Krisis Kepercayaan Vaksin Anak, DPR: Pemerintah Harus Bergerak Cepat

Sabtu, 18 April 2026 - 13:49 WIB
loading...
Krisis Kepercayaan Vaksin...
Anggota Komisi IX DPR Vita Ervina mengungkapkan bahwa berdasarkan data IDAI diketahui cakupan imunisasi dasar lengkap mencaoai 94 persen pada 2022. Foto/Ilustrasi/Dok.SindoNews
A A A
JAKARTA - Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap vaksin telah menjadi ancaman serius bagi keselamatan anak-anak Indonesia. Hal ini sejalan dengan peringatan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) yang menilai meningkatnya kembali kasus campak dan potensi ancaman polio sebagai fenomena re-emerging disease, yakni penyakit yang sebelumnya berhasil dikendalikan namun kini kembali muncul akibat menurunnya cakupan imunisasi.

Anggota Komisi IX DPR Vita Ervina mengungkapkan bahwa berdasarkan data diketahui cakupan imunisasi dasar lengkap sempat mencapai lebih dari 94 persen pada 2022. Namun, kini mengalami penurunan. Pada 2024 berada di kisaran 87 persen, dan pada 2025 belum mencapai target nasional.

Baca juga: Kemenkes Tegaskan Vaksin MR Aman, Stok Jutaan Dosis Disiapkan Hadapi Lonjakan Campak

Cakupan imunisasi bayi lengkap masih sekitar 68 persen, sementara imunisasi lengkap 14 antigen masih jauh dari ambang aman herd immunity sebesar 95 persen.



Selain itu, Indonesia masih menghadapi hampir satu juta anak yang belum pernah menerima imunisasi sama sekali (zero dose), yang menjadi kelompok paling rentan terhadap penularan penyakit. “Kita sedang dihadapkan bukan hanya pada persoalan teknis, tetapi krisis kepercayaan publik yang nyata,” kata Vita di Jakarta, Sabtu (18/4/2026).

Mengutip pandangan IDAI, penyakit seperti campak memiliki tingkat penularan yang sangat tinggi dengan angka reproduksi dasar (R0) mencapai 12 hingga 18. Artinya, cakupan imunisasi harus berada di atas 95 persen untuk membentuk kekebalan kelompok (herd immunity).

Baca juga: Kasus Influenza Masih Jadi Tantangan, Akses Vaksinasi Harus Diperluas

Vita menegaskan bahwa munculnya kejadian luar biasa (KLB) campak di berbagai daerah pada awal 2026, yang tersebar di puluhan kabupaten/kota lintas provinsi merupakan indikator nyata bahwa sistem imunisasi sedang tidak optimal.

“Vaksinasi adalah faktor kunci yang selama ini terbukti mampu menekan penyakit menular. Ketika cakupannya menurun, maka risiko wabah pasti meningkat,” tegas legislator dari PDIP ini.

Dalam konteks ini, ia menilai pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan, harus segera melakukan langkah luar biasa dan tidak lagi bekerja secara biasa. Sejalan dengan rekomendasi IDAI, penguatan layanan kesehatan primer juga menjadi kunci, termasuk optimalisasi peran puskesmas dan posyandu dalam upaya promotif dan preventif.

Dia mendorong langkah konkret berupa kampanye nasional pemulihan kepercayaan vaksin berbasis sains dan transparansi, serta respons cepat terhadap hoaks dan disinformasi kesehatan. Selain itu, penguatan layanan kesehatan primer sebagai ujung tombak imunisasi, dan keterbukaan data vaksin dan kejadian ikutan pasca imunisasi. Tak kalah penting yaitu pelibatan tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam edukasi publik

“Negara tidak boleh kalah oleh hoaks dan narasi yang menyesatkan. Jika kepercayaan tidak segera dipulihkan, maka kita membuka kembali pintu bagi wabah yang seharusnya bisa dicegah,” tandasnya.

Vita menegaskan bahwa perlindungan anak melalui imunisasi merupakan fondasi penting dalam menjaga kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia di masa depan.
(shf)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
1.000 Hari Pertama Kehidupan:...
1.000 Hari Pertama Kehidupan: Fondasi Utama Menuju Indonesia Emas 2045
Wakil Ketua Komisi IX...
Wakil Ketua Komisi IX Pertanyakan Ketahanan Dana BPJS Kesehatan
Menkes Ungkap 1.824...
Menkes Ungkap 1.824 Orang Paling Kaya Terima PBI-JK
BPOM Resmi Ditetapkan...
BPOM Resmi Ditetapkan sebagai Otoritas Terdaftar WHO
Dukung Program Prabowo,...
Dukung Program Prabowo, Korpri Luncurkan Program 1 Juta Vaksin untuk ASN
DPR Bersama Serikat...
DPR Bersama Serikat Pekerja IMPPI Bahas Penguatan Perlindungan PMI
Untuk Pertama Kalinya...
Untuk Pertama Kalinya dalam Sejarah, Vaksin Buatan AI Diuji pada Manusia
Habis Covid-19, Muncul...
Habis Covid-19, Muncul Hantavirus: Ini Daftar 5 Perusahaan Vaksin yang Untung Besar-besaran
Vaksin Flu saat Hamil,...
Vaksin Flu saat Hamil, Amankah? Ini Fakta Medis yang Perlu Diketahui
Rekomendasi
Rueibin Chen Ungkap...
Rueibin Chen Ungkap Alasan Pilih Musik Karya Brahms untuk Konser Eksklusif di Jakarta
Dikhianati Suami, Shiena...
Dikhianati Suami, Shiena Bangkit Bongkar Perselingkuhan di Microdrama V+Short Replaceable
Elnusa Petrofin dan...
Elnusa Petrofin dan Pertamina Patra Niaga Perkuat Distribusi Avtur Bali-Nusra
Berita Terkini
PB PMII Serukan Persatuan...
PB PMII Serukan Persatuan Nasional, Kembalikan Intelektualitas Jadi Navigasi Gerakan
Qodari: Stimulus Tarif...
Qodari: Stimulus Tarif Transportasi Dikucurkan saat Libur Sekolah dan Nataru
Kejagung Segel Gudang...
Kejagung Segel Gudang Motor Listrik Milik BGN di Bogor
KPK Telusuri Dugaan...
KPK Telusuri Dugaan Aliran Uang Kasus Kuota Haji dari Kemenag ke Pansus DPR
Dharma Pongrekun Gugat...
Dharma Pongrekun Gugat UU Kesehatan, Berharap Hakim MK 'Diketuk Hatinya oleh Tuhan'
Prabowo Apresiasi Pelaksanaan...
Prabowo Apresiasi Pelaksanaan Haji 2026, Beri Catatan Ini untuk Tahun Depan
Infografis
Pemerintah dan DPR Setujui...
Pemerintah dan DPR Setujui Bahas Revisi Undang-undang Desa
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved