Rocky Gerung Kritik Gagasan Purbaya Pajaki Kapal di Selat Malaka, China Akan Marah!
Jum'at, 24 April 2026 - 17:29 WIB
loading...
Rocky Gerung mengkritik gagasan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa memajaki kapal yang lewat Selat Malaka. Ide tersebut berpotensi menimbulkan persoalan global. Foto/Yuwantoro Winduajie
A
A
A
JAKARTA - Akademisi Rocky Gerung mengkritik gagasan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memajaki kapal yang lewat Selat Malaka. Rocky menilai ide tersebut berpotensi menimbulkan persoalan serius di tingkat global.
“Purbaya, Menteri Keuangan ingin mencekik Selat Malaka. Seolah-olah Selat Malaka itu Hormuz. Tanda apa ini? Tanda kepanikan," ujar Rocky saat menjadi pembicara dalam diskusi bertajuk politik dan kebebasan akademik di UIN Syarif Hidayatullah, Tangerang Selatan, Banten, Kamis (23/4/2026).
Baca juga: Ide Purbaya Pajaki Kapal yang Lewat Selat Malaka, Mirip Hormuz
Rocky menjelaskan, hal itu bisa menjadi masalah lantaran Selat Malaka berada di wilayah tiga negara, yakni Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Kondisi itu berbeda dengan Selat Hormuz yang hanya dimiliki oleh Iran.
“Ngapain mau mencekik Selat Malaka yang adalah milik dari Singapura, Malaysia, Indonesia. Lain dengan Hormuz, itu cuma punya Iran,” ujarnya.
Rocky menyoroti tingginya lalu lintas kapal di Selat Malaka, termasuk kapal pengangkut minyak menuju China. Ia mengingatkan bahwa kebijakan tersebut bisa memicu reaksi dari negara lain.
“Dan kita tahu Malaka itu, seluruh vessel pengangkut minyak China itu lewat di situ. Setiap hari ada seratus ribu traffic di situ. Jadi coba Anda bayangkan, kalau itu terjadi, China akan marah. Karena menghalangi pembuluh darah, menghalangi nasib rakyat China,” ucapnya.
Baca juga: Candaan Indonesia 'Palak' Kapal di Selat Malaka Ditentang Malaysia dan Singapura
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengemukakan potensi besar Indonesia dalam memanfaatkan jalur perdagangan strategis dunia, khususnya Selat Malaka. Dia menilai posisi tersebut belum dioptimalkan untuk memberikan kontribusi pendapatan negara.
Purbaya menyebut Indonesia perlu menyadari kekuatan strategisnya dalam peta perdagangan dan energi global, sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Dan seperti arahan presiden, Indonesia ini bukan negara pinggiran, kita ada di jalur strategis perdagangan dan energi dunia,” katanya di Jakarta, Rabu (22/4/2026).
Menurutnya, jika skema pengenaan biaya diterapkan terhadap kapal-kapal yang melintasi Selat Malaka, maka hal itu dapat menjadi sumber pemasukan baru yang signifikan. Skema tersebut diusulkan untuk dibagi secara adil antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura.
“Purbaya, Menteri Keuangan ingin mencekik Selat Malaka. Seolah-olah Selat Malaka itu Hormuz. Tanda apa ini? Tanda kepanikan," ujar Rocky saat menjadi pembicara dalam diskusi bertajuk politik dan kebebasan akademik di UIN Syarif Hidayatullah, Tangerang Selatan, Banten, Kamis (23/4/2026).
Baca juga: Ide Purbaya Pajaki Kapal yang Lewat Selat Malaka, Mirip Hormuz
Rocky menjelaskan, hal itu bisa menjadi masalah lantaran Selat Malaka berada di wilayah tiga negara, yakni Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Kondisi itu berbeda dengan Selat Hormuz yang hanya dimiliki oleh Iran.
“Ngapain mau mencekik Selat Malaka yang adalah milik dari Singapura, Malaysia, Indonesia. Lain dengan Hormuz, itu cuma punya Iran,” ujarnya.
Rocky menyoroti tingginya lalu lintas kapal di Selat Malaka, termasuk kapal pengangkut minyak menuju China. Ia mengingatkan bahwa kebijakan tersebut bisa memicu reaksi dari negara lain.
“Dan kita tahu Malaka itu, seluruh vessel pengangkut minyak China itu lewat di situ. Setiap hari ada seratus ribu traffic di situ. Jadi coba Anda bayangkan, kalau itu terjadi, China akan marah. Karena menghalangi pembuluh darah, menghalangi nasib rakyat China,” ucapnya.
Baca juga: Candaan Indonesia 'Palak' Kapal di Selat Malaka Ditentang Malaysia dan Singapura
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengemukakan potensi besar Indonesia dalam memanfaatkan jalur perdagangan strategis dunia, khususnya Selat Malaka. Dia menilai posisi tersebut belum dioptimalkan untuk memberikan kontribusi pendapatan negara.
Purbaya menyebut Indonesia perlu menyadari kekuatan strategisnya dalam peta perdagangan dan energi global, sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Dan seperti arahan presiden, Indonesia ini bukan negara pinggiran, kita ada di jalur strategis perdagangan dan energi dunia,” katanya di Jakarta, Rabu (22/4/2026).
Menurutnya, jika skema pengenaan biaya diterapkan terhadap kapal-kapal yang melintasi Selat Malaka, maka hal itu dapat menjadi sumber pemasukan baru yang signifikan. Skema tersebut diusulkan untuk dibagi secara adil antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura.
(shf)
Lihat Juga :
