat Papua, maka stabilitas dan persatuan nasional akan semakin kuat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia," ujarnya.