Korupsi Chromebook Bukan Sekadar Angka, P2G: Tragedi yang Merusak Moral Pendidik
Sabtu, 09 Mei 2026 - 17:23 WIB
loading...
Langkah Kejagung dalam mengungkap kerugian negara sebesar Rp2,1 triliun mendapatkan dukungan penuh dari kalangan pendidik termasuk P2G. Foto/SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Kepala Bidang Advokasi Guru Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Iman Zanatul Khairi buka suara menanggapi pengusutan kasus korupsi pengadaan Chromebook yang tengah ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung). Menurut dia, skandal tersebut bukan sekadar persoalan kerugian finansial negara, melainkan sebuah tragedi pendidikan yang memukul telak moral para guru di seluruh Indonesia.
Dia membeberkan betapa ironisnya kebijakan pengadaan laptop ini jika disandingkan dengan realitas di lapangan, terutama di daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T). Di saat ribuan sekolah masih mengalami kerusakan fisik yang berat dan guru-guru honorer berjuang bertahan hidup dengan upah rendah, pemerintah justru menggelontorkan triliunan rupiah untuk perangkat yang seringkali tidak bisa digunakan.
“Kok jadi ceritanya berubah gitu kan? Kok penderitaan kami di 2020, 2021, 2023 kami tuh dirugikan, publik tuh kok enggak tahu? Sekarang kok jadi playing victim dan lain sebagainya. Beli laptop ngapain? Kita butuh gaji gitu kan,” ujar Iman seperti dikutip dari kanal Podcast Jaksapedia, Sabtu (9/5/2026).
Baca juga: Nadiem Makarim Kembali Hadir di Ruang Sidang: Kemarin Saya Mengalami Nyeri Cukup Tinggi
Iman memaparkan bahwa alih-alih memudahkan tugas guru, ekosistem digital yang dipaksakan ini justru menciptakan "beban digital" baru. Guru-guru kini dituntut menghabiskan energi untuk mengisi berbagai aplikasi dan mengejar "centang hijau" sebagai indikator kinerja, yang seringkali tidak berkorelasi dengan kualitas belajar mengajar di kelas.
P2G mencatat fenomena miris di mana profesi guru seolah digeser menjadi konten kreator atau bahkan "buzzer" kebijakan. Adanya fitur testimoni otomatis dalam aplikasi platform merdeka mengajar (PMM) dianggap merendahkan martabat profesi karena mewajibkan guru mengunggah status ke media sosial demi membuktikan penggunaan aplikasi tersebut.
Lihat video: Sidang Lanjutan Kasus Chromebook, JPU Hadirkan Auditor BPKP Sebagai Ahli
"Digitalisasi itu teorinya beban administrasi berkurang. Tapi di era ini, beban digital bertambah. Guru-guru harus begadang malam-malam hanya demi aplikasi, bukan demi murid. Ini mengkhianati profesi," tegas Iman.
Langkah Kejagung dalam mengungkap kerugian negara sebesar Rp2,1 triliun mendapatkan dukungan penuh dari kalangan pendidik. Bagi P2G, uang sebesar itu seharusnya mampu mengubah wajah pendidikan Indonesia jika dialokasikan untuk hal-hal fundamental, seperti penyediaan buku bacaan berkualitas yang selama ini sangat minim di daerah terpencil.
Iman menekankan bahwa literasi nasional saat ini berada dalam kondisi darurat, bahkan skor matematika anak-anak Indonesia disebut setara dengan wilayah konflik. "Kasus ini harus dibuka selebar-lebarnya. Jangan sampai masa depan anak bangsa kembali dikorupsi demi ambisi teknologi yang tidak menyentuh akar masalah," katanya.
Dia membeberkan betapa ironisnya kebijakan pengadaan laptop ini jika disandingkan dengan realitas di lapangan, terutama di daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T). Di saat ribuan sekolah masih mengalami kerusakan fisik yang berat dan guru-guru honorer berjuang bertahan hidup dengan upah rendah, pemerintah justru menggelontorkan triliunan rupiah untuk perangkat yang seringkali tidak bisa digunakan.
“Kok jadi ceritanya berubah gitu kan? Kok penderitaan kami di 2020, 2021, 2023 kami tuh dirugikan, publik tuh kok enggak tahu? Sekarang kok jadi playing victim dan lain sebagainya. Beli laptop ngapain? Kita butuh gaji gitu kan,” ujar Iman seperti dikutip dari kanal Podcast Jaksapedia, Sabtu (9/5/2026).
Baca juga: Nadiem Makarim Kembali Hadir di Ruang Sidang: Kemarin Saya Mengalami Nyeri Cukup Tinggi
Iman memaparkan bahwa alih-alih memudahkan tugas guru, ekosistem digital yang dipaksakan ini justru menciptakan "beban digital" baru. Guru-guru kini dituntut menghabiskan energi untuk mengisi berbagai aplikasi dan mengejar "centang hijau" sebagai indikator kinerja, yang seringkali tidak berkorelasi dengan kualitas belajar mengajar di kelas.
P2G mencatat fenomena miris di mana profesi guru seolah digeser menjadi konten kreator atau bahkan "buzzer" kebijakan. Adanya fitur testimoni otomatis dalam aplikasi platform merdeka mengajar (PMM) dianggap merendahkan martabat profesi karena mewajibkan guru mengunggah status ke media sosial demi membuktikan penggunaan aplikasi tersebut.
Lihat video: Sidang Lanjutan Kasus Chromebook, JPU Hadirkan Auditor BPKP Sebagai Ahli
"Digitalisasi itu teorinya beban administrasi berkurang. Tapi di era ini, beban digital bertambah. Guru-guru harus begadang malam-malam hanya demi aplikasi, bukan demi murid. Ini mengkhianati profesi," tegas Iman.
Langkah Kejagung dalam mengungkap kerugian negara sebesar Rp2,1 triliun mendapatkan dukungan penuh dari kalangan pendidik. Bagi P2G, uang sebesar itu seharusnya mampu mengubah wajah pendidikan Indonesia jika dialokasikan untuk hal-hal fundamental, seperti penyediaan buku bacaan berkualitas yang selama ini sangat minim di daerah terpencil.
Iman menekankan bahwa literasi nasional saat ini berada dalam kondisi darurat, bahkan skor matematika anak-anak Indonesia disebut setara dengan wilayah konflik. "Kasus ini harus dibuka selebar-lebarnya. Jangan sampai masa depan anak bangsa kembali dikorupsi demi ambisi teknologi yang tidak menyentuh akar masalah," katanya.
(cip)
Lihat Juga :
